Senin, 02 Maret 2015

Teknologi Perminyakan AS, Harga BBM Dunia Cenderung Turun

AS Miliki Teknologi Canggih Perminyakan, Harga BBM Cenderung Turun

AS Miliki Teknologi Canggih Perminyakan, Harga BBM Cenderung Turun
Ilustrasi: Okezone Meutia Febrina Anugrah
JAKARTA – Meski harga BBM kembali naik per 1 Maret 2015, namun dalam jangka panjang kenaikannya diprediksi tidak akan terlalu signifikan. Setidaknya tren harga minyak tersebut akan berlangsung dalam tiga tahun ke depan.
Prediksi tersebut dilontarkan oleh Ketua Ikatan Alumni Program Beasiswa Habibie, Arif Budhi. Prediksi dia didasari oleh temuan teknologi Amerika Shale Oil dari Amerika Serikat. Dengan teknologi tersebut produksi minyak akan meningkat.
Dalam hukum pasar mana suplai meningkat maka pembentukan harga akan menurun. Dia meyakini harga minyak dunia juga tidak akan kembali menyentuh level USD100 per barel.
"BBM naik ini menurut saya sementara. Malah kecenderungannya akan turun," kata dia di sela-sela diskusi IABIE Talkshow Ketahanan Energi Nasional di Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Dengan teknologi Shale Oil ini, lanjut dia membuat AS memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Sehingga, selama AS masih memproduksi minyak shale tersebut, harga minyak dunia cenderung akan terus turun.
"Ada hitung-hitungannya. Bukan saya saja yang bilang. Para ahli juga bilang begitu. Tapi batas maksimalnya itu bukan kapasitas saya menjelaskan," kata dia.
(rzk)

A Life Story,“Minyak Bumi Buatan” dari Amerika

Jika di Indonesia orang-orang sedang kesusahan karena harga BBM naik, di amerika masyarakatnya sedang riang gembira karena harga BBM turun drastis. Selama ini perhatian masyarakat Indonesia hanya seputar perdebatan “kenapa harga BBM dinaikan pemerintah sementara harga minyak dunia turun”, namun tidak diinformasikan secara luas oleh media yang saya yakin memahami apa penyebab harga BBM dunia turun.
Sebenarnya cerita lengkap bisa dibaca langsung dari artikel The Economist, namun mungkin banyak yang tidak bisa memahami maknanya secara langsung karena tidak paham dunia “perminyakan”. Sebenarnya saya juga tidak paham, tapi jadi lebih jelas setelah berdiskusi dengan teman yang lebih paham hehehe…
Gamblangnya, harga minyak dunia turun karena produsen minyak bumi terbesar di dunia menambah jumlah produksinya. Artikel tentang ini bisa dibaca disini. Negara-negara produsen minyak yang tergabung dalam organisasi OPEC disebutkan selama ini mengontrol harga minyak dunia. Supply and Demand. Jika supply menurun maka secara otomatis harga minyak dunia akan naik karena kebutuhan masyarakat terhadap minyak tinggi. Selama ini negara-negara produsen minyak tersebut mengambil minyak bumi yang tersimpan secara natural, kebetulan kandungan minyak tersebut ada dikawasan negara-negara seperti kawasan timur tengah (saudi, iraq, kuwait, dll), rusia, venezuela, negara-negara kawasan afrika seperti nigeria. Perusahaan-perusahaan minyak dunia melakukan eksplorasi pengeboran minyak dan mengambil cadangan minyak bumi dikawasan tersebut. Minyaknya sudah ada, tersimpan pada kedalaman tertentu, klo di bor keluar. Minyak ini dikenal sebagai ‘crude oil’.
Namun ternyata minyak yang sama bisa dihasilkan dengan cara berbeda, disebut dengan ‘shale oil’. Sejarah tentang shale oil sebenarnya sangat menarik, karena ternyata berdasarkan artikel di wikipedia shale oil sudah digunakan oleh peradaban dunia sejak jaman dahulu kala. Jadi dulu masyarakat dunia justru menggunakan shale oil,
Humans have used oil shale as a fuel since prehistoric times, since it generally burns without any processing.[3] It was also used for decorative purposes and construction. Britons of the Iron Age used to polish and form oil shale into ornaments.[4] Around 3000 BC, “rock oil” was used in Mesopotamia for road construction and making architectural adhesives.[5]
As a decorative material, oil shale was also used over the Greek, Roman, Byzantinian, Umayyad and Abbasid periods to decorate mosaics and floors of the palaces, churches and mosques.[6][7]
Namun pasca perang dunia ke-2 industri shale oil mulai menurun karena saat itu banyak ditemukan crude oil yang proses produksi nya jauh lebih murah (karena kan tinggal ambil dari dalam bumi). Peta ekonomi dunia mulai berubah, ada negara-negara yang mampu mengolah kondisi dimana kawasannya terdapat crude oil dan kemudian digunakan untuk membangun negaranya dan memakmurkan rakyatnya, ada yang pemerintahannya bisa di ‘eksploitasi’ oleh perusahaan-perusahaan ekplorasi minyak sehingga hasil produksi minyaknya diambil namun rakyat negaranya tidak sejahtera, ada juga yang kawasan negaranya jadi wilayah peperangan. Apapun kondisi negara penghasil crude oil, harga minyak bumi bisa mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Kita semua tahu apa saja kegunaan minyak-minyak tersebut dalam kehidupan sehari-hari manusia seperti transportasi.
Nah dikabarkan sejak tahun 2010 eksplorasi shale oil mulai digencarkan kembali khususnya oleh negara seperti Amerika. Struktur geologi kawasan amerika sangat mungkin menghasilkan shale oil, prosesnya bisa dibaca disini. Biaya produksi yang mahal awalnya menjadi pemicu berkurangnya industri shale oil menjadi tidak masalah ketika harga minyak dunia melambung sangat tinggi (menembus $110 usd / barrel), hal tersebut membuat produsen shale oil mendapatkan kesempatan karena biaya produksi shale oil masih dibawah harga minyak dunia, biaya produksinya sekitar $70 usd / barrel. Kenyataan ini membuat lebih banyak investor tertarik untuk membiayai perusahaan-perusahaan ekplorasi shale oil karena kasarnya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga minyak dengan biaya produksi. Biaya produksi yang mahal tersebut sepadan dengan cepat dan mudahnya mendapatkan minyak dengan metode shale oil (pada aritkel the economist disebutkan dalam waktu 1 minggu sudah menghasilkan) dikawasan amerika, sehingga mereka dengan cepat membuat sumur minyak baru (sejak tahun 2010 dikabarkan sudah menghasilkan 20,000 sumur, 10 kali lebih besar sumur yang dimiliki oleh saudi). Kondisi ini menjadikan masyarakat dunia memiliki sumber baru untuk membeli minyak, dan ketika supply lebih besar daripada demand maka harga minyak dunia turun.
Negara-negara produsen crude oil yang selama ini menggunakan kesempatan harga minyak tinggi untuk membangun negaranya mulai cemas karena harga minyak semakin turun, mereka awalnya sepakat untuk mengurangi produksi minyak dengan tujuan supply kembali menurun dan harga minyak dunia akan kembali naik. Namun ternyata pada akhirnya mereka justru menggunakan strategi membanjiri supply minyak dunia dan membuat harga minyak dunia turun drastis. Kenapa? karena dengan begitu perusahaan-perusahaan yang memproduksi shale oil menjadi tidak punya dana untuk produksi alias merugi, harga minyak yang dibeli oleh masyarakat jadi lebih rendah daripada biaya produksi shale oil. Strategi ini berhasil, banyak perusahaan produsen shale oil jadi bangkrut dan investornya hengkang karena untuk apa berinvestasi tapi hasilnya nihil. Ditambah lagi kenyataan bahwa sumur shale oil ini hasil produksinya menurun 60%-70% ditahun pertama sehingga mereka harus mencari sumber lokasi baru. Memang banyak kawasan yang cocok untuk shale oil lainnya seperti cina, namun jika biaya produksinya tinggi sedangkan negara-negara penghasil minyak bisa dengan mudahnya memompa minyak dari bumi untuk kemudian dijual tentunya industri shale oil akan berpikir ulang.
Disebutkan bahwa teknologi baru mampu membuat biaya produksi shale oil menurun dari $70 / barel menjadi $57 / barel sehingga ‘peperangan’ para kartel minyak dunia ini tetap menarik untuk di ikuti.
Saya mulai berhenti membaca berita-berita dalam negeri karena media di Indonesia mulai simpang siur membawa opini masyarakat, entah media mana lagi yang benar-benar mengulas fakta. Sehingga dengan kenyataan harga minyak dunia yang turun drastis seperti ini saya masih tetap heran kenapa harga BBM di Indonesia tetap tinggi. Sementara negara-negara seperti eropa mulai menikmati harga minyak yang murah. Di amerika sendiri ekonominya mulai bangkit karena uang yang dikeluarkan masyarakat untuk membayar minyak seperti BBM turun drastis sehingga mereka jadi punya kelebihan uang untuk digunakan keperluan lain, begitu juga dengan negara-negara eropa lain nya. Seharusnya kondisi yang sama dirasakan masyarakat Indonesia, walaupun kita tidak tahu sampai berapa lama harga rendah minyak dunia ini bertahan namun setidaknya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia untuk kebutuhan lain, bayangkan jika setiap orang bisa memiliki surplus uang per tahunnya karena pengeluaran untuk BBM berkurang maka itu ibaratnya naik gaji sekian persen bagi masyarakat Indonesia. Roda ekonomi pun bisa berputar dan masyarakat kecil tidak perlu merasakan kondisi jauh lebih susah seperti sekarang ini.
Namun mungkin pemerintah Indonesia punya strategi lain, mungkin saja surplus uang yang seharusnya beredar di masyarakat akibat biaya BBM rendah tersebut pada akhirnya akan masuk ke pemerintah dan digunakan untuk pembangunan bidang lain seperti kesehatan, yah kita doakan saja agar program tersebut benar adanya.
Kembali pada crude oil v.s shale oil, dengan kemampuan dunia science saat ini yang sudah dibantu oleh kecanggihan teknologi komputer, bisa jadi akan ditemukan metode baru produksi shale oil dengan biaya lebih rendah yang membuat harga minyak akan semakin turun dan sumber minyak bukan saja diandalkan dari perut bumi lagi. Jika demikian, kira-kira apa yang akan terjadi pada perusahaan-perusahaan crude oil dimasa yang akan datang dengan revenue yang sudah tidak besar lagi? apa yang akan terjadi dengan negara-negara produsen crude oil seperti timur tengah? menarik ya…

Minggu, 01 Maret 2015

Syahrini dalam Kasus Samad

Syahrini Siap Jadi Saksi Kasus Samad, Hotman Paris Dampingi

Hotman Paris akan temani Syahrini diperiksa polisi

Sabtu, 28 Februari 2015 | 05:27 WIB
Oleh : Eko Priliawito
Syahrini Siap Jadi Saksi Kasus Samad, Hotman Paris Dampingi
yahrini syuting video klip di Pelabuhan Sunda Kelapa (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)
VIVA.co.id - Penyidik Bareskrim Polri sudah menjadwal ulang pemeriksaan terhadap artis Syahrini dalam kasus pemalsuan dokumen dengan tersangka Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad.

Setelah tidak hadir dalam pemanggilan pada 16 Febuari 2015 lalu, Syahrini telah menjadwalkan untuk hadir pada Senin, 2 Maret 2015. Pada hari Senin nanti, Syahrini akan datang dengan didampingin pengacara Hotman Paris. Dia berangkat bersama dari kantor pengacara Hotman Paris & Partners di Gedung Summitmas 1, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

"Jam 8 pagi, artis Syahrini akan datang ke kantor Hotman Paris & Partners dulu. Selanjutnya akan ke Mabes Polri sebagai saksi kasus Abraham Samad," kata Hotman Paris Hutapea, Jumat 27 Febuari 2015.

Mangkir dari pemanggilan pertama, Syahrini ternyata ada di Manado. Dia menghadiri peresmian waterboom yang ada di Perumahan Griya Paniki Indah (GPI), Manado.

Syahrini memang disebut-sebut sebagai saksi kunci dalama kasus ini. Dia diduga kuat memiliki hubungan khusus dengan Feriyani Lim, wanita yang melaporkan Abraham Samad.

Karena itu, penyidik perlu mengkonfirmasi langsung kepada Syahrini. Bila Senin nanti Syahrini benar-benar datang, ini akan menjadi pemeriksaan perdana Syahrini dalam kasus Abraham Samad.

Kongres PAN 2015, Amien Serang Hatta

Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN 2015-2020

Minggu, 1 Maret 2015 | 21:56 WIB
KOMPAS.com/WIJAYA KUSUMA Calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (tengah) saat berkunjung ke rumah Syafii Maarif (kiri) di Yogyakarta, Kamis (26/2/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com — Zulkifli Hasan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional periode 2015-2020. Zulkifli memenangi pemungutan suara melawan pesaingnya, Hatta Rajasa, dalam Kongres IV PAN di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3/2015).

Suara antara kedua calon tidak terpaut jauh. Zulkifli mendapatkan 292 suara. Sementara Hatta hanya mendapatkan 286. Adapun 4 suara lainnya abstain.

Pemungutan suara ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/3/2015), tetapi dipercepat mengingat situasi yang panas antarkedua kubu. Pemungutan suara dilakukan secara tertutup dengan menggunakan bilik suara. Pemilih juga dilarang membawa ponsel atau kamera ke bilik untuk menghindari transaksi jual beli suara.

Pemilih dalam kongres ini yakni ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PAN (tingkat provinsi), ketua Dewan Pimpinan Daerah (tingkat kabupaten/kota), ketua serta sekretaris Majelis Pertimbangan PAN, ketua umum, sekjen, bendahara umum, serta ketua dari enam organisasi otonom.

Zulkifli dalam berbagai kesempatan berjanji akan membawa PAN berubah menjadi lebih baik. Program unggulan ketua MPR ini adalah konvensi untuk menentukan capres atau cawapres dari PAN. Zulkifli juga menawarkan kebijakan otonom, yakni DPW dan DPD bisa menjalankan kepengurusannya dengan lebih bebas dan tak tergantung oleh pusat.
Penulis: Ihsanuddin
Editor : Farid Assifa
Minggu, 1 Maret 2015 | 12:42 WIB
IHSANUDDIN/KOMPAS.com Muhammad Rafi Ginting, pengurus DPD PAN Kabanjahe, Sumatera Utara, terluka kepalanya karena terkena lemparan kursi saat pembahasan tata tertib Kongres IV PAN, di Hotel Westin, Bali, Minggu (1/3/2015).
NUSA DUA, KOMPAS.com - Rapat pembahasan tata tertib pada Kongres IV Partai Amanat Nasional di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3/2015), berlangsung ricuh. Rapat pun akhirnya diskors.
Ketua DPP PAN Bara Hasibuan mengatakan, kericuhan berawal ketika ada anggota DPW PAN Maluku Utara yang menanyakan status kepesertaan di dalam kongres ini.
Status ini penting lantaran menentukan apakah mereka dapat ikut memilih calon ketua umum PAN yang baru atau tidak. (baca: Meski "Ditusuk" Amien Rais, Hatta Akan Tetap Berpolitik Santun)
"Tidak sampai 10 orang, tapi ini kan memang hal yang sangat sensitif soal kepesertaan," kata Bara.
Untuk diketahui, ada 593 pemilik suara yang berhak memilih calon ketua umum yang baru. Para pemilik suara itu berasal dari seluruh DPP, DPD, dan DPW PAN se-Indonesia.
Bara menambahkan, selain soal status kepesertaan, ada pula anggota DPW yang mempertanyakan kepada panitia, mengapa mereka sempat tidak boleh masuk ke dalam ruang rapat. (baca: Sebut Nama Zulkifli Hasan, Amien Rais Disoraki Pendukung Hatta Rajasa)
"Jadi ada peserta yang berhak mengikuti kongres, tapi tidak bisa masuk karena tidak mendapat kartu credential," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Steering Comittee Kongres IV PAN, Farhan Hamid mengatakan, ada delapan peserta kongres yang status kepesertaanya bermasalah. Lima diantaranya berasal dari Maluku Utara, tiga lainnya berasal dari Nusa Tenggara Timur.
"Dari hasil rapat antara SC dan OC (organizing comittee) akhirnya memutuskan agar mereka dibekukan. Sehingga yang memiliki hak suara tinggal 584 orang, karena yang satu lagi sebelumnya meninggal dunia," ujarnya.


Penulis: Dani Prabowo
Editor : Sandro Gatra

Pidato di Kongres PAN, Amien Serang Hatta Soal Pertemuan dengan Jokowi-Paloh

Indah Mutiara Kami - detikNews
Pidato di Kongres PAN, Amien Serang Hatta Soal Pertemuan dengan Jokowi-Paloh
Bali - Serangan tajam diberikan oleh Amien Rais ke Ketum PAN Hatta Rajasa yang berseberangan. Amien menyerang Hatta yang berbohong soal pertemuan dengan Joko Widodo dan Surya Paloh tahun lalu.

"Saya mau meluruskan satu hal. Saya jamin tanggal 30 September malam hari, di sebuah kantor DPP partai menengah terjadi rapat harian. Sang ketum katakan akan menemui teman-teman KMP," kata Amien saat berpidato di pembukaan Kongres IV PAN di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2/2015).

Amien menceritakan bahwa sang ketum lalu meninggalkan rapat. Hanya saja, setelah dilihat di media, sang ketum ternyata bukan menemui pimpinan KMP seperti yang ia katakan.

"Sejam kemudian di detik.com, ketum bukan temui KMP tapi ketemu Paloh bertemu Jokowi. Siapa ketum itu saya lupa namanya," ujar Ketua MPP PAN itu.

Dengan lantang kemudian Amien kembali memberi penegasan.

"Kita lurus jangan bohong, apa adanya. Insya Allah PAN maju," tegasnya.

Hatta yang duduk di kursi hadirin tampak terpaku mendengar serangan Amien. Ekspresi wajahnya tampak datar.

Amien memang tidak menyebut nama ketum yang ia maksud. Namun, serangan itu jelas-jelas ditujukan ke Hatta yang bertemu dengan Jokowi di rumah Surya Paloh pada September 2014 silam.

Pertemuan itu memang sempat ditutup-tutupi, namun diketahui oleh awak media. Saat itu, mereka beralasan mau menyamakan persepsi.

Ahok Bongkar Korupsi APBD DKI, Ahok Ngadu ke Jokowi , Ini Komentar Jokowi"Damai", .... Penjara Luas

Mengapa Ahok Ngadu ke Jokowi Saat Dibelit 2 Masalah Besar

Mengapa Ahok Ngadu ke Jokowi Saat Dibelit 2 Masalah Besar
Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), bersama Gubernur DKI, Ahok, mengantar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Kedekatan Presiden Jokowi dan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama hingga saat ini berjalan langgeng. Mereka pernah menjadi pasangan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta.

Sejarah politik membuat Jokowi harus meninggalkan Ahok di Pemerintah DKI Jakarta, dan Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia.

Dekatnya Jokowi dengan Ahok membuat mereka kerap berjumpa untuk membahas masalah dalam masing-masing pemerintahan. Ahok suka mengadu ke Jokowi ketika masalah sedang membelitnya. Setidaknya, ada dua masalah besar yang membuat Ahok merasa perlu ngadu ke Jokowi.

Pertama, soal hak angket DPRD DKI Jakarta yang kini menyerang Ahok. Dan sebelumnya, Ahok mengadu ke Jokowi ketika banjir menggenangi Jakarta.Ketika dibelit hak angket saat ini, Ahok mengatakan bahwa Joko Widodo sempat bertanya soal mekanisme hak angket. "Beliau cuma tanya, kalau angket itu gimana. Kalau angket saya salah, lapor ke MA, ya saya dipecat, Pak," ujar Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 27 Februari 2015.

Ahok memberi tahu Jokowi bahwa presidenlah yang harus mengeluarkan surat keputusan pemecatan dirinya. Jokowi, kata Ahok, sempat bertanya apakah dirinya bisa menolak putusan tersebut. "Ya enggak bisa Pak, paling tahun depan saya dipecatnya," ujar Ahok.

Sebelumnya, ketika banjir menghantam Jakarta, Ahok juga mengadu ke Jokowi. Ahok menyambangi Istana Kepresidenan, Selasa pagi, 10 Februari 2015. Ahok datang untuk melaporkan penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta.

Tak terkecuali kawasan Istana Negara. "Saya sampaikan ke Bapak Presiden Jokowi kenapa kemarin Istana bisa banjir," kata Ahok saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Februari 2015. Ahok mengaku sudah menduga Istana akan tergenang ketika melihat air di sekitar rumahnya sekitar Pluit cukup tinggi. "Semestinya sudah tidak begini, karena sudah kami tinggikan," ujarnya.

Menurut Ahok, sejumlah wilayah Jakarta kemarin dilanda banjir karena ada pemadaman listrik yang menyebabkan beberapa pompa penyedot air, di Waduk Pluit misalnya, tak bisa bekerja dengan maksimal. "Presiden Jokowi bingung juga karena, belajar dari pengalaman dua tahun lalu, sekarang mestinya tak banjir," ujarnya.

TIKA PRIMANDARI | AYU PRIMA
Relawan Jokowi Dukung Ahok Bongkar Korupsi APBD DKI
Kompas.com/SABRINA ASRIL
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Minggu, 1 Maret 2015 | 12:25 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ormas Pro Jokowi (Projo) mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok yang melaporkan dugaan korupsi APBD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Rakyat sudah bosan dengan perilaku korup elite politik. Kepada partai pendukung Jokowi, Projo mengimbau secara serius agar mengamankan program Nawacita, khususnya program pemberantasan korupsi. Rakyat sudah cerdas dan merindukan perubahan," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam siaran pers, Minggu (1/3/2015), seperti dikutip Antara.
Pihaknya menyayangkan bila dugaan penyimpangan ini benar-benar terbukti.
"Jangan main-main dengan uang rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta itu kan sebagian besar berasal dari pajak rakyat, baik direct tax maupun indirect tax. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Menurut dia, Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
"E-budgeting dan transparansi mutlak dibutuhkan. Apa yang sudah dilakukan dan dipelopori pada era Gubernur Jakarta Jokowi jangan dibonsai," katanya.
Dugaan penyimpangan APBD DKI sudah dilaporkan Ahok kepada KPK. Kini, KPK tengah melakukan telaah dan akan dilanjutkan ke penyelidikan jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi. (baca: KPK Telaah Laporan Ahok)
Ahok mempermasalahkan APBD DKI 2015 yang, menurut dia, ada penyimpangan. Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam Rancangan APBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang, menurut dia, tak penting. (baca: Satu Perusahaan Pemenang Tender UPS Ternyata Toko Fotokopi)
Anggaran sebesar Rp12,1 triliun itu disebut-sebut sebagai "dana siluman" yang antara lain untuk membeli UPS di tiap kelurahan di Jakarta Barat. (baca: DPRD Juga Usulkan 56 Kelurahan di Jakbar Dapat UPS Seharga Rp 4,2 Miliar)
Basuki pun tidak setuju dengan hal itu sehingga mengirimkan konsep APBD versi pemda ke Kemdagri.
DPRD yang tidak terima APBD yang dikirim ke Kemdagri bukan hasil pembahasan, akhirnya menggunakan hak angketnya pada hari Kamis (26/2). Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta secara resmi mengajukan hak angket kepada Basuki.
Ahok sendiri menekankan e-budgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD ke DPRD DKI Jakarta agar "dana siluman" pengadaan alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi.
Editor: Sandro Gatra, Sumber: Antara

Sabtu, 28 Februari 2015

kronologis Ahok vs DPRD, Dari 'Dana Siluman' Sampai Hak Angket

Kronologi Ahok vs DPRD, Dari Dana Siluman Sampai Hak Angket 
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD tengah bersitegang terkait APBD 2015. Dana sebesar Rp 73,08 triliun masih 'tersandera' belum bisa digunakan Pemprov hingga kini lantaran kisruh antara eksekutif dan legislatif.

Keduanya saling melempar bola panas berisikan argumen. Ahok menyebut legislatif telah 'menyunat' anggaran sebesar 10-15 persen dari program-program unggulan Pemprov hingga muncul Rp 12,1 triliun yang dialokasikan untuk pos yang dinilainya tidak logis.

Alhasil, Ahok dan DPRD pun ribut. Berikut kronologi awal mula kekisruhan antara ekeskutif dan legislatif:

27 Januari 2015

DPRD melalui sidang paripurna menyetujui APBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Jumlah tersebut meningkat 0,24 persen dibanding APBD 2014 yang berjumlah Rp 72,9 triliun.

Akan tetapi Wakil Ketua DPRD M Taufik menyebut, anggaran itu berkurang dari yang diajukan KUA-PPAS oleh Ahok melalui surat Nomor 2525/-1.173 tanggal 13 November 2014, total RAPBD 2015 mulanya mencapai Rp 76 triliun lebih. Namun setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran bersama eksekutif akhirnya disepakati sebesar Rp 73,083 triliun.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diusulkan oleh pihak eksekutif, total anggaran tang diusulkan Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibanding dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun," ujar Taufik di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/1)
DPRD juga memberi 13 catatan untuk program dan kebijakan eksekutif. Ahok menyebut dana itu akan diprioritaskan untuk penanganan banjir dan membeli tanah untuk disulap menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

2 Februari 2015

Pemprov DKI pun langsung menyerahkan APBD yang telah disetujui bersama ke Kemendagri.

6 Februari 2015

Dokumen APBD 2015 yang diserahkan pada Kemendagri dikembalikan karena masih ada dokumen yang belum lengkap. Kemendagri sendiri sudah menerima berkas APBD 2015 Pemprov DKI pada 5 Februari lalu, di mana dokumen itu sudah dilengkapi surat persetujuan bersama dari DPRD DKI. Namun, masalah datang dari adanya berkas lampiran yang tak sesuai aturan.

"Lampiran 1A-nya yakni ringkasan APBD-nya tidak ada, belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tidak ada dan format serta struktur APBD tidak sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006," kata Dirjen Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenoek, Minggu (9/2) lalu.

Salah satu penyebabnya adalah kesalahan format yang digunakan Pemprov DKI karena seluruh penyusunan APBD-nya menggunakan e-budgeting
 DPRD juga memberi 13 catatan untuk program dan kebijakan eksekutif. Ahok menyebut dana itu akan diprioritaskan untuk penanganan banjir dan membeli tanah untuk disulap menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

2 Februari 2015

Pemprov DKI pun langsung menyerahkan APBD yang telah disetujui bersama ke Kemendagri.

6 Februari 2015

Dokumen APBD 2015 yang diserahkan pada Kemendagri dikembalikan karena masih ada dokumen yang belum lengkap. Kemendagri sendiri sudah menerima berkas APBD 2015 Pemprov DKI pada 5 Februari lalu, di mana dokumen itu sudah dilengkapi surat persetujuan bersama dari DPRD DKI. Namun, masalah datang dari adanya berkas lampiran yang tak sesuai aturan.

"Lampiran 1A-nya yakni ringkasan APBD-nya tidak ada, belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tidak ada dan format serta struktur APBD tidak sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006," kata Dirjen Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenoek, Minggu (9/2) lalu.
9 Februari 2015

Ahok menduga ada oknum DPRD yang ikut campur tangan dalam pengajuan format APBD 2015 DKI ke Kemendagri. Menurutnya, ada pihak legislatif secara diam-diam bersurat ke Kemendagri.

"Sebenarnya gini, ini nggak ada bukti sih jadi DPRD kirim surat ke Kemendagri mengatakan yang dikirim ke situ harus minta izin mereka. Padahal prosedur yang betul adalah setelah Mendagri mengoreksi, baru kita kembalikan bahas dengan Banggar," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (9/2) lalu.

"Kalau menurut kami, DPRD ini terlalu cepat bikin surat kepada Mendagri. Nah Mendagri mengatakan kami belum minta izin dia. Begitu ketok palu kan kita langsung serahkan Kemendagri, nanti Mendagri koreksi baru kita kembali ke DPRD untuk bahas bersama Banggar, panitia anggaran. Baru sama-sama kirim lagi," jelasnya.

11 Februari 2015

Ahok murka kepada DPRD karena mempermasalahkan ketiadaan tanda tangan mereka dalam dokumen APBD yang dikirimnya ke Kemendagri. Menurutnya, format yang diajukan Pemprov dengan sistem e-budgeting tidak memerlukan tanda tangan dewan di setiap lembarnya.

Sebab, anggaran dalam e-budgeting angkanya tidak akan mungkin dapat diubah semena-mena. Bilamana itu terjadi, maka dampaknya adalah bukan tidak mungkin banyak program Pemprov tertunda
Salah satu penyebabnya adalah kesalahan format yang digunakan Pemprov DKI karena seluruh penyusunan APBD-nya menggunakan e-budgeting

Jumat, 27 Februari 2015

DRPD DKI Menggoyang Ahok, apa kata mendagri dan Jokowi?


Mendagri : saya kecewa atas kesombongan Ahok

Selasa, 26 Zulqa'dah 1434 H / 1 Oktober 2013 10:03

Mendagri : saya kecewa atas kesombongan Ahok
Ekspresi emosional Ahok sering tak terkontrol
JAKARTA (Arrahmah.com) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai bahwa tanggapan berbagai pihak terhadap Lurah Lenteng Agung itu berlebihan.
“Kalau evaluasi menyinggung Sara, itu lebay (berlebihan). Saya bilang kalau Pemda (Pemprov DKI Jakarta) bisa evaluasi kebijakannya, bukan mengevaluasi lurahnya karena bagi Pemda perlu pencapaian hasil yang baik,” kata Mendagri di Jakarta, Senin (30/9/2013).
Selain itu Gamawan juga menyayangkan tanggapan ketus Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“Saya kecewa atas kepongahan (kesombongan) Ahok, yang dengan membaca berita keliru menyuruh saya belajar UUD. Saya 10 tahun jadi Bupati (Solok), lima tahun jadi Gubernur (Sumbar), dan empat tahun jadi Mendagri. Sementara dia (Ahok) hanya lebih sedikit satu tahun jadi Bupati di Belitung,” keluhnya.
Sebelumnya, Mendagri memberi saran agar Jokowi mempertimbangkan kembali penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung. “Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI,” kata Gamawan.
Atas saran Mendagri, Ahok mengatakan posisi lurah Susan tidak bisa dicabut begitu saja hanya karena ada penolakan dari sebagian warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dengan sombong Ahok mengatakan bahwa Gamawan Fauzi harus belajar konstitusi lagi.
“Menurut saya, Mendagri perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila. Bukan ditentukan oleh orang tolak, tidak tolak,” ujar Ahok dengan nada tinggi pada Jumat (27/9/2013) di Jakarta.
Seperti diketahui, mayoritas warga Lenteng Agung beragama Islam. Akan tetapi, Jokowi-Ahok menempatkan seorang Kristen untuk memimpin kelurahan ini. Padahal, kata warga, pada zaman penjajahan Belanda saja, Belanda tidak berani menempatkan seorang Kristen menjadi pemimpin di wilayah ini.
“Kampung kami mayoritas Muslim, kami ingin lurah Muslim,” tulis warga dalam sebuah poster dalam aksi penolakan pada Rabu (25/9/2013) yang dihadiri ribuan warga.
(azmuttaqin/suaraislam/arrahmah.com)
Topik: , ,
- See more at: http://www.arrahmah.com/news/2013/10/01/mendagri-kecewa-kesombongan-ahok.html


Ahok Serius Cerita Soal Angket, Tanggapan Jokowi Beda


Ahok Serius Cerita Soal Angket, Tanggapan Jokowi Beda
Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), bersama Gubernur DKI, Ahok, mengantar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan sudah menyampaikan laporan tentang kisruh APBD DKI 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Jumat siang, 27 Februari 2014, Ahok menemui Presiden di Istana Merdeka. "Dia cuma senyum waktu saya ceritakan bakal diangket oleh DPRD."

Menurut Ahok, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan dukungan agar pemerintah DKI Jakarta tetap melaksanakan e-budgeting. "Karena memang Presiden ingin sistem ini nanti berlaku secara nasional, di seluruh provinsi."

Presiden Jokowi, ujar Ahok, juga memahami betul konflik anggaran antara eksekutif dan legislatif itu. "Dulu zaman Pak Jokowi jadi Gubernur di sini juga, kan, kena modus titipan-titipan anggaran sewaktu penyusunan APBD." Dia mencontohkan pencoretan anggaran sebesar Rp 4 triliun dalam anggaran Dinas Pendidikan tahun lalu. "Waktu itu program yang sudah kita coret ternyata muncul lagi setelah pembahasan APBD Perubahan di DPRD," ujarnya.

"Pak Jokowi bilang, e-budgeting harus jalan. Soalnya, kalau enggak, ya, anggaran kita bakal dikontrol orang," ucap Ahok sebelum bertolak menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin sore.

Ahok mendatangi kantor komisi antirasuah untuk melaporkan dugaan penggerogotan anggaran dan penyisipan program siluman yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta. "Ini saya mau ke KPK," ujar Ahok sebelum masuk ke mobil pribadinya.

Sejak diancam akan dimakzulkan pada pekan lalu, hingga akhirnya kemarin anggota Dewan memutuskan memakai hak angket, Ahok memang menyatakan akan melaporkan dugaan anggaran siluman itu baik ke KPK maupun kejaksaan. "Saya pinginnya mengangket anggota DPRD juga, tapi kan enggak bisa, makanya minta bantuan penegak hukum saja," ucapnya.

Sebelumnya, pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mempersilakan Ahok melaporkan dugaan permainan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun tersebut. KPK menyatakan siap membantu pemerintah DKI.

Mendagri : saya kecewa atas kesombongan Ahok
A. Z. Muttaqin Selasa, 26 Zulqa'dah 1434 H / 1 Oktober 2013 10:03
Mendagri : saya kecewa atas kesombongan Ahok
Ekspresi emosional Ahok sering tak terkontrol
JAKARTA (Arrahmah.com) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai bahwa tanggapan berbagai pihak terhadap Lurah Lenteng Agung itu berlebihan.
“Kalau evaluasi menyinggung Sara, itu lebay (berlebihan). Saya bilang kalau Pemda (Pemprov DKI Jakarta) bisa evaluasi kebijakannya, bukan mengevaluasi lurahnya karena bagi Pemda perlu pencapaian hasil yang baik,” kata Mendagri di Jakarta, Senin (30/9/2013).
Selain itu Gamawan juga menyayangkan tanggapan ketus Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“Saya kecewa atas kepongahan (kesombongan) Ahok, yang dengan membaca berita keliru menyuruh saya belajar UUD. Saya 10 tahun jadi Bupati (Solok), lima tahun jadi Gubernur (Sumbar), dan empat tahun jadi Mendagri. Sementara dia (Ahok) hanya lebih sedikit satu tahun jadi Bupati di Belitung,” keluhnya.
Sebelumnya, Mendagri memberi saran agar Jokowi mempertimbangkan kembali penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung. “Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI,” kata Gamawan.
Atas saran Mendagri, Ahok mengatakan posisi lurah Susan tidak bisa dicabut begitu saja hanya karena ada penolakan dari sebagian warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dengan sombong Ahok mengatakan bahwa Gamawan Fauzi harus belajar konstitusi lagi.
“Menurut saya, Mendagri perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila. Bukan ditentukan oleh orang tolak, tidak tolak,” ujar Ahok dengan nada tinggi pada Jumat (27/9/2013) di Jakarta.
Seperti diketahui, mayoritas warga Lenteng Agung beragama Islam. Akan tetapi, Jokowi-Ahok menempatkan seorang Kristen untuk memimpin kelurahan ini. Padahal, kata warga, pada zaman penjajahan Belanda saja, Belanda tidak berani menempatkan seorang Kristen menjadi pemimpin di wilayah ini.
“Kampung kami mayoritas Muslim, kami ingin lurah Muslim,” tulis warga dalam sebuah poster dalam aksi penolakan pada Rabu (25/9/2013) yang dihadiri ribuan warga.
Ahok ‘Arogan Sombong’, DPRD Jakarta Bulat Ajukan Hak Angket

by Fitra Firdaus, February 26, 2015
Berita Politik Hari Ini Ahok 'Arogan & Sombong', DPRD Jakarta Bulat Ajukan Hak Angket
Berita politik hari ini – Kisruh APBD 2015 DKI Jakarta berlanjut dengan pengajuan hak angket DPRD terhadap Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Seluruh fraksi berkeputusan bulat melakukan hal ini, termasuk PDIP yang selama ini merupakan fraksi pengusung sang gubernur. Berbagai label pun disematkan anggota dewan kepada Ahok, mulai dari arogan hingga tanpa kompromi.
Keputusan mengajukan hak angket ini meluncur dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (26/2). Menurut Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi seperti dikutip CNN Indonesia, “Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan eksekutif, utnuk mencari titik simpul. Hak angket sudah ditandatangani oleh 106 anggota DPRD.”
Tidak ada dikotomi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait hal ini. Semua fraksi sepakat mempertanyakan APBD Jakarta 2015 yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan PDIP yang pada Pilkada 2012 menjadi pengusung Ahok bersama Jokowi, mengakui sudah lelah menjaga Ahok.
Menurut Prasetyo Edi Marsudi yang juga berasal dari Fraksi PDIP, Ahok memang kerap mengeluarkan kebijakan pro rakyat. Namun pola komunikasinya buruk dengan anggota dewan, “Kami setuju dengan terobosan Ahok. Masyarakat kecil diperhatikan, penanganan banjir sudah baik. Tapi kalau pola dia radikal begini, kami lelah juga menjaganya.”
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Ahmad Nawawi mengkritik sikap Ahok yang arogan dan tidak mengenal sopan santun. Dikatakannya, “Sikap arogan, angkuh, sombong, dan tak mengenal sopan santun selalu ditunjukkan Gubernur di hadapan publik. Gubernur juga selalu melecehkan anggota legislatif. Oleh karena itu seluruh fraksi secara bulat menyetujui hak angket.”
Polemik APBD DKI Jakarta 2015 bermula dari tudingan Ahok jika DPRD berupaya memasukkan dana fiktif untuk daerahnya. Berbagai manuver dilakukan baik dari kubu Ahok maupun DPRD yang sama-sama berkeras pada pendapat masing-masing mengenai hal ini. Ahok mengaku tidak mau mengulang kesalahan adanya dana siluman di APBD sepertu yang terjadi pada 2013 dan 2014. Sementara DPRD membantah ada upaya melakukan kecurangan di APBD 2015.

Ketika Ahok Disamakan dengan Firaun

, CNN Indonesia
Ketika Ahok Disamakan dengan Firaun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjah
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta berang dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Semua gara-gara draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015 yang diajukan Ahok ke Kementerian Dalam Negeri tak sesuai dengan keinginan mereka, yakni tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. Padahal soal satuan ketiga itu diklaim DPRD telah disepakati legisatif dan eksekutif DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang murka pun lantas menyamakan Ahok dengan Firaun. Ia menyebut kesombongan Ahok telah menandingi Firaun. Itu pula yang menurutnya membuat DPRD Jakarta sepakat menggunakan hak angket terhadap Ahok, yakni hak untuk menyelidiki kebijakan penting pemerintah yang diduga menyalahi aturan.


Ahok sombong. Tuhan marah sama orang sombong. Hak angket ini sudah jalan Tuhan. Ingat, Firaun hancur karena dia sombong,” kata Taufik, Kamis (26/2).

Firaun sang penguasa Mesir Kuno yang dimaksud Taufik itu tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa.

Taufik pun menyindir Ahok dengan mengatakan, “Kalau gubernur sebelumnya kan kerja, kerja, kerja. Tapi 100 hari menjabat, Ahok cuma marah-marah saja, belum kerja,” kata politikus Gerindra itu.

Masa pemerintahan Ahok di Jakarta memang telah genap 100 hari. Itu pula yang membuat Taufik menyatakan, “Hak angket ini juga hadiah untuk 100  hari Ahok.”

Tak cuma Taufik yang marah. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak, yang dulu membela Ahok dan mendukung dia dilantik menjadi Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi, pun kini menyeberang ke kubu rivalnya, Koalisi Merah Putih. Johnny mengatakan masyarakat perlu disadarkan bahwa Ahok tak selalu benar.

“Ada yang bilang perkataan Gubernur selalu benar. Itu salah. Kami ingin buktikan bahwa Ahok tak selamanya benar,” kata Johnny kepada CNN Indonesia.

Itulah alasan PDIP mendukung hak angket terhadap Ahok –meski mengklaim tak sampai berkehendak memakzulkan sang Gubernur.

Ahok sendiri sejak awal pekan ini menyatakan siap menghadapi hak angket DPRD. “Silakan. Kami juga akan kiri surat ke anggota DPRD untuk bertanya tentang temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang mengatakan ada penemuan anggaran siluman,” ujar Ahok, balik menggertak.

Siang ini DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna pengesahan panitia angket. Wacana hak angket menyeruak sejak Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut. RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari.

Namun perseteruan antara eksekutif dan legislatif berlanjut setelah Pemerintah Provinsi DKI mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui. Draf tersebut tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama.

"Ini negara ada aturannya bos. Bukan toko kelontong di mana Anda yang merencanakan, Anda mengusulkan, Anda buat anggaran, Anda sahkan, Anda yang belanja," kata Taufik.

Menurut dia, Ahok telah menipu DPRD. “Ini artinya Gubernur melanggar aturan soal proses penyampaian APBD ke Kemendagri. Kalau hasil pembahasan bersama ternyata enggak dipakai, marah enggak Anda? Marah kan?" ujar Taufik.

Di sisi lain, Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD kembali memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun.

Hingga kini APBD Jakarta belum dapat dicairkan karena masih menunggu proses persetujuan di Kemendagri. Kisruh antara eksekutif dan legislatif Jakarta juga menjadi alasan molornya pencairan APBD provinsi itu. (agk)

Kamis, 26 Februari 2015

Pemahaman konsep yang salah bisa lahirkan Ekstrimis


Puluhan perempuan Australia gabung ISIS

Perempuan asing yang bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS diperkirakan bertambah signifikan.
Sedikitnya 40 perempuan asal Australia telah bergabung dalam aksi terorisme atau kelompok pendukung teroris, kata Menlu Julie Bishop.
Kepada para anggota parlemen Australia, Bishop mengatakan semakin banyak perempuan dari negara itu yang bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan suami mereka atau menikahi pria anggota kelompok milisi ISIS.
Jumlah perempuan warga negara asing yang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak diperkirakan mencapai seperlima dari total anggota ISIS asal mancanegara.
“Seakan pembunuhan dan eksekusi belum cukup, ISIS telah mempublikasikan instruksi perlakuan terhadap budak seks, termasuk memperkosa dan memukuli perempuan,” kata Bishop sebagaimana dikutip ABC.
Rangkaian instruksi itu, menurut Bishop, meliputi bagaimana menyerang perempuan yang belum akil balik. Penuturan Bishop menegaskan arus kedatangan perempuan warga negara asing ke Suriah dan Irak.
Sebelumnya, sumber-sumber di Suriah mengatakan kepada BBC bahwa tiga remaja Inggris, Shamima Begum dan Amira Abase, keduanya 15, dan Kadiza Sultana, 16, menyeberang perbatasan Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
Tiga remaja Inggris dilaporkan telah mencapai Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
Perekrutan
Penuturan Bishop juga berkaitan dengan kebijakan antiterorisme yang dikeluarkan Perdana Menteri Tony Abbott.
Pada Senin (23/02), Abbott mengancam akan membekukan atau bahkan mencabut dwikewarganegaraan orang yang terlibat aksi terorisme.
“Warga Australia yang turut angkat senjata dengan kelompok teroris, selagi militer Australia berkiprah di Afghanistan dan Irak, dianggap melawan negara. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan tindakan mereka,” kata Abbott.
Sejauh ini, pemerintah Australia telah membekukan 100 paspor milik anggota milisi di Suriah dan Irak.
Direktur lembaga pemantau Suriah di Inggris, Rami Abdel Rahman, mengatakan kelompok-kelompok milisi di Suriah sejatinya tidak gencar merekrut warga asing.
“Namun, orang-orang dari Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Belanda, Australia, Austria, dan Prancis berdatangan ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut,” kata Rahman.
Presiden Mesir serukan koreksi konsep Islam yang 'keliru'

25 Februari 2015Abdel Fattah al-Sisi
Abdel Fattah al-Sisi mengulangi seruan serupa yang dikeluarkan oleh ulama besar al-Azhar.
Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, menyerukan perlunya membetulkan apa yang ia sebut 'konsep yang keliru' tentang Islam.
Pernyataan ini ia sampaikan hari Selasa (24/02) ketika berbicara tentang gangguan stabilitas di kawasan Timur Tengah dengan para pejabat Liga Arab.
Menurut juru bicaranya, Presiden al-Sisi berpendapat bahwa kekuatan senjata saja tidak cukup untuk memerangi ekstremisme.
Perlu juga koreksi tentang diskursus keagamaan, kata Presiden al-Sisi.
Pernyataan ini mengulangi seruan serupa yang disampaikan Syeikh Ahmed al-Tayib, ulama besar Universitas Al-Azhar, Kairo, salah satu pusat kajian Islam Sunni paling prestisius di dunia, yang pada hari Minggu menyerukan perubahan besar-besaran pengajaran agama untuk menangkal ekstremisme.
Al-Tayib mengatakan terorisme terkait dengan interpretasi yang salah atas Quran dan ajaran Nabi Mohmmad.
Pemahaman yang keliru ini, menurutnya, kemudian memunculkan pandangan Islam yang tidak toleran.
Ia mengutuk terorisme dan mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi kaum Muslim untuk bisa kembali bersatu adalah dengan tidak lagi menyebut sesama Muslim sebagai orang-orang kafir.
Pemahaman ini, kata al-Tayeb, harus disebarkan melalui jalur pendidikan formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi.

Rabu, 25 Februari 2015

Ini 27 Perguruan Tinggi Ikatan Dinas dan Beasiswa Penuh



Selasa, 24 Februari 2015 06:55 WIB
Ini 27 Perguruan Tinggi Ikatan Dinas dan Beasiswa Penuh
Seorang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri berjongkok dan nyaris pingsan akibat kepanasan ketika mengikuti upacara pada acara wisuda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9/2014). (tempo.co).
JAKARTA, GORIAU.COM - Penerimaan mahasiswa baru segera tiba. Sejumlah kampus sudah melaksanakan tes penerimaan mahasiswa baru buat lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
Berikut ini adalah daftar perguruan tinggi ikatan dinas dan beasiswa penuh yang menerima mahasiswa baru pada tahun 2015.
1. Akademi Ilmu Pemasyarakatan Jakarta, Jalan Raya Gandul, Cinere, Jakarta Selatan.
2. Akademi Kimia Analis Jawa Barat, Jalan Ir H Juanda 7, Bogor.
3. Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, Jalan Timbul 34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
4. AKAMIGAS-STEM - Akademi Minyak dan Gas Bumi (Sekolah Tinggi Energi dan Mineral) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Lokasi kuliah Cepu, Jawa Tengah (kawasan rig dan pengeboran minyak).
5. AKIP - Akademi Ilmu Permasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Lokasi kuliah di  
    Depok.
6. Akmil - Akademi Militer RI.
7. Akpol - Akademi Kepolisian RI.
8. Badan Meteorologi Nasional (BMG), Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG), Jalan Perhubungan I 
    Nomor 5, kompleks Metro, Pondok Betung, Bintaro, Tangerang.
9. Badan Pusat Statistik (BPS), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jalan Otto Iskandardinata Nomor 
    64C, Jakarta Timur.
10. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang.
11. MMTC - Sekolah Tinggi Multi Media Training Centre di bawah Kementerian Komunikasi dan 
      Informatika RI (Kominfo). Lokasi kuliah di Yogyakarta.
13. Politeknik Kesehatan DEPKES Surabaya, Jalan Pucang Jajar Tengah 56, Surabaya.
14. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Jalan Cimandiri 34-38, Bandung.
15. Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, Jalan Letjen Suprapto 26, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
16. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jalan Dr Setiabudi 186, Bandung.
17. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Curug Banten, Jalan Raya PLP Curug, Tangerang.
18. Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Jalan AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
19. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Jalan Tata Bumi 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, 
      Yogyakarta.
20. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Jalan Raya Haji Usa, Desa Putat Nutug, Ciseeng, Bogor.
21. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Jawa Barat, Jalan Jakarta Nomor 31, Bandung.
22. Sekolah Tinggi Transportasi Darat Jawa Barat, Jalan Raya Setu Km 3,5, Cibuntu, Cibitung, Bekasi, 
      Jawa Barat.
23. Sekolah Tingi Kesejahteraan Sosial Jawa Barat, Jalan H Juanda 367, Bandung.
24. STIS - di bawah Badan Pusat Statistik (dapat uang saku per bulannya Rp 850.000).
25. STPDN/IPDN - Institut Pemerintahan Dalam Negeri di bawah Kementerian Dalam Negeri RI.
26. STPN - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bawah Badan Pertanahan Nasional RI. Lokasi kuliah 
      Yogyakarta.
27. STSN - Sekolah Tinggi Sandi Negara - di bawah Lembaga sandi Negara. Lokasi kuliah di Bogor. ***

Editor: sanbas
Sumber: tempo.cmo