Kamis, 28 April 2016

Reklamasi Jakarta Jalan Terus

Jokowi Putuskan Lanjutkan Reklamasi Jakarta, tapi....  

Rabu, 27 April 2016 | 16:24 WIB
Jokowi Putuskan Lanjutkan Reklamasi Jakarta, tapi....  
Tumpukan tanah dan pasir proyek reklamasi di Pulau G, Teluk Jakarta, 17 April 2016. TEMPO/Rezki Alvionitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan melanjutkan pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Proyek tersebut merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Garuda Project.

Keputusan diambil setelah rapat terbatas tentang reklamasi digelar oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setelah rapat, Ahok mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sejumlah pembenahan selama moratorium berlangsung.

"Reklamasi semua lanjut. Moratorium 6 bulan ini untuk bereskan mana pemahaman-pemahaman yang bertabrakan," kata Ahok di Kompleks Istana, Rabu, 27 April 2016. Salah satu pembenahan yang akan dilakukan, kata dia, adalah revisi keputusan presiden terkait dengan reklamasi, menyesuaikan aturan baru yang diterbitkan.

Dalam rapat terbatas tadi, Ahok mengatakan pembagian izin dan rekomendasi akan dibagi ke sejumlah pihak. Menurut dia, pemberian izin dari pemerintah daerah DKI Jakarta akan diberikan untuk Pulau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Sementara itu, Kementerian Perhubungan berwenang memberikan izin bagi Pulau N, O, P, Q. Basuki mengatakan rekomendasi diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca: Moratorium Reklamasi, Ahok Sanjung Pengembang

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, selama moratorium berlangsung, Presiden Jokowi memerintahkan pemerintah pusat dan daerah melakukan pembenahan. Presiden, kata dia, misalnya meminta Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat melakukan sinkronisasi dan mengintegrasikan aturan undang-undang yang ada. "Mereka juga diminta menyampaikan kepada Bappenas untuk menjadi master plan bersama," katanya.

Siang ini Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai proyek NCICD atau yang disebut Garuda Project. Proyek reklamasi termasuk di dalam proyek besar NCID tersebut. Dalam rapat terbatas kali ini, Jokowi memerintahkan Bappenas membuat master plan untuk kelanjutan program tersebut.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan moratorium proyek reklamasi menyusul terkuaknya kasus suap kepada anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi, oleh pengembang proyek reklamasi. KPK hingga kini masih terus menyelidiki kasus suap reklamasi di Teluk Jakarta.

Jokowi Perintahkan Pemda Batasi Peran Swasta dalam Reklamasi

Rabu, 27 April 2016 | 17:32 WIB
Jokowi Perintahkan Pemda Batasi Peran Swasta dalam Reklamasi
Menteri Susi Pudjiastuti (kiri) memotret dari belakang, saat Presiden Jokowi bersiap menaiki KRI Frans Kaisiepo-368, dalam pelaksanaan International Fleet Review, Komodo 2016, di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, 12 April 2016. ANTARA/Iggoy el Fitra
TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah memegang kendali penuh atas program National Capital Integrated Coastal Development (NCID) serta program reklamasi yang termasuk di dalamnya.

Jokowi pun memerintahkan pemerintah daerah membatasi peran swasta dalam program reklamasi. "Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak boleh di-drive atau dikendalikan swasta, melainkan sepenuhnya dikontrol pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan tentu Pemda DKI, Banten, serta Jawa Barat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat terbatas mengenai reklamasi di kantor Presiden, Rabu, 27 April 2016.

Siang ini, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai proyek NCID atau yang disebut sebagai Garuda Project. Proyek reklamasi merupakan bagian dari proyek besar NCID tersebut. Dalam rapat kali ini, Jokowi memerintahkan Bappenas membuat masterplan untuk kelanjutan program tersebut.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang juga menghadiri rapat, mengatakan pembatasan peran swasta harus dilakukan karena Presiden menilai semua kekacauan yang terjadi dipicu peran swasta yang berlebih. "Kami yang ngatur. Presiden menilai kenapa kacau karena selama ini swasta yang banyak men-drive," katanya seusai rapat.

Ahok pun mengatakan nantinya, dalam pengerjaan proyek NCID, termasuk reklamasi, pemerintah akan menentukan kerangka keterlibatan swasta. "Yang jelas, kamu mainnya di sini," ucapnya.

Ahok pun memastikan peran swasta tidak akan dihilangkan karena Presiden Jokowi tidak ingin kehilangan kepercayaan investor. Menurut dia, investor tetap diperlukan agar ada aliran dana masuk ke Indonesia.

Komisi antirasuah tengah mengungkap kasus penyuapan untuk memuluskan izin reklamasi yang sedang dibahas dalam Raperda DKI Jakarta. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Kamis, 31 Maret 2016, penyidik menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Berdasarkan hasil operasi itu, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Sanusi; karyawan PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro; dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. ANANDA TERESIA

Tidak ada komentar: