Sabtu, 06 Agustus 2016

Luhut Janjikan Keputusan Reklamasi Pulau G Pekan Depan

Kamis, 04 Agustus 2016 
Area proyek reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta. Foto diambil 17 April 2016.

Area proyek reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta. Foto diambil 17 April 2016. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)
Jakarta- Menteri Koordinator (Menko) Kamaritiman Luhut Binsar Pandjaitan belum mau banyak berbicara mengenai polemik reklamasi di Pantai Utara Jakarta, termasuk salah satunya adalah proyek reklamasi di Pulau G.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini hanya menjanjikan bahwa keputusan mengenai proyek reklamasi di Pulau G akan diambil pekan depan. Mengingat, banyak pendapat ahli yang perlu kembali didengarkan terlebih dahulu.
"Saya belum berani komentar itu (reklamasi) karena saya tunggu dululah, masih dipelajari. Mungkin dalam minggu ke depan baru akan saya bisa berikan (keputusan)," kata Luhut yang ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Kamis (4/8).
Pendapat ahli yang dimaksud Luhut adalah pendapat ahli dari Institute Teknologi Bandung (ITB), yang akan didengarkan pada Kamis (4/8) sore ini di kantornya. Kemudian, dari pendapat tersebut baru akan dijadikan dasar untuk mengkaji kembali proyek reklamasi di Pulau G.
Oleh karena itu, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa akan ada perubahan keputusan terkait reklamasi Pulau G yang sebelumnya berdasarkan keputusan dua menteri, yaitu Menko Maritim sebelumnya Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dihentikan.
"Saya kan tidak bicara begitu (tinjau ulang keputusan penghentian reklamasi Pulau G). Saya kan sudah bilang biar dulu saya pelajari. Setelah itu, saya undang media biar dijelaskan, tokoh yang mengkritik itu biar ahlinya bicara. Jadi tidak pakai katanya. Jadi nanti biar diomong aspek legal bagaimana, aspek bisnis bagaimana, dan aspek teknis bagaimana, jangan sampai bicara katanya. Dengan begitu proses pengambilan keputusan akan benar, jadi apa pun keputusan akan benar," ujarnya.
Lebih lanjut, Luhut memastikan bahwa tidak ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib proyek reklamasi di Pulau G. Sebaliknya, Presiden yang nantinya akan menerima laporan dan memberi arahan jika sudah ada keputusan yang diambil berdasarkan hasil kajian para ahli.
"Tidak ada arahan Presiden, masa begitu diarahkan, kita kerjakan dulu. Nanti itu kita lapor, nanti baru feedback apa arahan Presiden. Tadi malam saya sudah bicara dengan tim yang merancang reklamasi itu," paparnya.
Padahal, sebelumya Menko Maritim dan Menteri Kelautan dan Perikanan telah memutuskan untuk menghentikan reklamasi di pulau G di Teluk Jakarta, untuk selamanya. Sebab, pengembang Pulau G dianggap telah melakukan pelanggaran berat.
Ketika itu, Menko Maritim Rizal Ramli menilai, pelanggaran berat yang dilakukan oleh pengembang adalah keberadaan pulau G yang dianggap membahayakan lingkungan hidup.
"Apakah itu membahayakan proyek vital yang strategis, membahayakan pelabuhan, maupun membahayakan lalu lintas laut. Nah, di bawahnya itu banyak kabel yang terkait dengan listrik, power station milik PLN. Komite Gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk dalam pelanggaran berat," papar Rizal.
Selain itu, Rizal mengatakan bahwa pembangunan Pulau G telah mengganggu lalu lintas kapal nelayan. Padahal, sebelum pulau tersebut dibangun, nelayan dengan mudah melintas tanpa harus berputar jauh seperti saat ini.

Novi Setuningsih/PCN
Suara Pembaruan

Tidak ada komentar: