Kamis, 28 April 2016

Reklamasi Surabaya terus berlanjut

Reklamasi Liar Kini Hantui Pantai Surabaya

Reklamasi pantai di Jakarta Utara. Foto: Indo Pos
Reklamasi pantai di Jakarta Utara. Foto: Indo Pos
SURABAYA – Reklamasi kawasan kini juga menghantui pantai di Surabaya. Sebab, masih belum ada aturan yang begitu detail tentang kawasan pantai lindung. Aturan itu semestinya tertuang dalam rencana detail tata ruang kota (RDTRK).

Wakil Ketua DPRD Surabaya Darmawan menuturkan, potensi masalah reklamasi seperti yang terjadi di Jakarta bisa saja menimpa Surabaya. Kasus reklamasi yang menuai pro dan kontra juga terjadi di Teluk Benoa, Bali.
"Di Surabaya, bisa saja reklamasi itu terjadi. Jadi, harus segera diselesaikan aturan tegasnya," ujarnya.

Memang, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), sudah ada aturan tentang kawasan konservasi dan lindung. Tapi, RTRW itu belum mengatur secara terperinci mana saja kawasan tersebut. Termasuk titik-titik koordinatnya. Dalam berbagai kasus di lapangan, masalah teknis itu bisa menjadi masalah dan perdebatan.
 "Makanya RDTRK harus segera diselesaikan. Salah satu tujuannya ya biar aman pantai Surabaya," tambah politikus Partai Gerindra tersebut.

Indikasi reklamasi itu muncul dari pembuatan tanggul tidak jauh dari kawasan Jembatan Suramadu. Berdasar pengamatan kemarin (13/4), tanggul tersebut terlihat masih kukuh berdiri. Tanggul setengah lingkaran itu juga dipasangi tiang beton yang biasa digunakan untuk menyangga kabel listrik. Pada bagian dalam tanggul tersebut, ada tanaman mangrove aneka jenis.

Sutadi, salah seorang warga Kedung Cowek, Kenjeran, mengatakan bahwa pembuatan tanggul itu pernah ditolak warga. Bahkan, pernah pula dilaporkan ke satpol PP. "Warga khawatir nanti bisa membuat air laut masuk," katanya.

Dia menuturkan, di area yang dibangun tanggul itu dulu ada tambak. Tapi, tambak tersebut tidak seluas tanggul yang dibangun itu. "Kira-kira setengahnya. Tidak sampai seluas itu," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto menuturkan bahwa pembangunan tanggul memang sudah dilaporkan kepada pihaknya. Mereka pun telah menghentikan pembangunan tanggul tersebut. "Memang ada upaya ke sana (reklamasi, Red)," ujar Irvan.

Untuk pembongkaran tanggul yang diduga melanggar itu, memang belum ada tindakan dari pemkot. Mereka masih sebatas mengawasi. Irvan mengungkapkan, pembangunan di kawasan pantai itu akan diawasi dengan ketat. Sebab, kawasan pantai, seperti di kaki Suramadu, akan dijadikan sebagai lahan konservasi dengan tumbuhan utama mangrove. "Kami akan awasi dengan ketat. Ada anggota yang berpatroli," tegasnya. (jun/c7/fat/flo/jpnn)

Alasan Wali Kota Risma Izinkan Reklamasi Surabaya  

Rabu, 27 April 2016 | 21:34 WIB
Alasan Wali Kota Risma Izinkan Reklamasi Surabaya  
Pekerja memantau truk pengangkut kontainer saat aktivitas bongkar kontainer pertama di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 12 November 2014. ANTARA/Suryanto
TEMPO.COJakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membagikan pengalamannya dalam mereklamasi Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya. "Sewaktu saya memutuskan reklamasi, itu karena untuk kepentingan masyarakat banyak," ujarnya sesaat setelah menghadiri sebuah acara di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu, 27 April 2016.

Menurut dia, saat itu kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sudah kewalahan. Apalagi kapal yang keluar-masuk pelabuhan tujuan dalam negeri semakin meningkat.

Risma pun mengizinkan pembangunan proyek nasional Pelabuhan Teluk Lamong. Menurut dia, dampak yang didapatkan masyarakat sangat signifikan. Harga barang pokok yang melalui pelabuhan berkurang setelah biaya operasional di pelabuhan turun.

"Di situ kami atur agar tidak banjir, kayak lagoon," kata Risma. Reklamasi yang dilakukan pemerintah dan Risma tidak disatukan dengan daratan Surabaya. Dataran buatan dipisahkan dengan dataran Surabaya. Kemudian Risma meminta dibuatkan kali agar, ketika air laut pasang, tidak terjadi banjir.

Menurut dia, biasanya biaya pengeluaran yang dikeluarkan pengusaha di pelabuhan mencapai Rp 300 juta per hari. Biasanya pengusaha baru dapat mengeluarkan barangnya setelah tiga hari. Saat ini, di Teluk Lamong, barang yang tiba di pelabuhan bisa langsung diambil dalam waktu sehari.

Risma melihat reklamasi harus diperuntukkan bagi kepentingan warga secara umum. Dia enggan mengomentari rencana reklamasi Teluk Jakarta. "Saya enggak mau komentar reklamasi Jakarta, enggak ngerti saya," tuturnya.

Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberlakukan moratorium pada pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Pengembang diminta melengkapi segala perizinan, termasuk izin mengenai dampak lingkungan dan sosial, dari Kementerian Kelautan. Untuk sementara, proses reklamasi itu dihentikan. AVIT HIDAYAT

Tidak ada komentar: