Senin, 28 Maret 2016

Demografi Pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta


28 Maret 2016 11:54 WIB
Demografi Pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta

Warga melakukan pencoblosan di TPS 03 Cideng, Jakarta, Sabtu (19/7/2014). (foto: MI/Angga Yuniar)
Sonny Harry B Harmadi, Kepala Lembaga Demografi FEB UI, Pengajar Ekonomi Perkotaan Fakultas Ekonomi, dan Bisnis UI Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan

 
SETAHUN menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, berbagai prediksi dan bakal calon gubernur mulai bermunculan.
Tentu menarik menganalisis potensi tiap-tiap bakal calon gubernur DKI Jakarta.
Namun, tulisan ini tidak akan membahas para bakal calon gubernur, tapi menguraikan peta calon pemilih dan isu dalam pilkada mendatang di DKI Jakarta.
Para bakal calon gubernur tentu perlu memperhatikan karakteristik penduduk dan pemilih guna merancang strategi yang tepat untuk menggalang dukungan dan suara.
Analisis demografi dapat memberikan gambaran tentang perilaku pemilih dan determinan dari keputusan mereka.
Setiap pemilih pada kelompok umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan asal daerah tertentu memiliki perilaku dan kecenderungan preferensi yang berbeda.
Namun, beberapa penelitian di negara lain menunjukkan usia dan tingkat pendidikan pemilih merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam meraih pemilih.
Karakteristik demografi pemilih
Dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia yang dipublikasikan Bappenas (2013), jumlah penduduk DKI Jakarta 2017 diproyeksikan mencapai lebih dari 10,37 juta jiwa.
Jumlah terbesar berada dalam kelompok umur 25 tahun-34 tahun.
Kelompok umur itu disebut sebagai young adult (dewasa muda) dan akan menjadi salah satu penentu kemenangan calon gubernur di pilkada DKI Jakarta mendatang.
Angka ketergantungan (dependency ratio) DKI Jakarta berada di bawah angka 40.
Hal itu menunjukkan DKI Jakarta saat ini sedang berada dalam periode bonus demografi.
Penduduk usia produktif mencapai lebih dari 71% dengan jumlah manula sekitar 4%.
Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan relatif berimbang, dengan jumlah laki-laki sedikit lebih banyak.
Hampir 8 juta penduduk diperkirakan menjadi calon pemilih di pilkada DKI Jakarta.
Sekitar 70% calon pemilih berstatus sudah/pernah menikah.
Lebih dari 65% calon pemilih di DKI Jakarta berpendidikan SLTA ke atas dan hanya sekitar 16% yang berpendidikan SD ke bawah.
Ini menunjukkan para calon pemilih di pilkada DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menentukan pilihan berdasarkan kapasitas calon.
DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat pendidikan penduduk terbaik di Indonesia.
Menarik juga dicermati bahwa 44% penduduk DKI Jakarta ialah pendatang dan tidak lahir di Jakarta.
Dalam demografi, penduduk yang memiliki tempat kelahiran berbeda dengan tempat tinggal saat ini disebut sebagai life time migrant.
Pendatang terbesar berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan persentase mencapai sekitar 17% dari seluruh calon pemilih di Jakarta.
Meskipun tidak ada penelitian khusus, fenomena itu dapat diduga menjadi salah satu sumber kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub 2012.
Sebanyak 12% pemilih merupakan migran yang berasal dari Jabar dan Banten dan hampir 5% berasal dari Jatim.
Untuk migran yang berasal dari luar Pulau Jawa, diketahui bahwa migran dari Sumatra Utara memiliki proporsi pemilih cukup besar di DKI Jakarta (sekitar 3%), diikuti pemilih yang merupakan kelahiran Sumatra Barat (mendekati 2%).
Migran dari Sumatra Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat memiliki proporsi pemilih di DKI Jakarta terbesar setelah Sumatra Barat.
Namun, karena penduduk Jakarta relatif terbuka dan telah terjadi pembauran budaya, asal daerah pemilih bisa saja tidak memiliki hubungan langsung dengan asal daerah calon gubernur.
Pemilih yang rasional dengan pendidikan tinggi tetap mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan calon gubernur sebagai pertimbangan utama.
Lebih dari 50% calon pemilih aktif menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir (Susenas 2015).
Ternyata hampir 95% di antaranya mengakses internet melalui telepon seluler.
Penggunaan smartphone telah memudahkan masyarakat dalam membuka akses internet dan mengikuti perkembangan yang ada.
Sekitar 62% calon pemilih berstatus bekerja dan 38% lainnya berstatus tidak bekerja (ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, pensiunan, dan sebagainya).
Hampir setengah dari calon pemilih yang bekerja merupakan buruh atau pegawai.
Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor perdagangan, hotel, restoran, dan jasa-jasa (sekitar 38%).
Pemilih pemula di Jakarta
Menarik untuk dicermati bahwa sekitar 13% dari calon pemilih ialah calon pemilih pemula (first time voter) yang akan memiliki hak suara untuk pertama kalinya dalam pilkada 2017.
Sekitar 60% pemilih pemula tinggal dengan orangtua mereka.
Ini berarti bahwa sebagian besar pemilih pemula berinteraksi secara intensif dengan orangtua mereka.
Lebih dari 90% pemilih pemula di DKI Jakarta berstatus belum menikah.
Namun, kita juga harus memperhatikan meskipun sebagian besar pemilih pemula tinggal dengan orangtua, pilihan mereka dapat berbeda dengan orangtua mereka.
Mereka cenderung dididik secara demokratis dan diberi kebebasan memilih oleh orangtua.
Terkadang justru peer pressure (dari teman sebaya) yang akan memengaruhi keputusan pemilih pemula.
Dengan menggunakan cohort analysis, kita dapat menganalisis perilaku umum para calon pemilih pemula di DKI Jakarta.
Meskipun sebagian pemilih pemula pilkada DKI tidak 'benar-benar pemula' karena sebagian sudah menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014, mereka 'pemula' dalam pilkada.
Pemilih pemula pilkada DKI 2017 di sini diasumsikan lahir antara 1996 dan 2000.
Mereka yang lahir dalam periode waktu berdekatan cenderung memiliki perilaku dan cara pengambilan keputusan yang relatif mirip (Harmadi, 2013).
Cara berpikir dan pengambilan keputusan mereka sangat dipengaruhi kondisi Indonesia yang sudah demokratis, memiliki jumlah saudara kandung yang sedikit, berpendidikan baik, dan hidup di era digital yang sarat teknologi informasi.
Kita dapat menyebut generasi ini sebagai connected kids.
Kehidupan demokratis dan pendidikan yang baik yang ditunjang kemampuan akses ke media sosial membuat para pemilih pemula itu cenderung paham dan mengikuti situasi politik yang berkembang saat ini.
Apalagi, DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat segala aktivitas memiliki kuantitas, kualitas, dan akses informasi yang sangat baik.
Pemilih pemula di DKI Jakarta juga sangat berkualitas dan mampu memahami kualitas para calon pemimpin.
Pemilih pemula itu secara cerdas akan mengambil keputusan rasional dengan menilai kapasitas para calon gubernur.
Popularitas saja tidak akan cukup menarik para pemilih pemula untuk memberikan suara.
Namun, tantangan terbesar ialah masih rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan, baik pemilu maupun pilkada.
Oleh karena itu, para calon gubernur DKI Jakarta juga harus mampu menarik sebanyak-banyaknya kelompok pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pilkada DKI Jakarta kali ini.
Isu kampanye
Isu kampanye dapat menentukan kemenangan calon gubernur.
Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, isu kampanye menjadi penting.
Mereka tidak lagi sekadar ingin mendengar pendidikan dan kesehatan, misalnya, akan menjadi program prioritas.
Setiap calon gubernur tentu akan mengatakan hal yang sama.
Namun, perbedaannya ada pada bagaimana setiap calon gubernur menyampaikan ide terobosan dalam implementasi program.
Besarnya pemilih yang berasal dari kelompok usia produktif memberikan sinyal bagi para calon gubernur DKI mendatang bahwa mereka harus mampu mengusung isu-isu yang terkait penduduk usia produktif, seperti isu ekonomi, transportasi, lapangan kerja, dan upah minimum.
Ambil saja contoh isu kemacetan dan transportasi umum menjadi sangat penting karena hal ini berpengaruh besar terhadap produktivitas para penduduk usia produktif.
Isu lainnya seperti perumahan juga penting untuk dibahas karena harga tanah di DKI Jakarta sedemikian tingginya dan terus meningkat.
Sebagian migran dari luar Jakarta datang karena tertarik tingginya upah. Namun, yang terjadi sesungguhnya money illusion.
Meskipun upah tinggi, biaya hidup juga sangat tinggi.
Akhirnya sebagian dari mereka akan memilih tempat tinggal yang ilegal di pusat kota untuk menekan biaya hidup, baik perumahan maupun transportasi, yang mendorong bertambahnya permukiman kumuh.
Oleh karena itu, isu perumahan menjadi penting. Isu lainnya ialah kriminalitas dan aktivitas ilegal yang menjadi ciri kota besar di negara berkembang.
Dengan memahami karakteristik demografi pemilih, para bakal calon gubernur dapat memilih isu kampanye yang tepat dengan visi yang jelas.
Satu hal yang mungkin belum terbayang oleh kita ialah visi Jakarta di masa depan.
Akan seperti apakah Jakarta yang diimpikan para calon gubernur tersebut?
Sudah menjadi tugas mereka untuk berbagi mimpi dengan para calon pemilih.
Mimpi yang dibangun dalam keadaan sadar, realistis, dan mampu diwujudkan secara nyata bersama para pemilih.(ADM)

Tidak ada komentar: