Selama ini, banyak orang memandang laut sebagai pemisah daratan. Perspektif dari kacamata daratan telah membuat kita terasing dan kurang memanfaatkan kekuatan dan kelebihan laut. Padahal, menggeser cara pandang ini membuat kita dapat melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, bukan sekadar pulau-pulau terpisah.
Pemahaman tersebut yang memunculkan gagasan tentang tol laut, untuk menegaskan kembali Indonesia sebagai bangsa maritim. Tol laut yang dimaksud adalah membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan, yang melayani tanpa henti dari Sabang hingga Merauke.
Tujuannya menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata. Nantinya akan ada kapal-kapal besar yang bolak-balik di laut Indonesia, sehingga biaya logistik menjadi murah. Itulah sebabnya, tol laut menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk mengembangkan sektor kemaritiman. Salah satu faktor penunjangnya adalah kebutuhan akan pelabuhan laut dalam (deep sea port) untuk memberi jalan bagi kapal-kapal besar yang melintasi rute dari Sabang sampai Merauke. Sebuah jalur yang membentang sejauh 5.000 kilometer atau seperdelapan keliling bumi.
“Kita bangun 24 pelabuhan, di antaranya deep sea port di Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Sorong. Ada empat sudah berjalan, Presiden sudah melakukan ground breaking di Kuala Tanjung dan 2018 mulai beroperasi,” papar Indroyono Soesilo, Menko Kemaritiman awal Februari lalu (3/2/2015).
Dari lima pelabuhan tersebut, hanya Pelabuhan Sorong yang belum dimulai saat ini.

 Pelabuhan Sorong diharapkan sebagai penopang kawasan ekonomi khusus yang akan ditetapkan di wilayah Papua Barat. Selain pelabuhan, di wilayah tersebut akan dibangun industri galangan kapal, industri perikanan, pembangkit listrik, serta pengembangan wisata bahari di Raja Ampat.
Menko Indroyono menyebutkan angka US$7 miliar atau setara Rp75 triliun sebagai anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk membangun lima pelabuhan besar pendukung program tol laut Presiden Jokowi. Nantinya tol laut tersebut akan terintegrasi dengan infrastruktur di darat dan udara. “Sehingga biaya transportasi jadi murah, distribusi logistik jadi murah dan harga-harga yang berkaitan dengan kebutuhan pokok juga turun dengan signifikan,” ujarnya.
Sebagai negara kepulauan, tol laut memang menjadi andalan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Meskipun mempunyai komoditas yang berpotensi, namun karena tak ada kapal yang melayari banyak potensi daerah-daerah tersebut yang tidak muncul ke permukaan. Tol laut bakal memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah multiplier effect. Lebih dari sekedar rencana Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah meresmikan KMP Mutiara Persada III sebagai kapal jalur tol laut perdana di Pelabuhan Panjang, awal Mei tahun ini (6/5/2015).
Kapal ro-ro (roll on roll off) yang melayani trayek tetap pelayaran Pelabuhan Panjang-Tanjung Perak Surabaya itu, akan beroperasi setiap tiga hari satu kali. “Ini untuk mengurangi beban jalan raya, bahwa biaya logistik harus turun, salah satunya kalau diterjemahkan bisnis multi moda. Yakni menggunakan darat, laut, udara, dan kereta api,” kata Jonan.
Gagasan tol laut adalah upaya untuk mewujudkan Nawacita pertama yakni memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu tol laut juga menjadi penegasan, bahwa negara memang benar hadir ke seluruh daerah lewat kapal-kapal yang menyambangi di wilayah tersebut.