Rabu, 19 Agustus 2015

Perseteruan lanjutan anggota kabinet Mega di Pemerintahan Jokowi ?

JK soal Rizal Ramli: Menteri itu harus paham dulu baru bicara

Reporter : Sri Wiyanti | Selasa, 18 Agustus 2015 16:22

JK soal Rizal Ramli: Menteri itu harus paham dulu baru bicara
Rizal Ramli. Merdeka.com/Dwi Narwoko
Merdeka.com - Baru dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli sudah membuat 'gerah' menteri-menteri Kabinet Kerja. Sebab ocehannya yang meminta Presiden Joko Widodo agar menunda pembelian pesawat Airbuss menuai polemik.

Presiden Jokowi sudah menegur kesalahan anak buahnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, seharusnya Rizal Ramli memahami terlebih dahulu setiap persoalan sebelum berkomentar.

"Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya paham dulu, (Garuda Indonesia) tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," kata JK di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

JK menegaskan agar setiap menteri harus memahami setiap perkara sebelum mengeluarkan pernyataan atau komentar. Menurut JK, akan berbahaya apabila seorang menteri yang tidak memahami persoalan, lantas mengeluarkan pernyataan.

"Ya tentu semuanya menteri itu harus paham dulu baru bicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya," kata JK.

Sementara itu, terkait pembelian pesawat Airbuss oleh PT Garuda Indonesia, JK mengatakan, proses pembelian dilakukan apabila memang diperlukan.

"Sesuai keadaan, ya namanya minat," tutup Jk

Perseteruan Rizal Ramli dan Rini, ancaman bagi kabinet Jokowi

Reporter : Marselinus Gual | Sabtu, 15 Agustus 2015 07:37

Perseteruan Rizal Ramli dan Rini, ancaman bagi kabinet Jokowi
Rizal Ramli. Merdeka.com/Dwi Narwoko
Merdeka.com - Sehari setelah dilantik menjadi Menko Kemaritiman, Rizal Ramli sudah mengeluarkan komentar pedas terhadap pemerintahan. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana pembelian 30 unit pesawat untuk Garuda Indonesia.

Pernyataan tersebut membuat Menteri BUMN Rini Soemarno merasa tersinggung. Sebab masalah pembelian itu dilakukan oleh Kementerian BUMN. Rini pun menyindir Rizal bahwa kewenangan pembelian pesawat bukan urusan Menko Kemaritiman.

Atas polemik tersebut, menteri kabinet kerja pemerintahan Jokowi- JK dinilai tak kompak. Persoalan ini cerminan bahwa pemerintahan saat ini tidak kompak.

Pengamat Politik dari Unas Alfan Alfian mengatakan, perseteruan antara Rini dan Rizal membuat resah publik. Pasalnya kedua menteri itu harusnya bekerja sama, bukan malah bertentangan.

"Perbedaan pendapat itu cukup meresahkan, mungkin itu cukup membingungkan. Terkesan pemerintahan ini tidak ada kekompakan di internalnya," kata Alfan saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (15/8).

Alfan pun menyoroti kasus pembelian 30 pesawat yang direncanakan kementerian BUMN, dia meminta Rini sebagai pihak yang berwenang menjaga transparansi dalam rencana ini. Dia menyatakan, perdebatan yang terjadi antara Rini dan Rizal cukup membuka mata publik tentang kondisi di kabinet.

"Imbas transparansi dan duduk persoalan apakah pengadaan yang dilakukan BUMN itu rasional atau tidak bagi masyarakat. Perdebatan itu ada gunanya juga bagi masyarakat jadi tahu apa yang sedang terjadi," kata Alfian.

Alfan berpendapat, perdebatan ini bisa mempengaruhi situasi ekonomi yang tengah dalam persoalan. Dia meminta agar Jokowi mengatur para menterinya supaya tak saling beda pandangan.

"Secara komunikasi sangat tidak menguntungkan pemerintah. Ini cermin ketidakkompakan kabinet. Kembali lagi ke Presiden Jokowi, bagaimana kabinet ini biar tidak muncul konflik terbuka seperti itu," tutur dia.

Alfan melihat, jika kasus Rini dan Rizal terjadi terus seperti ini, maka bukan tidak mungkin kerja kabinet menjadi terganggu. "Ini bisa berbahaya bagi kabinet ke depan," imbuhnya.

Sekali lagi, dia mengimbau agar Jokowi bisa memanage anak buahnya untuk tidak mengungkap beda pandangan secara terbuka ke publik. Di sisi lain, Jokowi juga harus meminta kepada para menterinya untuk tidak bicara sembarangan di depan publik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.

"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.

Pernyataan itu membuat Menteri BUMN Rini Soemarno geram. Dia mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda," kata Rini.

Perseteruan Rizal Ramli dan Jusuf Kalla sudah meletup sejak 2004?

Reporter : Rizky Andwika | Rabu, 19 Agustus 2015 08:02
Perseteruan Rizal Ramli dan Jusuf Kalla sudah meletup sejak 2004?
Rizal Ramli-Jusuf Kalla. ©2015 Merdeka.com
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai bahwa target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt terlalu sulit dicapai. Bahkan, dia menilai bahwa proyek yang dicanangkan Jokowi hingga 2019 itu tak masuk akal. Terlebih, target tersebut semakin besar lantaran ditambah dengan sisa target pembangunan 7.000 megawatt listrik peninggalan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun merasa gerah dengan pernyataan Rizal Ramli tersebut. Terlebih, Rizal juga sempat membuat berang sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dengan mendesak Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.

Menteri BUMN Rini Soemarno yang memiliki wewenang perihal pembelian pesawat itu menyindir Rizal yang terlalu jauh mengurusi hal yang bukan haknya sebagai Menko Kemaritiman. Jusuf Kalla juga menegaskan agar setiap menteri harus memahami setiap perkara sebelum mengeluarkan pernyataan atau komentar. Menurut JK, akan berbahaya apabila seorang menteri yang tidak memahami persoalan, lantas mengeluarkan pernyataan. Apalagi, pernyataan Rizal tersebut dinilai JK telah membuat wibawa Presiden Joko Widodo jatuh.

"Oh malah kalau begitu mengurangi kewibawaan Presiden, karena yang resmikan kan Presiden, bukan saya. Policy pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau gitu, kan. Tapi begini, tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya, kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang," kata JK di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Mendengar sindiran dari JK tersebut, ternyata tak membuat Rizal takut. Bahkan, dia menantang JK untuk berdiskusi di depan umum.

"Gini, kalau mau paham minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya kita diskusi di depan umum, ya," kata Rizal.

Beberapa pihak seakan tak kaget dengan perseteruan antara Rizal Ramli dengan Jusuf Kalla. Sebab, bukan barang baru keduanya saling berseteru. Keduanya disebut-sebut telah 'bermusuhan' sejak tahun 2004. Penyebabnya, saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat keduanya saling berunding menentukan formasi kabinet Indonesia Bersatu. Seorang sumber di Istana saat itu mengatakan, terjadi perundingan yang sengit antara SBY dan JK dalam menentukan kursi Menko Perekonomian.

Diketahui, saat itu, SBY mengumumkan formasi kabinetnya pada pukul 23.40 WIB atau tertunda 3 jam lebih dari jadwal yang telah ditetapkan. Penyebabnya, kata sumber Istana itu, SBY sudah menunjuk nama Rizal Ramli jauh-jauh hari sebagai Menko Perekonomian. Namun, di ujung deadline pengumuman kabinet, JK tak setuju dengan pilihan SBY itu. Di detik-detik akhir, JK justru meminta agar Aburizal Bakrie saja yang menjabat Menko Perekonomian.

"Peran Pak JK dalam penyusunan Kabinet memang besar. Dia juga berperan dalam pemilihan pos penting," kata Sumber tersebut kepada merdeka.com, Rabu (19/8).

Sumber tersebut menjelaskan bahwa SBY bahkan telah sampai membuat resmi penunjukan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian. Namun, hanya karena JK tak merestui, maka pengumuman kabinet pun menjadi molor. Sampai pada akhirnya SBY pun mengalah dan memutuskan menggeser posisi Rizal ke Menteri BUMN. Namun, lagi-lagi JK menolaknya.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi yang juga teman dekat Rizal Ramli mengakui hal tersebut. Sayangnya, dia ogah menjelaskan secara rinci saat dihubungi merdeka.com, semalam.

"Saya juga dengar seperti itu, tapi itu kan rumor ya," kata Adhie.

Adhie memberikan dukungannya kepada sahabatnya itu, bahwa sah-sah saja apabila seorang menteri memberikan saran kepada pemerintah terkait Garuda Indonesia dan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

"Kalau ada masalah diam saja kan nggak mungkin," katanya.

Adhie juga tak setuju dengan pernyataan Rini Soemarno yang menyebut Rizal terlampau jauh sampai harus mengurusi masalah Garuda Indonesia. Sebab, kata dia, permasalahan yang ada di sektor manapun tidak harus hanya diurusi oleh kementerian terkait.

"Kalau sudah urusan pembenahan pemerintahan itu sebenarnya nggak perlu dikapling-kapling. Saya rasa tidak seperti itu, dia kan punya saran-saran sendiri, jangankan Menteri rakyat biasa saja kan boleh berikan saran," imbuh mantan Juru Bicara Presiden keempat Abdurrahman Wahid ini.

Tidak ada komentar: