Selasa, 20 Juni 2017

Demokrat: Pak Jokowi Surveinya Tinggi, Kenapa Khawatir?

Ihsanuddin,Kompas.com - 19/06/2017, 11:49 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan para ulama, di White House RM Mak Engking, Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (17/6/2017) petang.(kompas.com/ syahrul munir)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari heran dengan kengototan pemerintah mematok presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.
Imelda menilai, pernyataan Jokowi bahwa presidential threshold untuk penyederhanaan hanya alasan formalitas.
Menurut dia, tingginya ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden ini bertujuan untuk memuluskan jalan bagi Presiden Joko Widodo sebagai petahana dalam Pilpres 2019 mendatang.
"Ada ego menurut kami dalam hal ini, ego kepentingan kelompok yang tidak mau memberikan ruang bagi yang lain mendapat kesempatan," kata Imelda kepada Kompas.com, Senin (19/6/2017).
Menurut Imelda, dengan kekuatan partai politik pendukung pemerintah yang ada saat ini, Jokowi akan mudah untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2019.

Akan tetapi, seharusnya hal tersebut tidak dimanfaatkan Jokowi untuk menutup peluang munculnya calon presiden lain.
"Pak Jokowi secara perolehan survei suaranya tinggi, kenapa khawatir? Harusnya Berikan kesempatan untuk yang lain," ujar Imelda.
Imelda tidak menjawab saat ditanya siapa yang akan diusung Demokrat apabila presidential threshold dihapuskan.
Namun, ia menegaskan bahwa keinginan untuk menghapus presidential threshold bukan hanya terkait kepentingan partai dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.
Lebih dari itu, dihapusnya presidential threshold, kata dia, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak pada tahun 2019.

Dengan penyelenggaraan secara serentak, maka presidential threshold seharusnya sudah tidak ada.
Penggunaan hasil pemilu legislatif 2014 sebagai threshold pada pilpres 2019 dinilai tidak relevan.
"Konsekuensi logis dari putusan MK tentang pemilu serentak yaitu tidak ada lagi presidential threshold," ujar Imelda.
Imelda menambahkan, saat ini Fraksi Partai Demokrat masih terus melakukan komunikasi dengan fraksi lain di DPR agar presidential threshold dihapuskan dalam RUU Pemilu.

Jokowi Siapkan Perpres Gantikan Permen Full Day School

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi atau Jokowi menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) menggantikan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah. Perpres ini disiapkan sebagai respons atas kritik dan penolakan dari berbagai ormas Islam yang merasa banyak kekurangan dari peraturan menteri.
"Presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula permen (peraturan menteri) yang akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden (perpres)," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin di Kantor Presiden, Senin (19/6/2017).

Penyusunan perpres ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur. Misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Dengan rembuk bersama ini, diharapkan masalah krusial soal pendidikan yang tengah menjadi perhatian masyarakat ini bisa segera selesai.
Aturan itu juga akan menguatkan posisi madrasah diniyah. Tidak hanya dilindungi, tapi juga dikuatkan. Tentu harus bisa menangkal berkembangnya paham radikalisme.
"Karena itu, mungkin judulnya akan diganti bukan lima hari sekolah (LHS), tetapi mungkin yaitu pendidikan penguatan karakter. Jadi memang menyeluruh kepada masalah-masalah yang di situ dikehendaki, hingga nanti diharapkan bahwa aturan itu menyeluruh komprehensif dan bisa menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat," ucap dia.
Rais Aam Nahdlatul Ulama itu tidak tahu persis kapan Perpres itu terbit.
"Mudah-mudahan tidak terlalu lama perpres ini akan bisa dihasilkan dan suasana akan menjadi harmoni tenang dan tidak ada masalah lagi," ucap Ma'ruf.

Jokowi Batalkan Program Sekolah 8 Jam Sehari

Ihsanuddin,Kompas.com - 19/06/2017, 14:42 WIB
Presiden Joko Widodo berbicara saat menemui tenaga kerja Indonesia (TKI) di Asia World Expo Ground, Hongkong, Minggu (30/4/2017). Presiden menggelar kunjungan kerja di Hongkong pada 30 April hingga 1 Mei dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi antar-kedua negara(AFP PHOTO / ANTHONY WALLACE)
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).
Usai pertemuan, Ma'ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.
"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden.
Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.
Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah.
"Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu," ucap Ma'ruf.

Selama sesi jumpa pers hingga tanya jawab berlangsung, hanya Ma'ruf yang bicara dan menjawab pertanyaan wartawan.
Sementara Muhadjir hanya berdiri mendampingi Ma'ruf dan tak mengeluarkan pernyataan apapun.
Sebelumnya, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan 8 jam per hari mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari ormas PBNU.

La Nyalla Minta Doa Restu Nyagub, Soekarwo: Semoga Kabul Kajatnya

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta doa restu kepada Gubernur Jatim Soekarwo serta anak yatim, agar lancar mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jatim di Pemilihan Gubernur Jatim 2018 mendatang. Gubernur Soekarwo pun berdoa, agar La Nyalla terkabulkan hajatnya (menjadi Gubernur Jatim).

"Perlu saya sampaikan ke pak gubernur. Dibilang tidak penting, ya tidak penting. Dibilang penting ya juga penting. Bahwa, nantinya, ada dari anggota Kadin Jawa Timur ada mencalonkan Gubernur Jawa Timur," kata La Nyalla M Mattalitti disela acara buka bersama Kadin, Muspida Jatim dan anak yatim di Graha Kadin Jatim, Jalan Bukit Darmo Raya, Surabaya, Senin (19/6/2017).

Nyalla mengatakan, dirinya didorong oleh pengurus Kadin dari kabupaten dan kota di Jatim, untuk maju sebagai calon Gubernur Jatim untuk Pilgub Jatim 2018. "Diminta maju (calon gubernur), insyaallah saya maju," tuturnya.
Ia menambahkan, dibutuhkan figur calon pemimpin Jawa Timur yang bisa membawa kemaslahatan masyarakat Jatim. "Saya minta tolong didoakan kita semua selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan saya lancar menjadi Gubernur Jatim," harapnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika dirinya maju menjadi gubernur, juga bisa saja terjadi.

"Saya minta didoakan jadi Gubernur Jatim, tentunya kalau Pakde Karwo (sebutan akrab Gubernur Jatim) mau. Jadi tidak ada yang tidak mungkin," tuturnya.

Ia juga berjanji akan menghapus stigme negatif yang melekat pada dirinya. "Kalau ada yang mengatakan La Nyalla preman, La Nyalla koruptor. Saya buktikan bahwa saya bukan preman, saya bukan koruptor. Saya buktikan menjadi orang baik," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo pun mendoakan La Nyalla menjadi Gubernur Jatim mendatang. "Selain kita bersyukur, saya minta tepuk tangan untuk Pak Nyalla. Semoga Pak Nyalla kabul kajatnya (hajatnya)," kata Soekarwo.

Soekarwo pun bertanya ke anak yatim serta hadirin yang hadir di acara tersebut, apa harapan La Nyalla ke depan. "Tau mau apa Pak Nyalla," tanyanya. Hadirin pun menjawabnya, 'Mencalonkan Gubernur", jawab audiens.

"Sekali lagi, saya mohon doanya untuk Pak Nyalla," pungkasnya.

Acara tersebut, selain dihadiri ratusan anak yatim piatu serta pengurus Kadin Jatim dan kadin kabupaten/kota, pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim, juga hadir Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono.(roi/dnu)

Gerindra Tunggu Izin Jokowi untuk Khofifah Maju Pilgub Jatim 2018

Selasa 20 Juni 2017, 04:06 WIB,Rois Jajeli - detikNews
Gerindra Tunggu Izin Jokowi untuk Khofifah Maju Pilgub Jatim 2018 
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono (Ari Saputra/detikcom)
Surabaya - Partai Gerindra menolak rencana pasangan calon tunggal di Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Namun, DPP Gerindra juga tak serius, mengusung Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), karena 'terbentur' izin dari Presiden Jokowi.

"Sayang, kalau provinsi sebesar Jawa Timur dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, serta memiliki sejarah sedemikian tinggi, terus pemilihan kepala daerahnya hanya satu pasangan dan calon tunggal," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono saat menghadiri buka bersama di Graha Kadin Jawa Timur, Jalan Bukit Darmo Raya, Surabaya, Senin (19/6/2017) malam.

Ferry mengatakan, lebih baik rakyat Jawa Timur diberikan pilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terbaik untuk masa depan Jatim lebih baik lagi.


"Saya rasa, Pak La Nyalla (Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur) cocok untuk menjadi pemimpin Jawa Timur, meneruskan program-program ekonomi yang digagas oleh Pak Soekarwo (Gubernur Jatim)," tuturnya.

Dirinya juga sudah berbicara dengan Gubernur Soekarwo di momen buka puasa bersama itu. Kata Ferry, Soekarwo ingin ada proses kesinambungan dan diharapkan ada yang bisa melanjutkan pemikiran-pemikiran ekonominya untuk Jawa Timur.

"Pak Soekarwo tadi menyampaikannya pada saat sambutan, maupun pembicaraan kita. Mudah-mudahan itu menjadi isyarat bahwa Pak Soekarwo punya harapan besar kepada Pak La Nyalla," tuturnya.

Disinggung mengenai suara-suara dari kader Gerindra di Jawa Timur yang menginginkan sosok Khofifah untuk diusung sebagai Calon Gubernur Jatim di Pilgub Jatim 2018 mendatang.

"Khusus mengenai Bu Khofifah, rasanya sebaiknya menunggu keputusan Presiden. Apakah Presiden memberikan izin kepada Mensos untuk ikut Pilgub Jatim," katanya.

Jika Khofifah belum mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi, Ferry enggan mengomentarinya lebih jauh lagi.

"Kalau belum dapat izin, kita nggak usah komentari. Harapannya iya (Khofifah bisa maju di Pilgub Jatim). Tapi sebaiknya Bu Khofifah minta izin dulu ke Pak Jokowi. Kalau diberikan izin, baru kita agak serius mempertimbangkan soal itu," jelasnya.

Meski demikian, Gerindra lebih sreg (cocok) dengan La Nyalla M Mattalitti sebagai calon gubernur, karena dinilai pas sebagai pemimpin Jawa Timur dengan karakter tegas dan berani melawan mafia maupun kartel, serta memiliki dasar ekonomi sebagai backgroundnya dari pengusaha.

"Misalkan Bu Khofifah dapat izin, berarti nanti Pilgub Jatim akan ada tiga pasangan, dan itu tidak apa-apa. Tapi kondisi sampai sekarang, menurut saya baru terbentuk proses ke dua calon ini (La Nyalla dan Saifullah Yusuf)," terangnya.

Untuk mengusung Nyalla sebagai cagub, Gerindra akan berkoalisi dengan PKS. Apalagi, kedua partai tersebut sudah ada perjanjian koalisi, seperti yang terjadi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu.

"Mudah-mudahan di Jawa Timur, akan menjanjikan koalisi itu. Tetapi bukan hanya koalisi berdua saja, Gerindra dan PKS. Kami tetap membuka koalisi dengan partai-partai lain," ujarnya sambil menambahkan, selain PKS, ada partai lain yang memiliki kedekatan dan pertimbangan yang sama.

"Kemungkinan koalisi dengan partai lain seperti PAN, Demokrat, tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi," tandasnya.(roi/dnu)

Nurdin Halid Dukung Prabowo Sebagai Presiden RI ?

NH Dukung Prabowo Sebagai Presiden RI?
Hasim Arfah/Tribun Timur
Nurdin Halid, Ketua Harian DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Golkar Sulsel Transisi, mendaftar sebagai calon gubernur Sulsel 2018-2023 di Sekretariat DPD Partai Gerindra Sulsel, Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar, Sulsel, Sabtu (17/6/2017).
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Nurdin Halid, Ketua Harian DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Golkar Sulsel Transisi, mendaftar sebagai calon gubernur Sulsel 2018-2023 di Sekretariat DPD Partai Gerindra Sulsel, Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar, Sulsel, Sabtu (17/6/2017).
Salah satu syarat kelengkapan administrasi adalah menandatangani surat pernyataan mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada Pemilihan Presiden 2019.
Apakah Nurdin Halid ikut menandatangani surat pernyataan ini?. Padahal Golkar sudah menyatakan dukungan kepada Joko Widodo sebagai calon tunggal Presiden RI 2019.

"Bagi calon gubernur yang sudah mengisi formulir boleh dikembalikan untuk diverifikasi. Salah satu syarat administrasi ada menandatangani surat pernyataan mendukung Prabowo jadi presiden," kata Juru Bicara Partai Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arief.
Ia mengatakan Gerindra belum memverifikasi formulir NH terkait dukungan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI.

"Hari ini NH mengembalikan formulir yang sudah diisi. Gerindra akan melakukan verifikasi berkas yang dikembalikan calon gubernur termasuk NH," katanya.
Jika ada salah satu syarat administrasi tidak terpenuhi maka Gerindra tidak memberikan rekomendasi.
"Yang memenuhi syarat administrasi yang di perbolehkan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu fit and proper tes yang diadakan, 17 Juli 2017. Semua calon yang mendaftar dan mengembalikan formulir sudah tahu dan paham," katanya. (*)

Ini yang Dibahas Prabowo dengan 22 Dubes Uni Eropa

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Bayu Hermawan
Republika/Yasin Habibi
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Jakarta, Senin (10/4).
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Jakarta, Senin (10/4).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra menggelar pertemuan dengan 22 duta besar dari Uni Eropa di kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/5). Pada pertemuan tersebut, pasangan Anies-Sandi juga turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan yang digelar.

Anies kemudian mengungkapkan beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Beberapa di antaranya mengenai korupsi, permasalahan kesejahteraan, dan ketimpangan ekonomi.

"Tadi Bapak Prabowo memaparkan tentang Indonesia ke depan, tantangannya, dan juga tema-tema yang penting untuk dibereskan di Indonesia. Termasuk soal korupsi, permasalahan kesejahteraan, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain," ujar Anies seusai pertemuan.

Selain itu, Pilkada DKI Jakarta 2017 juga menurutnya termasuk dalam bahasan yang didiskusikan pada pertemuan tersebut. Anies-Sandi beserta Prabowo juga menyampaikan keseriusannya dalam menjaga kebinekaan dan memperjuangkan persatuan.

"Kita sampaikan bahwa kita ingin membangun suasana yang kondusif," ujarnya.

Anies kemudian menjabarkan, pertenuan tersebut bukanlah pertemuan yang digelar secara dadakan. Pertemuan tersebut sudah dijadwalkan sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak sebelum putaran kedua Pilgub DKI Jakarta dilaksanakan.

"Pertemuan ini sudah direncanakan jauh sebelum putaran kedua Pilkada (DKI). Ketika dubes Uni Eropa bertemu dengan Bapak Prabowo berdua di Hambalang. Jadi, ini bukan pertemuan yang dibuat minggu lalu," kata Anies.

Aswari Rivai Klaim Didukung Prabowo

Rep: Maspriel Aries/ Red: Muhammad Hafil
Pandega/Republika
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto
REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG –- Satu persatu bakal calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) yang akan berkompetisi pada pilkada serentak 2018 bemunculan. Salah satunya Aswari Rivai yang saat ini menjabat Bupati Lahat.
Aswari Rivai yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel mengaku maju pada Pilkada serentak mendatang untuk pemilihan Gubernur Sumsel periode 2018 – 2023 setelah dirinya bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu.
“Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah memberi dukungan kepada saya untuk maju pada Pilgub Sumsel 2018,” kata Aswari Rivai, Ahad (18/6).
Menurut Aswari pada pertemuan tersebut, Prabowo Subianto selain mendukung dan berpesan untuk menemui Gubernur Sumsel Alex Noerdin guna menyampaikan rencana pencalonan tersebut.
“Setelah dari pertemuan dengan Pak Prabowo saya langsung menemui Gubernur Alex Noerdin dan menyampaikan rencana saya untuk ikut pada pemilihan Gubernur Sumsel mendatang yang akan menggantikannya,” ujar Aswari.
Karir politik Aswari Rivai sebelum menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lahat dibawah kepemimpinan Alex Noerdin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel.
“Pesan Pak Prabowo sebagai mantan kader Partai Golkar saya harus bertemu dan menyampaikan rencana pencalonan kepada Pak Alex yang juga Ketua DPD Partai Golkar,” kata Aswari.
Langkah Aswari Rivai untuk maju pada sebagai calon gubernur Sumsel pada pilkada serentak 2018 bakal mulus mengingat partai yang dipimpinnya saat ini memiliki 10 kursi di DPRD Provinsi Sumsel. Sementara syarat pencalonan pasangan gubernur – wakil gubernur harus mendapat dukungan 15 kursi di DPRD.

Jika Presidential Threshold 20%, Maka Prabowo Subianto Capres Abadi, Kasihan Banget Ya

Pemilihan Presiden masih nun jauh disana, masih dua tahun lagi. Namun Gerindra tampaknya sudah hopeless dan skeptis tingkat dewa bahwa Prabowo Subianto akan bisa jadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 mendatang.
Kekalahan demi kekalahan yang diderita selama ini rupanya menyisakan trauma yang mendalam, menyesakkan dada dan menggores kalbu, sehingga untuk berhadapan dengan Jokowi sebagai petahana pada pilpres 2019 mendatang bikin mereka pusing keliyengan tujuh keliling.
Sudah banyak upaya-upaya dan sepak terjang mereka selama ini demi terpenuhinya hasrat dan ambisi Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden di Republik ini, sayangnya upaya-upaya dan sepak terjang mereka selalu berujung dengan gatot alias gagal total.
Mulai dari upaya untuk mengembalikan UUD kembali ke asalnya dimana Presdien nantinya dipilih oleh MPR seperti jaman Soeharto dulu, namun berujung dengan dipenjaranya para pelaku makar, kini mereka bermain di ranah Presidential Threshold dengan ngotot dikisaran 0% melalui Pansus RUU Pemilu.
Jika upaya akal bulus untuk mengembalikan UUD kembali ke asalnya berhasil, maka kesempatan Prabowo Subianto menjadi Presiden akan sangat besar karena bisa jadi MPR langsung memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tanpa melalui mekanisme dipilih langsung oleh rakyat lagi. Namun Tuhan Maha Tahu, IA menilik isi hati manusia yang paling dalam. Makanya gagal total.
Gagal dalam upaya mengembalikan UUD kembali ke asalnya, kini mereka utak-atik gethuk di ranah Presidential Threshold, yakni ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan Presiden untuk penentuan calon Presiden.
Artinya partai politik atau koalisi partai politik harus mengantongi minimal sekian persen (sesuai kesepakatan) suara yang sah dari Aceh sampai Papua untuk mengusung calon Presiden Indonesia.
Dengan tetap dipertahankan Presidential Threshold sebesar 20% oleh Pemerintah, maka upaya Gerindra untuk membebaskan Prabowo Subianto dari kutuk capres abadi terancam gagal maning, gagal maning.
“Itulah yang kami sayangkan, kalau UU ini mundur terus karena belum ada kesepakatan Presidential Threshold itu kami sayangkan. Yang heran, kenapa pemerintah bersikeras dengan 20 persen tidak berusaha cari jalan kompromi di 10 persen, sesuai parlemen, atau sesuai usulan kami, nol persen. Harapan kami, pemerintah tidak bertahan di 20 persen,” ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.
Kasihan banget yaa. Kalau Presidential Threshold 0%, maka ramai-ramai parpol akan mencalonkan jagoan mereka masing-masing untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Partai Idaman akan mencalonkan bang Haji Rhoma Irama, partai Perindo akan mencalonkan Hary Tanoe jadi capres.
Selanjutnya dari kubu partai Bulan Bintang akan mencalonkan Yusril lhza Mahendra jadi capres dari partai mereka, dan parpol-parpol gurem lainnya. Pilpres 2019 sudah kayak permen nano-nano aja manis asam asin rame rasanya.
Lantas kenapa Gerindra ngotot agar Presidential Threshold pada pilpres 2019 harus 0% dan menolak Presidential Threshold minimal 20%? Tentu saja ada sebab musababnya.
Jika Presidential Threshold tetap di kisaran 20% seperti pada pilpres 2014 yang lalu, maka dengan kondisi saat ini dimana kepercayaan rakyat terhadap Gerindra telah rontok sampai pada titik nadir pasca perbuatan mereka terhadap Ahok, maka Gerindra akan ngos-ngosan untuk bisa meraup suara rakyat sebesar 20%.
Syukur-syukur bisa tembus 20%, lebih Puji Tuhan Alhamdulilah lagi kalau bisa tembus lebih dari 20%. Kalau Gerindra hanya dapat, katakanlah, 15% suara, maka pupus sudah harapan Prabowo Subianto untuk berlaga di kancah dunia persilatan pada pilpres 2019 mendatang.
Lho kan bisa koalisi dengan partai lain? Sabar dulu, om. Gerindra memang bisa koalisi dengan parpol lain, pertanyaannya, adakah parpol yang  mau koalisi lagi dengan Gerindra selain PKS? Itupun kalau PKS bisa tembus perolehan suara sebesar 5% pada pilpres 2019 mendatang, kalau hanya dapat 4,9% suara, apa tidak amsiong sampai kejet-kejet kelojotan sambil teriak ini pasti curang?
Kalau parpol lain sudah barang tentu berpikir seribu kali untuk koalisi dengan pihak yang sudah pasti kalah. Itu namanya bunuh diri politik. Politik itu bersifat dinamis. Tidak ada kawan yang sejati dalam politik, melainkan kepentingan yang sejati.
Kita semua tahu Koalisi Merah Putih (KMP) yang dulu begitu berjaya dan solid di pilpres 2014 yang lalu akhirnya satu per satu rontok berguguran sayonara vayas condios say god bye ke Gerindra dan berbalik mendukung pemerintahan Jokowi.
Jadi kalau Presidential Threshold 20%, maka Gerindra akan tereliminasi dan jadi partai gurem di tahun 2019. Dan mungkin sudah takdir bagi Gerindra dan PKS akan karam seperti kapal Titanic di dasar lautan Atlantik.
Nasib Gerindra dan PKS nanti akan sama seperti kisah cinta antara Jack (Leonardo DiCaprio) dan Rose (Kate Winslet) yang berakhir di lautan Atlantik yang dingin membeku sambil diiringi musik My Heart Will Go On-nya Celine Dion.
Kura-kura begitu.

Minggu, 18 Juni 2017

Saat Jokowi Diskusi soal "Full Day School" dengan Kiai NU Jateng

Kontributor Ungaran, Syahrul Munir,Kompas.com - 18/06/2017, 10:27 WIB
Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para ulama Jawa Tengah, di White House RM Mak Engking, Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (17/6/2017) petang.(kompas.com/ syahrul munir)
UNGARAN, KOMPAS.com - Sekitar 20 kiai dari sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah diundang secara khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu di White House, Rumah Makan Mak Engking di Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (17/6/2017).
Kesempatan langka ini tak disia-siakan oleh para kiai untuk menyampaikan keluh-kesahnya tentang persoalan keumatan dan kebangsaan dewasa ini.
Salah satunya adalah kebijakan delapan jam di sekolah selama lima hari yang menjadi keresahan masyarakat, terutama para kiai-kiai di kampung.
Pengasuh Pondok Pesatren Asrama Pendidikan Islam (API) Tegalrejo, Magelang KH Yusuf Chudlori mengatakan, para kiai khawatir kebijakan ini akan membunuh pelan-pelan eksistensi sekolah agama yang sudah ada sejak ratusan tahun.
Sekolah agama itu seperti Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan pengajian-pengajian sore yang ada di desa-desa.
"Anak-anak bisa kehilangan akal kulturnya karena tidak bisa lagi berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan kultural di masyarakat," kata Gus Yusuf, panggilan akrab KH Yusuf Chudlori.
Keresahan tersebut oleh para kiai yang hadir termasuk para Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah yang hadir disampaikan langsung ke Presiden.
Menurut Gus Yusuf, para kiai memohon kepada Presiden untuk mencabut atau meninjau ulang program sekolah lima hari tersebut.
"Jawaban Presiden tadi, besok secepatnya akan memanggil Menteri Diknas," ucapnya.

Gus Yusuf juga menyampaikan bahwa di dalam pertemuan tersebut ada pemaparan singkat tentang implementasi kebijakan delapan jam belajar dan sekolah lima hari dari Kementerian Pendidikan Nasional.
Bahwa kebijakan tersebut dalam praktiknya tidak murni di sekolah, tetapi bisa dikolaborasikan dengan kegiatan di luar sekolah.
"Presiden juga menyampaikan bahwa praktiknya kan tidak sederhana, tidak gampang. Ya akan segera ditinjau ulang," ucap Gus Yusuf.

Soal Presidential Threshold, Jokowi: Masa Mau Kembali ke Nol

Sabtu 17 Juni 2017, 23:04 WIB Ray Jordan - detikNews
Soal Presidential Threshold, Jokowi: Masa Mau Kembali ke Nol Foto: itle Presiden Jokowi kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah. (Rusman-Biro Pers Setpres)
Jakarta - Presiden Joko Widodo bicara soal sikap pemerintah tentang presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) sebesar 20 persen kursi DPR dan 25 persen perolehan suara sah nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jokowi menekankan pembangunan politik negara harus konsisten menuju pada penyederhanaan.

"Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kita ingin kalau yang dulu sudah 20 (persen), masak kita mau kembali ke nol," ucap Jokowi.

Jokowi menyampaikan ini kepada wartawan usai santap malam di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah seperti dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Sabtu (17/6/2017).

itle Presiden Jokowi kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah.Presiden Jokowi kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah. Foto: Rusman-Biro Pers Setpres
Dengan menerapkan ambang batas secara konsisten, maka akan terjadi penyederhanaan. "Baik parpolnya, baik dalam pemilunya. Kita harus konsisten seperti itu dan saya sudah menugaskan kepada Mendagri untuk mengawal itu," ujarnya.

Menanggapi kabar yang menyebut bahwa pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bila tidak ada titik temu dalam pembahasan, Jokowi menegaskan saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan.

"Kita ini sudah mengajak bicara fraksi-fraksi yang ada di sana untuk bersama-sama. Jangan hanya kepentingan hari ini atau kepentingan pemilu ini atau jangan kepentingan pilpres ini. Tapi harusnya kan visi ke depan kita, politik negara harus seperti apa. Kita kan harus menyiapkan itu kan," katanya.

Sementara itu, Jokowi enggan berkomentar jauh saat ditanya apakah pemerintah akan menarik diri dalam pembahasan apabila usulan ambang batas pencalonan presiden diubah. "Kan belum, ini masih pembahasan kok. Kamu jangan manas-manasi," tuturnya.
(rjo/idh)

Jumat, 16 Juni 2017

Pheren Soepadhi Fotografer Indonesia Sukses di Hollywood AS

Hasil gambar untuk Pheren SoepadhiPheren Soepadhi - Pemenang kontes fotografi Hollywood tahun ini (IGO Bening)Quote:Pheren Soepadhi - Pemenang kontes fotografi Hollywood tahun ini (IGO Bening)

Hollywood, telah menjadi surga bagi hampir semua insan kreatif untuk meraih cita-citanya.

Salah satu di antaranya adalah Pheren Soepadhi, Fashion Photographer muda Indonesia yang kini telah menjejakkan kakinya di Hollywood.
Hollywood adalah salah satu destinasi utama para insan kreatif yang ada di dunia. Mereka yang berkarir di sana kebanyakan pasti sukses dan diakui kemampuannya, seperti cerita dari seorang wanita asal Indonesia, Pheren Soepadhi. Siapa dia? Bagaimana ceritanya bisa sukses di Hollywood? Simak kisah selengkapnya di sini..
Pheren merupakan seorang fashion photographer, designer dan juga art director yang karya-karyanya sudah diakui dunia.
Pheren merupakan seorang fashion photographer, designer dan juga art director yang karya-karyanya sudah diakui dunia.
Hasil gambar untuk Pheren Soepadhi

enam bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim yang mendaftar melalui PDIP di Pilkada Jatim,

PDIP Tunduk pada Megawati Soal Anas Jadi Cawagub Jatim

Kontributor Surabaya, Achmad FaizalKompas.com - 16/06/2017, 08:39 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas hadir dalam penyerahan bantuan nontunai Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Minggu (11/6). (FIRMAN ARIF/KOMPAS.com)
SURABAYA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banyuwangi menyerahkan sepenuhnya nasib pencalonan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPC PDIP Banyuwangi Made Cahyana Negara, mengatakan, pendaftaran Anas sebagai cawagub Jatim, hanya menindaklanjuti surat DPD PDIP Jatim kepada Anas yang menyebut bahwa nama Anas disebut sebagai bakal calon berdasarkan rekapitulasi hasil rapat pleno DPC PDIP se-Jatim, terkait penjaringan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim.
"Setelah itu menjadi kewenangan penuh Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami akan mengikuti dan tunduk pada keputusan Ibu Ketua Umum," kata Made di Surabaya, Kamis (15/6/2017).
Di hari terakhir pendaftaran Rabu (14/6/2017), DPC PDIP Banyuwangi mendaftarkan Anas di kantor DPD PDIP Jatim. Dia didaftarkan sebagai bakal calon wakil gubernur Jatim.


Surat yang sama dari DPD PDIP Jatim juga ditujukan kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Namun Risma memilih menolak mengambil formulir, karena dirinya mengaku masih ingin menuntaskan masa kerjanya di Surabaya.

Advertisment
Sejak dibuka 1 Juni lalu, ada enam bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim yang mendaftar melalui PDIP untuk bertarung di Pilkada Jatim 2018. Yakni, Gus Ipul (Wakil Gubernur Jatim), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Budi Sulistiyo (Bupati Ngawi), Suhandoyo (Anggota DPRD Jatim), Kusnadi (Ketua DPD PDIP Jatim), dan Said Abdullah (anggota DPR RI).
Proses pendaftaran dilanjutkan dengan masa pengembalian formulir yang diberi waktu hingga 30 Juni nanti.

Dukungan untuk wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mengalir dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.(Kompas TV)

PenulisKontributor Surabaya, Achmad Faizal
EditorErlangga Djumena

Pilkada Jabar, PAN Lirik Deddy Mizwar

Kompas.com - 15/06/2017, 15:18 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, memimpin apel gabungan Operasi Lilin Lodaya 2016 pengamanan hari raya natal dan tahun baru di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis, (22/12/2016). KOMPAS.com/Putra Prima Perdana(Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana)
BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mulai melirik calon dari eksternal untuk kandidat calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2018. Salah satunya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
"Di internal kami kan ada Desy Ratnasari dan Bima Arya. Kalau di eksternal sendiri kan ini ada salah satunya Pak Deddy Mizwar," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, di Kota Bandung, Kamis (15/6/2017).

Hari ini, Zulkifli Hasan bertemu dengan Deddy Mizwar di Gedung Dinas Pendidikan Jawa Barat Kota Bandung terkait agenda sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan.
Sebelum acara dimulai, Zulkifli sempat melontarkan pujian kepada Deddy Mizwar di hadapan para wartawan yang meliput acara tersebut.
"Beliau itu adem ayem, enggak grasak-grusuk. Memang ada yang lebih hebat dari Pak Deddy Mizwar? Sampai hari ini ada yang lebih dari beliau nggak?" tutur Zulkifi.

Ketua MPR ini mengatakan, dirinya telah berbicara khusus dengan Deddy Mizwar terkait dukungan di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.
Ketika ditanyakan apakah komunikasi tersebut menjadi bukti dukungan untuk Deddy Mizwar di Pilkada Jabar 2018-2023, Zulkifli seolah membenarkan hal tersebut. "Ya tanda-tanda ke sana (dukungan)," ucapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, PAN telah berkomunikasi dengan partai-partai lainnya terkait Pilkada Jabar 2018 seperti dengan Partai Gerindra atau PKS.
Menanggapi pernyataan Zulkifli, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku bersyukur. "Alhamdulillah, tadi bertemu dengan Pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN. Ini mengkristalkan partai-partai yang akan bergabung bersama," tutupnya.
Partrai politik siap mengambil ancang-ancang mencari sosok yang bisa mendulang suara menggantikan Ahmad Heryawan.(Kompas TV)
EditorReni Susanti
SumberAntara Jabar,

Lulus SBMPTN Masuk ITB Umur 14 Tahun, Izzan Tak Pernah Sekolah Formal

Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana
Kompas.com - 15/06/2017, 08:04 WIB
Musa Izzanardi Wijanarko dan sang Ibu di acara Hitam Putih Trans7(Courtesy Trans7)
BANDUNG, KOMPAS.com - Bocah bernama  Musa Izzanardi Wijanarko menjadi sosok fenomenal dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017.
Bagaimana tidak, Izzan, sapaan akrabnya, diterima masuk menjadi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Institut Teknologi Bandung ( ITB) di usianya yang baru 14 tahun.
Anak kedua dari pasangan Yanti Herawati (46) dan Mursid Wijanarko (46) ini ternyata tidak pernah bersekolah formal seperti orang kebanyakan.
Ijazah paket C yang didapatkannya pada tahun 2015 lalu menjadi modal untuk mengikuti SBMPTN 2017.
"Ijazah paket A (SD) diambil waktu dia umur 8 tahun," ujar Yanti saat dihubungi Kompas.com melalui ponselnya, Rabu (14/6/2017) .
Yanti memaparkan alasan anaknya tidak pernah bersekolah resmi. Menurut dia, kejeniusan Izzan mulai terlihat ketika usiannya masih 3 tahun. Buku-buku tentang tokoh-tokoh fisika dan matematika menjadi bacaan wajibnya sehari-hari.
" Izzan pernah enggak naik dari TK A ke TK B karena waktu di sekolah alam cuma main terus enggak mau belajar dan tidak mampu mengikuti kegiatan di kelas. Akhirnya saya ajari sendiri di rumah," tutur Yanti.

Di rumah, Yanti mengajari Izzan membaca. Bahkan Izzan meminta ibunya untuk mengajarinya bermain catur hingga akhirnya permainan asah otak tersebut menjadi aktivitas rutin ibu dan anak ini.
Menginjak usia 6 tahun, Izzan bertambah cerdas. Bocah pengagum Newton ini pun kerap kali mempraktikkan hukum gravitasi dalam kegiatan sehari-hari.
" Izzan anaknya enggak bisa diam, tetapi kalau belajar matematika dia bisa tenang. Ternyata mengamati bagian dari belajar yang dilakukannya. Dia senangnya nabrak anak lain sampai jatuh. Dia juga sering nanya teori Newton tentang hukum benda-benda angkasa," sebutnya.
Secara intensif Izzan terus belajar sendiri matematika di rumah dengan ibunya sebagai mentor. Satu tahun berjalan Izzn pun mampu menyelesaikan soal-soal dan rumus matematika yang dipelajari anak-anak SMA.
"Matematika kelas 1 SD sampai kelas 1 SMA ditempuh dalam waktu satu tahun karena dia cuma belajar matematika saja. Tulisannya juga acak-acakan karenaa jarang nulis. Umur 7 tahun Izzan mulai belajar fisika," tuturnya.
Ilmu fisika terus dipelajari secara tekun oleh Izzan. Bahkan, di usianya yang masih 7 tahun dia mampu menyelesaikan soal-soal fisika setingkat kelas 3 SMP. Salah satu teori fisika yang dipejari oleh Izzan adalah teori fisika gasing.

Advertisment

Kewalahan
Yanti mulai kewalahan menanggapi rasa ingin tahu Izzan yang mulai membesar ketika usia putranya 8 tahun. Dia pun tidak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Izzan.
"Umur 8 tahun dia bisa menyelesaikan matematikan kelas 3 SMA. Pertanyaannya juga sudah mulai tidak bisa saya imbangi. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana menurunkan diferensial benda ke dimensi N," ujarnya.
Selain itu, Izzan yang masih berusia 8 tahun juga pernah mempertanyakan tentang matematika sudut bola.
"Saya tanya teman saya yang tamatan astronomi, kata dia itu dipelajari nanti pada tingkat 3 kuliah astronomi tentang sudut 3 dimensi," ungkapnya.
Yanti pun akhirnya bolak balik berkonsultasi dengan dosen-dosen matematika ITB seperti Agus Jodi dan Oki Neswan. Kedua dosen tersebut juga tidak mampu memberikan banyak solusi.
Oki Neswan pun menyuruh agar Izzan mengikuti SBMPTN agar bakatnya bisa diasah di ITB.
Dengan penuh kesabaran, Yanti pun membimbing Izzan selama beberapa tahun agar bisa ikut ujian persamaan untuk mengambil ijazah paket A hingga C.
Setelah berhasil mengambil ijazah paket C pada tahun 2015 lalu, Izzan sempat mengikuti SBMPTN pada tahun 2016. Sayang, Izzan gagal dan baru sukses pada tahun ini.
"Ikut tahun ini persiapannya juga cuma dua bulan," ucapnya.

Ternyata melatih kemampuan otak tengah bisa membuat seseorang menjadi jenius. Mengapa? Karena otak tengah yang merupakan bagian terkecil dari otak ini berfungsi sebagai stasiun relai bagi indera pendengaran dan penglihatan. Nah, ada seorang anak usianya baru 12 tahun, tetapi memiliki kemampuan otak tengah yang sangat terasah. Namanya Ryan Khemacaro. Di studio pun, Ryan dicoba untuk membuktikannya.(Kompas TV)
PenulisKontributor Bandung, Putra Prima Perdana
EditorErlangga Djumena

Ini Pola Belajar Izzan, Bocah 14 Tahun yang Masuk ITB Lewat SBMPTN

Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana,Kompas.com - 16/06/2017, 03:20 WIB
Musa Izzanardi Wijanarko dan sang Ibu di acara Hitam Putih Trans7(Courtesy Trans7)
BANDUNG, KOMPAS.com - Musa Izzanardi Wijanarko, bocah usia 14 tahun yang tenar lantaran diterima masuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Institut Teknologi Bandung ( ITB), ternyata memiliki pola belajar yang tidak lazim.
Menurut ibunya, Yanti Herawati (46), sejak kecil Izzan lebih banyak bermain. Dia hanya mau belajar ilmu kegemarannya yakni matematika dan fisika. Itupun saat mood-nya timbul.
" Izzan cuma belajar kalau lagi mood, tidak ada jam pasti. Kadang jam 02.00 WIB malam. Kalau lagi mau belajar dia bangun," ujar Yanti saat dihubungi Kompas.com melalui ponselnya, Kamis (13/6/2017).
Bahkan sejak 2011, anaknya lebih sering belajar dan mengasah kemampuan matematika dan fisika sendiri. Sebab, kemampuan Izzan dalam dua ilmu tersebut sudah tidak mampu lagi diimbangi oleh Yanti.
Banyak pertanyaan Izzan seputar matematika dan fisika yang baru didengar olehnya.
"Sejak 2011 tidak banyak belajar, malah lebih banyak main. Kalau belajar sekadarnya saja. Jadi pas SBMPTN dikebut 2 bulan. Saya suruh baca sendiri, saya beliin buku-buku saja," aku Yanti.
Salah satu alasan Yanti nekat mendorong anaknya ikut SBMPTN adalah agar rasa ingin tahu anaknya yang besar tentang matematika dan ilmu pengetahuan alam bisa terjawab oleh para ahli di bidangnya.


Sebab, pada usia 8 tahun, pertanyaan Izzan sudah menjurus kepada ilmu astronomi yang baru diberikan tingkat ketiga perguruan tinggi.
"Saya juga merasa terbebani. Kenapa saya jadi harus belajar matematika kuliah tingkat 3. Ya, akhirnya saya diemin aja. Saya juga enggak mampu bayar orang untuk ngajarin Izzan," ucapnya.
Pola pikir Izzan dalam dunia matematika dan fisika, lanjut Yanti, terbilang abstrak menurut beberapa ahli matematika yang didatanginya. " Izzan memandang kalau titik itu bukan benda dimensi satu dan garis bukan dimensi dua," tandasnya.
Ternyata melatih kemampuan otak tengah bisa membuat seseorang menjadi jenius. Mengapa? Karena otak tengah yang merupakan bagian terkecil dari otak ini berfungsi sebagai stasiun relai bagi indera pendengaran dan penglihatan. Nah, ada seorang anak usianya baru 12 tahun, tetapi memiliki kemampuan otak tengah yang sangat terasah. Namanya Ryan Khemacaro. Di studio pun, Ryan dicoba untuk membuktikannya.(Kompas TV)
PenulisKontributor Bandung, Putra Prima Perdana
EditorReni Susanti

Saat Prabowo Mengenang Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo

Kristian Erdianto
Kompas.com - 30/05/2017, 13:27 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberi sambutan dalam acara Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya (Aksira) di gedung Granida, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017) malam.(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan kenangannya tentang sosok sang ayah, Sumitro Djojohadikusumo, sebagai seorang guru.
Dalam kenangan Prabowo, ayahnya selalu menanamkan nilai-nilai cinta Tanah Air, nasionalisme, dan patriotisme sejak ia masih kecil.
"Sumitro bagi kami adalah ayah, guru dan mentor. Yang paling berkesan dan masih relevan untuk bangsa kita saat ini adalah pesannya, kita boleh berbeda pandangan secara politik, tetapi untuk kepentingan nasional kita harus bersatu,” ujar Prabowo.
“Ayah saya selalu bicara tentang perjuangan Pangeran Diponogoro, Sultan Agung, Sudirman dan lain sebagainya. Sejak kecil yang saya dengar adalah kebanggaannya pada bangsanya, hormati dan pikirkan rakyat kecil,” kenang anak kedua Sumitro itu.
Kenangan masa kecil dengan sang ayah tersebut diungkapkan Prabowo saat acara 'Mengenang 100 tahun Sumitro Djojohadikusumo', Senin (29/5/2017), di Jakarta.
Acara dibuka dengan silaturahim dan buka puasa bersama yang dihadiri oleh keluarga besar Djohohadikusumo, kerabat, sahabat keluarga, dan mantan murid Sumitro.
Sejarah mencatat sebuah nama Sumitro Djojohadikusumo sebagai Begawan Ekonomi Indonesia, arsitek ekonomi Indonesia modern, dan juga banyak berperan mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
mitro menjadi Guru Besar.
Dalam kesempatan itu, Ketua Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3S) Dawam Rahardjo, menuturkan, Sumitro memberikan warisan penting bagi Indonesia berupa pemikiran tentang pengembangan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Sepanjang karirnya di pemerintahan, Sumitro berkali-kali dipercaya menjadi menteri berbagai kabinet.
Menteri Perekonomian (1950-1951), Menteri Keuangan (1952-1953 dan 1955-1956), Menteri Perdagangan (1968-1973), Menteri Negara Riset (1973-1978).
Ketika Sumitro menjabat sebagai Menteri Perekonomian, Pemerintah Indonesia, meluncurkan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng.
Program itu bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).
“Sistem ini menumbuhkan pengusaha bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional,” jelas Dawam.
Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo, putra bungsu Sumitro, mengatakan, banyak jejak pemikiran Sumitro yang menjadi warisan tidak saja bagi keluarga, tetapi juga bagi Indonesia.
“Perjuangan dan jejak para pendahulu di negeri ini harus diteruskan dari generasi ke generasi, menjadi sumber semangat dan teladan menuju masa depan yang lebih baik, bagi kita dan bagi bangsa Indonesia,” kata Hashim.
PenulisKristian Erdianto
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Survei IPI: Prabowo-Shohibul Iman Unggul di Capres-Cawapres Pilihan Umat Islam


Jumat , 26 Mei 2017, 16:09 WIB, Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Republika/Yasin Habibi
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (kiri).
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (kiri).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Islamic Politician Index (IPI) Jakarta melakukan gali pendapat tokoh Ormas Islam mengenai calon pemimpin pilihan umat Islam pada Pilpres 2019 mendatang. Gali pendapat tersebut menggunakan metode Indepth Interview atau wawancara mendalam dengan melibatan korespondensi dari kalangan tokoh ormas dari berbagai daerah.

Berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Direktur Eksekutif and Founder IPI Mohammad Sholeh menyampaikan dari hasil survei gali pendapat yang dilakukannya didapatkan tingkat potensi keterpilihan para pemimpin Islam menurut pilihan sementara para tokoh ormas.

Berikut adalah urut-urutan berbasis ranking Presiden-Wakil Presiden pada pilpres 2019 pilihan umat Islam versi IPI;
  1. Prabowo Subianto - Shohibul Iman.
  2. Agus Yudhoyono - Muhaimin Iskandar. 
  3. Prabowo Subianto - Anis Baswedan. 
  4. Prabowo Subianto - Hanafi Rais. 
  5. Prabowo Subianto - Habib Rizieq.
  6. Prabowo Subianto - Harry Tanosudibyo. 
  7. Prabowo Subianto - Gatot Nurmantyo.
Menurut Sholeh giat pendapat yang  dilakukan pihaknya secara serentak pada akhir April hingga minggu kedua Mei 2017. Ia menjelaskan giat pendapat tersebut berbasis sejumlah isu utama sebagai bahan wawancara mendalam terhadap para tokoh ormas.

"Sejumlah pertanyaan tersebut diantaranya menyangkut pasangan ideal Presiden-Wapres, politik yang memihak kaum Muslim, langkah dan kebijakan politik Jokowi terhadap Islam. Berikut adalah narasi laporan Informal Leader Opinion," ujar Sholeh dalam keterangan pers-nya di kantor IPI wisma Ciliwung, Bukit Duri Tanjakan, Tebet, Jakarta Selatan, kemarin.
.
Sholeh mengatakan nama pesiden Joko Widodo hilang dalam  Informal Leader Opinion di Surabaya. Surabaya sebagai salah satu basis NU sekaligus PDIP, kata dia, berpotensi menjadi kantong kekuatan Muhaimin Iskandar dan Agus Yudhoyono.

"Langkah-langkah politik Jokowi dipandang tidak memihak, setengah hati dan tidak banyak menguntungkan umat Islam. Alih-alih menghitung kekuatan Islam, Jokowi justru lebih memilih Tionghoa sebagai afiliasi utama kebijakan dan dukungan. Begitu juga Malang dan Madiun. Eks-karesidenan Madiun adalah basis kuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," paparnya.
Baca juga, Golkar Harus Konsisten Dukung Jokowi di Pilpres 2019.

Berbeda dengan di Surabaya, lanjut Sholeh, nama Jokowi hadir kokoh dalam Informal Leader Opinion dengan responden tokoh-tokoh NU di Semarang. Di satu sisi, kata dia, Semarang dan umumnya Jawa Tengah adalah basis Utama PDIP.

"Semarang konsisten menghendaki Jokowi melanjutkan kepemimpinannya untuk periode selanjutnya 2019-2024. Langkah-langkah politik Jokowi dipandang memihak dan menguntungkan umat Islam (NU). Menurut mereka, era kepemimpinan Jokowi lebih menguntungkan NU secara politik," ujarnya.
Bahkan, bahkan kata Sholeh, dibanding dengan era Gus dur sekalipun. Secara politik, Jokowi memberi NU/PKB/PPP enam jabatan menteri (Menteri desa, Menteri Sosial, Mentri Agama, Menteri Ristek/Dikti, Menteri Olahraga dan Menteri Tenaga Kerja), jumlah kementerian yang diberikan ke NU era Jokowi lebih banyak dibanding masa Gus Dur," paparnya.

Sementara itu, Responden di Solo adalah tokoh-tokoh Islam yang berbasis di Pesantren Ngruki. Mereka, kata Sholeh,  menyodorkan sejumlah varian calon Presiden-Wapres ideal pada Pilpres 2019.  "Sejumlah pasangan tersebut adalah Prabowo Subianto- Shohibul Iman, Prabowo Subianto- Anis Baswedan, Prabowo Subianto- Hanafi Rais, Prabowo Subianto- Habib Rizieq, Prabowo Subianto- Gatot Nurmantyo," sebutnya.

Sholeh menambahkan responden tokoh ormas di Yogyakarta lebih menghendaki Presiden baru. "Sejumlah nama yang disodorkan sebagai Presiden-Wapres ideal pada Pilpres 2019 adalah Prabowo Subianto - Shohibul Iman, Prabowo Subianto - Anis Baswedan, serta Prabowo Subianto - Hanafi Rais," jelasnya.

Lebih lanjut Sholeh mengungkapkan terkait Pilpres 2019, tokoh-tokoh Islam di dua kota Tasikmalaya dan Bandung berikut kota di Jabar lebih menyodorkan pasangan Prabowo Subianto - Shohibul Iman.  "Selebihnya, Prabowo Subianto - Anis Baswedan, Prabowo Subianto - Habib Rizieq, Prabowo Subianto - Gatot Nurmantyo. Tidak ada Jokowi - Ridwan kamil," terangnya.

Sementara itu, Sholeh memaparkan, nama Jokowi hilang dalam Informal Leader Opinion di DKI Jakarta. Menurutnya, Responden pada Informal Leader Opinion di kawasan ini adalah tokoh FPI. "Terkait Pilpres 2019, pasangan-pasangan ini diantaranya Prabowo Subianto - Anis Baswedan, Prabowo Subianto - Habib Rizieq, Prabowo Subianto - Gatot Nurmantyo dianggap ideal menurut mereka," paparnya.

2019: Presidential Threshold Ancam Prabowo Batal Nyapres Seperti Bakrie

Saat ini DPR sedang ribut membahas rancangan undang-undang pemilu untuk Pileg dan Pilpres 2019 yang harus digelar serentak, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konsitusi, demi menghemat anggaran pemilu.Sebelumnya kita menggelar Pileg dan Pilpres secara terpisah. Setelah Pileg selesai, barulah kemudian partai-partai berkoalisi demi memenuhi syarat Presidential Threshold agar bisa memajukan Capres Cawapres. Pertanyaanya kemudian, apakah di 2019 nanti masih akan menggunakan syarat Presidential Threshold? Karena kalau Pileg dan Pilpres digelar serentak, maka kalau mensyaratkan Presidential Threshold akan mengambil data yang mana? Sebab tidak ada data kursi DPR 2019 kalau Pileg dan Pilpres digelar serentak. Jika mengambil data kursi 2014, apakah adil? Mengingat ini sudah 2019.
Perdebatan ini berlangsung sengit, sementara Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apa-apa, hanya keputusannya Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak demi menghemat anggaran.
Fraksi DPR kini terbagi menjadi 2 kubu.Pertama, PDIP, Golkar dan Nasdem Pro Presidential Threshold (sebesar 20-25% kursi DPR) sebagai syarat memajukan Capres Cawapres.
Kedua, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, PPP, PKB, Hanura, kontra Presidential Threshold, tidak setuju dengan aturan minimal 20% kursi DPR, maunya semua partai, meskipun tidak memiliki wakil di DPR dapat mengajukan Capres Cawapresnya sendiri.
Argumen kelompok Pro Presidential Threshold agar nantinya Presiden Indonesia memiliki modal dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena jika Presiden terpilih tidak memiliki dukungan DPR, tidak punya kader di sana, maka Presiden akan sibuk melakukan konsulidasi, dibanding bekerja untuk kemajuan negara.
Argumen kelompok Kontra Presidential Threshold agar semua putra-putri terbaik bangsa, dapat memiliki hak yang sama, terbuka kesempatan untuk menjadi Presiden Indonesia tanpa perlu ambang batas minimal Presidential Threshold 20%.
Kepentingan dan manuver politik
Berdasarkan data Pileg 2014, tidak ada partai yang bisa memajukan Capres Cawapresnya sendiri. Karena yang tertinggi PDIP (19%), Golkar (14.7%) Gerindra (11.8%) dan Demokrat (10.1%). Sementara sisanya di bawah 10%.
Sehingga kalau bicara Presidential Threshold 20%, dengan tujuan agar mudah mencalonkan Capres Cawapres pilihan partai, seharusnya semua partai sepakat untuk tidak menggunakan Presidential Threshold. Atau minimal akan sepakat dengan PKB yang ingin menurunkan angka Presidential Threshold menjadi 10-15%.
Tapi inilah politik, tidak ada yang pasti dan tidak mudah menebak keputusan-keputusan politis.
Pemerintah ancam menarik diri
Sikap pemerintah adalah tetap menggunakan Presidential Threshold, yakni partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.
“Kalau tidak (disetujui) dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya. Menarik diri, ada dalam aturan undang-undang,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Bila pemerintah menarik diri, maka konsekuensinya adalah pembahasan UU tidak bisa dilanjutkan. Pemilu 2019 mendatang harus diselenggarakan berdasarkan UU yang lama, UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif serta UU nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Yang di dalamnya memiliki aturan Presidential Threshold. Kemudian nantinya dapat ditambahkan klausul agar sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa tahun 2019 Pileg dan Pilpres digelar serentak.
Dalam bahasan ini, posisi pemerintah di atas angin. Meskipun hanya tiga partai yang setuju dengan Presidential Threshold, namun bisa bersikap menarik diri dari bahasan UU, untuk membatalkan dan kembali pada UU yang lama, dan itu juga diatur dalam undang-undang.
Resiko tanpa Presidential Threshold
Saya pribadi setuju dengan argumen PDIP, bahwa Presidential Threshold adalah modal dasar untuk seorang Presiden menjalankan roda pemerintahan. Jika melihat apa yang dialami oleh pemerintah Jokowi JK, semua pembaca Seword pasti setuju kalau saya mengatakan bahwa Presiden kerap diganggu oleh DPR.
Awal-awal Jokowi dilantik jadi Presiden, DPR kerap memunculkan wacana-wacana liar. Dari memanggil menteri-menteri kabinet kerja, sampai ancaman memakzulkan Jokowi. Andai Jokowi tak memiliki modal dasar dukungan politik, maka mungkin pemakzulan itu sudah terjadi. Tetapi dengan 39% suara kursi DPR, semua wacana-wacana liar yang beresiko menimbulkan kerusuhan dan protes-protes berkepanjangan itu bisa diredam, dan Jokowi masih menjadi Presiden Indonesia sampai saat ini.
Yang harus kita pikirkan bersama adalah, jika dengan 39% suara saja masih rentan diganggu dan dibuat kerepotan, apalagi kalau 0% suara?
Membantah soal buka peluang bagi putra putri bangsa
Saya tersenyum kecut saat mendengar argumen Gerindra, bahwa partai mereka ingin memberi kesempatan kepada putra putri terbaik bangsa. Itulah mengapa mereka menolak Presidential Threshold. Kemudian mencontohkan bahwa Gerindra telah memberikan contoh, dengan mengantarkan Jokowi Ahok di Pilgub DKI. Hahaha benar-benar contoh yang sinting. Sebab Jokowi Ahok 2012 lalu yang memang maju dari Gerindra dan PDIP itu untuk tingkat Gubernur DKI. Kalau tingkat Presiden ya mana mungkin Gerindra mau menyerahkan tiket Capres kepada selain junjungan yang mulia Prabowo Subianto?Jadi argumen ingin memberikan kesempatan kepada semua putra-putri terbaik bangsa itu hanyalah omong kosong. Karena kalau memang Gerindra ingin memberikan kesempatan itu kepada semua orang, seharusnya 2014 lalu yang dimajukan bukanlah Prabowo, sebab Prabowo sudah pernah kalah di Pilpres sebelumnya. Bukan malah menyodorkan Prabowo lagi dan lagi. Masyarakat ya muak lah, sudah kalah masih nyapres lagi. Di mana letak memberi kesempatan kepada semua putra putri terbaik bangsa? Kenapa malah memberikan kesempatan kepada orang yang berkali-kali ditolak mayoritas masyarakat Indonesia?
Prabowo bisa gagal maju 2019 jika ada Presidential Threshold
Bagi saya, dengan adanya Presidential Threshold ini maka semua partai harus melakukan koalisi. Sehingga nama yang dimajukan sebagai Capres dan Cawapres adalah nama yang disetujui oleh semua partai.
Pasangan Jokowi JK 2014 lalu adalah contohnya. Jokowi bukan ketua umum partai, JK malah bukan kader partai koalisi, bahkan partainya, Golkar, berkoalisi dengan Prabowo Hatta. Tetapi pada akhirnya Jokowi JK bisa maju sebagai Capres Cawapres karena semua partai setuju dengan dua nama ini. PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem sepakat untuk mendukung Jokowi JK. Andai pasangannya Jokowi Muhaimin, pasti Hanura dan Nasdem tidak setuju. Begitu juga jika Jokowi Surya Paloh, pun PKB tidak akan setuju. Apalagi kalau Jokowi Puan Maharani, semua partai koalisi mungkin tidak akan mau berkoalisi karena calonnya dari PDIP semua.
Berbeda halnya dengan pasangan Prabowo Hatta, Prabowo ketum Gerindra dan Hatta ketum PAN. Tanpa dukungan partai lain, koalisi Gerindra PAN sudah mencapai 19.38% suara. Tidak cukup syarat Presidential Threshold memang, tapi bagaimanapun Hatta Rajasa punya kekuatan politik besan. Karena kalau partai-partai kecil seperti PKS, PPP dan PBB gagal merapat dan ingin berkoalisi dengan Golkar, maka mengemis suara dari Demokrat adalah jalan terakhir.
Tapi kenyataannya Golkar yang saat itu ingin mengajukan Bakrie, ditolak oleh semua partai, termasuk ketika Bakrie berniat berpasangan dengan Jokowi. Sehingga Golkar yang memperoleh suara 14.75% suara gagal memajukan calonnya, baik sebagai Capres maupun Cawapres. PKS, PPP dan PBB enggan mendukung Bakrie sebagai Capres. Sementara kalau dijadikan Cawapres, dan Capresnya dari PKS atau PPP misalnya, Golkar pasti keberatan. Karena suara mereka lebih dari dua kali lipat suara PKS atau PPP, kok ya mau diberi Cawapres?
Dari proses yang alot ini, memang pada akhirnya selain PDIP dan Nasdem atau Gerindra dan PAN, partai-partai itu (Demokrat, PKB, PPP, Hanura, PKS, PBB) harus memilih ke mana akan berlabuh? Sebab mereka tidak bisa sepakat mengusung calon sendiri.
PKB dan Hanura akhirnya memilih mendukung Jokowi dan mencari wakilnya. Sementara Demokrat, PKS dan PPP mendukung Prabowo Hatta. Dan Golkar yang mustahil untuk tidak ikut dalam perhelatan Pilpres terpaksa harus setuju dan mendukung Prabowo-Hatta.
Jika diperhatikan, semua partai kontra Presidential Threshold adalah partai yang pada 2014 lalu gagal memajukan ketua umumnya, karena terbentur syarat minimal diusung oleh 20% suara partai.
PKB dan partai lain yang saat ini berusaha bijak dan mengajukan opsi jalan tengah dengan menurunkan angka Presidential Threshold menjadi 10% atau 15% saja, adalah langkah paling masuk akal agar 2019 nanti mereka tidak mengalami kesulitan seperti pada tahun 2014. Dengan 0% Presidential Threshold, atau 10%, maka dimungkinkan terjadi koalisi antar dua partai kecil untuk mengusung Capres Cawapres sendiri.
Sementara bagi Gerindra, jika aturannya 0% atau diturunkan 15% saja, mereka bisa tetap mencalonkan Prabowo lagi, bergandengan dengan tokoh lain yang potensial dari kader Gerindra atau tokoh independent seperti Ridwan Kamil atau malah berpasangan dengan Ahok.
Jika Presidential Threshold masih 20-25% suara, maka Prabowo terancam ditolak oleh semua partai, seperti yang dialami oleh Bakrie pada 2014 lalu. Sebab partai lain pasti berpikir realistis dan tidak mau suara pendukungnya muak dengan capres yang sudah gagal berkali-kali. Selain itu PKS, PAN, Hanura, PPP, dan Demokrat bakal menghadapi masalah kesepakatan mengusung nama Capres dan Cawapres. Lihat saja pada 2014 lalu mereka gagal membentuk poros baru, kemudian memilih takluk dengan mendukung Prabowo lagi, yang sudah pernah kalah di Pilpres 2009 dan 2004 lalu bahkan gagal menjadi Capres. Pertanyaannya kemudian, apakah 2019 nanti mereka berani membuat poros baru dan sepakat mengusung Capres Cawapres sendiri, sehingga secara otomatis menggagalkan Prabowo maju lagi. Atau malah kembali tidak sepakat dan kembali mendukung Prabowo yang memiliki kemungkinan besar akan kembali kalah dan mengurangi simpati konstituen masing-masing partai? mengingat Pileg dan Pilpres akan digelar serentak. Sehingga siapapun Capres Cawapres yang diusulkan akan sangat mempengaruhi suara Pileg.
Sehingga kalau misal Jokowi harus melawan Prabowo lagi, kemungkinannya Jokowi akan kembali menang, jauh di atas perolehan suara tahun 2014. Sebab dengan catatan prestasi di Solo dan Jakarta saja sudah berhasil membuat Jokowi unggul atas Prabowo, apalagi kalau 2019 nanti setelah Jokowi berhasil, minimal membangun tol lebih banyak dari Soeharto yang 32 tahun berkuasa, atau dua kali lipat dari SBY yang sudah berkuasa 2 periode.
Siapapun Capres Cawapres yang diusung, pengaruhnya tentu kepada partai pendukung. PDIP, Golkar dan Nasdem pasti secara otomatis mendapat limpahan suara dari pendukung Jokowi. Sebaliknya Prabowo, partai-partai pendukungnya dimungkinkan tergerus suaranya, sehingga Demokrat, PKB, Hanura, PPP, PBB, PAN, PKS dan Gerindra harus berbagi suara minoritas.
Inilah kenapa ditiadakannya Presidential Threshold pada 2019 sangat penting bagi mereka. Sebab sejatinya mereka kesulitan mengusung Capres Cawapres ideal, sementara bagi Gerindra, mengusung Prabowo Subianto adalah harga mati.
Dengan ditiadakannya Presidential Threshold, mereka bisa usung Capres Cawapres masing-masing. Karena kalau kalahpun, itu sudah menaikkan nama mereka. Minimal kalau sudah dikenal itu ada kemungkinan diangkat jadi Menteri, siapapun Presidennya nanti. Begitulah kura-kura.

Resmi! Jokowi Tetapkan 23 Juni Jadi Cuti Bersama Lebaran

Indah Mutiara Kami - detikNews
Resmi! Jokowi Tetapkan 23 Juni Jadi Cuti Bersama Lebaran Foto: Ilustrator: Mindra Purnomo
Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan 23 Juni sebagai cuti bersama Lebaran 2017. Dengan demikian, ada 5 hari cuti bersama.

Keputusan resmi itu diteken Presiden Joko Widodo lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017. Keppres ini telah dimuat di situs Sekretariat Negara pada Kamis (15/6/2017).
Dalam Keppres ini, disebutkan bahwa tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan Hari Raya Natal tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelumnya diberitakan, Polri mengusulkan ke pemerintah agar 23 Juni jadi cuti bersama. Penambahan cuti bersama itu diharapkan dapat mengurai kemacetan.

"23 Juni memang udah cuti, 23 Juni kan hari Jumat, sudah cuti nasional, pergeseran," kata Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa di sela meninjau tol fungsional di jalur Surabaya-Solo, Rabu (14/6/2017).

"Ya untuk mengurai (kemacetan), jadi masyarakat ada alternatif hari apa jalannya," sambungnya.

Resmi! Jokowi Tetapkan 23 Juni Jadi Cuti Bersama LebaranFoto: Keppres 23 Juni Cuti Bersama Lebaran

Resmi! Jokowi Tetapkan 23 Juni Jadi Cuti Bersama LebaranFoto: Keppres 23 Juni Cuti Bersama Lebaran

Resmi! Jokowi Tetapkan 23 Juni Jadi Cuti Bersama LebaranFoto: Keppres 23 Juni Cuti Bersama Lebaran

(imk/fjp)