Sabtu, 22 Juli 2017

Pemain Arema baru asal Australia, Brent Griffiths

Satu Pemain Asing Baru Arema sudah Tiba di Malang

Ads by Kiosked
Bola.com, Padang - Arema FC belum mengumumkan pemain yang akan dilepas pada bursa transfer Liga 1 2017. Namun menjelang laga lawan Semen Padang nanti malam, diam-diam sudah ada satu pemain asing yang tiba di Malang.
Pemain yang dimaksud adalah Brent Griffiths. Mantan pemain Penang FA itu dalam akun instagram pribadinya menunjukkan lokasi sedang sarapan di hotel Ijen Suites Malang. Seperti diberitakan sebelumnya, Griffiths, didatangkan untuk memperkokoh sektor pertahanan.
Sektor pertahanan memang jadi sorotan karena kelemahan sektor pertahanan terlihat jelas dalam tiga pertandingan terakhir Liga 1. Enam gol bisa bersarang di gawang Kurnia Meiga karena kelengahan pemain Arema.
Saat dikonfirmasi terkait status Griffiths, manajemen Arema masih malu-malu. "Dilihat saja nanti. Yang jelas sudah ada yang sudah pemain sepakat dan negosiasi," kata Ruddy Widodo, General Manager Arema.
Jika Griffiths sudah dikontrak, bisa dipastikan pemain asal Lebanon, Jad Noureddine, yang akan didepak karena sama-sama berstatus sebagai pemain asing Asia dan berposisi stoper. Namun belum ada penjelasan dari manajemen soal dilepasnya Noureddine meski ia kerap absen karena membela Timnas Lebanon.
Selain itu, mantan pemain Borneo FC itu juga sudah dua kali absen karena hukuman kartu. Pertama akibat kartu merah melawan Persela Lamongan pada pekan ke tujuh dan berikutnya karena dua kartu kuning yang membuatnya harus absen melawan Semen Padang pada laga mala mini.
Menariknya, saat ini Noureddine dan Griffiths tinggal dalam satu hotel di Malang. Hanya saja Nourredine belum menerima informasi dari manajemen Arema jika dia akan dilepas pada putaran kedua Liga 1 2017.

Ingin Berpisah dari NKRI, Ini Surat Kedua NFRPB yang 'Ancam' Jokowi

Jumat, 21 Jul 2017 05:50 | editor : Muhammad Syadri
Para petinggi NFRPB
Para petinggi NFRPB (Cendrawasih Pos/JawaPos.com)
JawaPos.com - Surat kedua akhirnya kembali dilayangkan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) kepada Presiden Jokowi setelah surat pertama tak mendapatkan balasan.

Surat tahap kedua ini dikatakan menjadi surat terakhir yang menawarkan perundingan dengan pemerintah Indonesia sebelum pihak NFRPB menempuh jalur diplomasi yang lebih tinggi yakni sidang mahkamah internasional.

"Ini sifatnya sekalian memohon diri dari tahapan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia untuk menuju ke Mahkamah Internasional. Surat pertama sudah disampaikan sejak jamannya Presiden SBY dan kini Presiden Jokowi namun hingga kini belum ada jawaban," kata Komandan Kepolisian NFRPB, Elias Ayakeding yang didampingi sejumlah anggota NFRPB di Prima Garden Abepura, Kamis (20/7).

Dan untuk surat tahap kedua ini dikatakan pihak NFRPB sekalian mohon diri karena jika tetap tak ditanggapi maka pihaknya lansung membawa persoalan Papua ke Mahkamah Internasional sesuai dengan aturan piagam PBB pasal 35 ayat 2.

"Ada 20 tembusan ke Keduataan Besar negara sahabat," katanya sebagimana dilansir dari Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group).

Upaya ini juga akan meminta dukungan dan pengakuan kepada negara-negara  pasifik yang tergabung dalam (Pasifik Independen Forum) untuk mengakui kedaulatan NRFPB yang telah diproklamirkan  pada 19 Oktober 2011 lalu.

"Kami akan menggugat secara hukum pemerintah Indonesia atas kedaulatan kami di atas tanah kami negara federal, selama aneksasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan bila sampai Oktober 2017 Indonesia tak menanggapi maka kami akan melakukan gugatan di Den Haag, Belanda," tegasnya. 

Dari surat yang disusun Presiden NFRPB, Forkorus Yaboi Sembut, Ayakeding membacakan bahwa sebagai Presiden NFRPB ia telah menyiapkan beberapa agenda yang disampaikan kepada Perdana Menteri Kerajaan Belanda sebagai mantan kolonial Nederlands New Guinea Papua Belanda serta Sekretaris Jenderal Pasifik Islands Forum. Gugatan hukum atas sengketa aneksasi wilayah kedaulatan dan permasalahan Unilateral Declaration of Independence juga disiapkan.

Forkorus juga meminta meminta Sekretaris Jendral PBB untuk mencatat ulang atau mendaftar ulang Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) sebagai negara yang baru merdeka (newly independe state).

Mengingat NFRPB sudah pernah didaftar oleh pengacara internasional, Mr. Jan di Brussels ke Sekretariat PBB melalui register email kepada Tn. Ban Ki Moon Sekretaris Jenderal PBB pada 15 Februari 2012 Kemudian telah mendapat konfirmasi penerimaan dari United Nations (UN) Security Service dengan Nomor 827 567848.

"Saya minta agar negara-negara anggota PBB mengambil sikap toleransi (tidak diskriminatif) terhadap hukum bangsa-bangsa tentang aneksasi wilayah negeri Papua Barat (mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea) dan Unilateral Declaration of Independence (UDI) Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, 19 oktober 2011 di Jayapura sebagai dasar huhum terbentuknya NFRPB," tulis Forkorus. 

Sebagai Presiden NFRPB dirinya sadar betul bahwa NFRPB adalah sebuah negara yang baru merdeka dan belum menjadi anggota PBB, serta belum meratifikasi beberapa resolusi Majelis Umum PBB dan beberapa konvensi internasional.

"Namun NFRPB telah menggunakan beberapa hukum internasional seperti dijelaskan dalam surat ini dan juga surat-surat terdahulu sebagai wujud kewajiban untuk berpartisipasi memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Sesuai dengan anjuran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB) Bab I," pungkasnya.
(sad/jpg/JPC)

Survei Pilkada Jatim 2018 Masih Unggulkan Gus Ipul - Azwar Anas

Jumat, 21 Jul 2017 06:20 | editor : Dhimas Ginanjar
Abdullah Azwar Anas (kiri) dan Gus Ipul
Abdullah Azwar Anas (kiri) dan Gus Ipul (Istimewa)
JawaPos.com – Berbagai survei terus dilakukan untuk memetakan kekuatan calon gubernur maupun calon wakil gubernur di Pilkada Jatim 2018. Dua nama kuat masih mendominasi hasil riset. Misalnya, yang dilakukan oleh The Initiative Institute Wagub Jatim Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebagai cagub dan cawagub dengan elektabilitas tertinggi. 
Direktur The Initiative Institute Airlangga Pribadi menjelaksan, sebenarnya ada empat besar nama yang siap bertarung di Pilkada Jatim 2018. Yakni, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Khusus untuk Abdullah Azwar Anas, dia tidak hanya cocok untuk cagub tetapi juga cawagub. Saking kuatnya diposisi itu, pertarungan siapa cagub Jatim nantinya hanya ada di seputar tiga nama. ’’Yaitu Gus Ipul, Bu Khofifah, dan Bu Risma,’’ kata Airlangga, Kamis (20/7). 
Abdullah Azwar Anas
Abdullah Azwar Anas (DOK. JAWA POS)
Hasil surveinya juga untuk mengukur popularitas empat nama itu. Hasilnya, Khofifah yang tertinggi dengan level 91,10 persen. Sedangkan Gus Ipul berada di level 88,40 persen. Untuk pemimpin di daerah yakni Risma dan Azwar Anas berada di urutan tiga dan empat.
’’Tapi itu wajar. Apalagi dua nama bisa dikatakan berada di level nasional. Sedangkan Risma dan Ana, meski kiprahnya di daerah, tapi gaungnya nasional dan dikenal sebagai kepala daerah berprestasi,” ujarnya.
Urutan itu berbeda jika sudut pandang yang dilihat adalah tingkat elektabilitas. Gus Ipul disebutnya punya tingkatan 44,6 persen, Khofifah 37,3 persen, Risma 18,1 persen, dan Anas 4,4 persen. Sedangkan elektabilitas cawagub, posisi tertinggi dipegang Anas dengan elektabilitas 34,35 persen, lalu Musyaffa Noer dan Budi Sulistyo masing-masing di kisaran 19 persen.
”Di posisi cagub, jarak antara nomor satu dan dua hanya satu digit. Sedangkan di posisi cawagub, marjinnya cukup tebal, sampai tembus dua digit. Artinya, pertarungan cagub bakal sangat ketat, dan variabel cawagub sangat berpengaruh menentukan pemenang Pilgub Jatim mendatang,” jelas Airlangga.

Survei tersebut digelar pada 15-30 Juni 2017 di 114 desa/kelurahan di 38 kabupaten/kota se-Jatim dengan jumlah responden 1140 orang. Tingkat kepercayaan survei 95 persen, dan margin of error 3,2 persen.
(dim/JPC)

‘Komitmen Kartanegara’ Anies untuk Prabowo

Kemenangan Anies-Sandi membuat Prabowo kembali digadang-gadang pendukungnya menjadi capres 2019. Anies pun sudah berkomitmen kepada Prabowo tidak akan maju dalam pilpres.
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jumat 21 April 2017
Rumah Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, Jalan Kartanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, menjadi saksi penting bagi perubahan politik yang terjadi di Jakarta hari ini. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi gubernur-wakil gubernur terpilih dalam pilkada putaran kedua pada Rabu, 9 April 2017.
Jumat, 22 September 2016, sekitar pukul 01.15 WIB, Anies tergopoh-gopoh menyambangi kediaman Prabowo. Saat itu adalah hari terakhir pendaftaran pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Gerindra bersama Partai Keadilan Sejahtera merupakan koalisi parpol terakhir yang belum mengusung kandidat gubernur-wakil gubernur.
Lobi itu berlangsung sangat alot dan menghabiskan waktu berjam-jam. Pasalnya, Gerindra jauh hari sebelumnya sudah menetapkan bakal mengusung Sandi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Namun peta persaingan menjadi sangat sengit. PDI Perjuangan dan koalisinya mengusung calon petahana Basuki-Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Koalisi Cikeas, yang terdiri atas Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Meskipun pendatang baru di dunia politik, Agus adalah putra presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga tak bisa dipandang enteng
Dicapailah kesepakatan Anies akan menjadi calon gubernur karena lebih populer dan punya pengalaman di birokrasi dibanding Sandi. Anies menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama dua tahun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersama Prabowo menggelar jumpa pers tentang kemenangannya dalam pilkada di kantor DPP Gerindra, Jakarta.
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
Namun ada pula komitmen yang disampaikan Anies kepada Prabowo dan parpol koalisi. Komitmen itu, apabila terpilih menduduki kursi DKI-1, ia akan mengemban jabatan itu hingga tuntas. Anies tidak akan tergoda untuk maju dalam pilpres pada 2019.
“Waktu itu dia (Anies) presentasi. Dia harus berkomitmen terutama kepada rakyat Jakarta, dan itu menandakan bahwa yang bersangkutan memang tidak ada niat nyapres dan bukan kutu loncat,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada detikX, Jumat, 21 April 2017.
Menurut Sufmi, munculnya komitmen Anies tersebut bukan berangkat dari kekhawatiran Prabowo bakal terulangnya apa yang terjadi pada Pilpres 2014. Pada tahun itu, Gerindra bersama PDI Perjuangan mengusung Jokowi dan Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi-Ahok sukses mengalahkan pasangan petahana, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Pada Pilpres 2014, Jokowi diusung PDI Perjuangan menjadi calon presiden. Lawan tunggalnya adalah Prabowo-Hatta Rajasa. Prabowo keok di tangan Jokowi.
Belakangan ini, mulai ramai wacana pengusungan calon untuk Pilpres 2019. Hal itu terkait dengan hasil survei Indo Barometer, yang mengukur elektabilitas para bakal capres 2019. Dari hasil survei pada 22 Maret 2017 itu, Jokowi berada di urutan pertama dengan angka 31,3 persen.
Di urutan kedua bertengger Prabowo, yang mendapatkan 9,8 persen. Lalu di bawahnya Ahok (8,3%), Anies (4,5%), Ridwan Kamil (3,1%), Tri Rismaharini (2,8%), Megawati Soekarnoputri (2,7%), Gatot Nurmantyo (1,9%) dan Hary Tanoesoedibjo (1,2%).

Kekhawatiran Gerindra Prabowo Tak Bisa Nyapres

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kekhawatiran Gerindra Prabowo Tak Bisa Nyapres Ketum Gerindra Prabowo Subianto. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom).

UU Pemilu yang baru saja disahkan di DPR memuat ambang batas capres 20%-25%. Ini maksudnya adalah 20 persen perolehan kursi di DPR dan 25% perolehan suara nasional dalam pemilu.

Gerindra bersama sejumlah partai lain, termasuk Partai Demokrat, bersikukuh agar ambang batas capres dihilangkan atau 0%. Hal tersebut lantaran Gerindra khawatir Prabowo gagal nyapres kembali karena syarat yang cukup besar itu meski dalam Pemilu 2014 menggunakan syarat serupa.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menuding pemerintah menginginkan presidential threshold sebesar 20-25% karena ingin agar Presiden Joko Widodo tak terhalang pada Pilpres 2019 nanti. Dengan angka tersebut, dia mengatakan hanya akan ada satu capres di 2019 nanti yakni Jokowi.


"PT 20% itu memang merupakan setting dari pada Jokowi sendiri. Kemungkinan calon tunggal akan terjadi," ujar Arief dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (21/7/2017) malam.

Arief menjelaskan, Gerindra akan kesulitan memenuhi angka 20% bila ingin mengajukan Prabowo sebagai capres. Untuk saat ini, partai yang paling mungkin berkoalisi dengan Gerindra disebutnya hanya PKS. Bila digabungkan untuk perolehan kursi di DPR, dua partai ini tidak bisa memenuhi batas minimal.

Sementara untuk Partai Demokrat, Arief mengatakan akan cukup sulit bila diajak berkoalisi dengan Gerindra. Mengingat dinginnya hubungan Prabowo dan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu untuk PAN, meski ada di koalisi pemerintah, namun kedekatannya dengan Demokrat tidak terbantahkan.

"Kadang kan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilpres, Demokrat nggak mau ikut kita, mungkin karena SBY dan Pak Prabowo nggak mau nyatu. Pilpres 2014 nggak ke kita," ucap Arief.

Dia mengkalkulasikan jumlah kursi di DPR. Gerindra baru bisa mengajukan capres bila dia berkoalisi bersama PKS dan PAN. Untuk Demokrat, Arief tampaknya pesimis mereka bisa berkoalisi.

"Kalau kita cuma sama PKS, kalau 20% nggak cukup, kalau ditambah sama PAN kita cukup. PKS nggak sampe 7%, hanya 5,5% kalau nggak salah. Gerindra 12%. PAN 7%, Demokrat 10%, nggak cukup juga itu kalau Demokrat dan PAN berdua aja. Kalau berempat berarti cukup tapi belum tentu sama platform-nya," terang dia.
Gerindra pun menyebut ngototnya pemerintah dengan angka 20-25% untuk ambang batas capres karena memang Jokowi tak mau ada lawannya. Apalagi bila Jokowi harus bertemu kembali dengan Prabowo seperti di Pilpres 2014 lalu.

"PT didorong untuk melahirkan calon tunggal. Saya pesimis di MK ada rakyat yang menggunggat UU Pemilu. Parpol kan tidak boleh menggugat karena ada perwakilan di sana (DPR). Saya nggak yakin akan diterima kalau rakyat mau gugat," sebut Arief.

Menurutnya, Pemilu 2019 akan menjadi pertarungan politik yang panas. Menuding pemerintah hanya ingin menghadirkan calon tunggal yakni Jokowi, Arief pun ingin mengkampanyekan untuk pemboikotan terhadap Pemilu.

"Harus dikampanyekan boikot pemilu. PT 20% merusak demokrasi. Rawan dengan mahar politik, nggak ada makan siang gratis, sama seperti Pilkada, apalagi pilpres," tukasnya.

Seperti diketahui, UU Pemilu sah diundangkan hanya dengan kehadiran 6 fraksi saat sidang paripurna kemarin. Hanya fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang mengambil keputusan UU Pemilu itu yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. PAN meski masuk dalam koalisi, memutuskan walk out dengan Gerindra, PKS, dan Demokrat.
(elz/tor)

Ini Penjelasan soal 5 Isu Krusial RUU Pemilu yang Akhirnya "Diketok Palu"

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 21/07/2017, 08:20 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017) dini hari.
Pengesahan ini termasuk menetapkan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu yang belum mencapai kesepakatan dalam pembahasan tingkat Pansus.
Lima isu itu yakni soal sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold), ambang batas parlemen, metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil.
Secara aklamasi, opsi paket A disahkan.
Opsi A terdiri dari sistem pemilu terbuka presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10.

Sistem pemilu terbuka
Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem yang cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya.
Calon legislatif terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih.
Sistem ini banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karena dianggap lebih demokratis dan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi.
Alasannya, pemilih bisa memilih langsung wakilnya.
Sistem ini baru benar-benar diterapkan pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.
Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)
Isu presidential threshold merupakan isu yang paling menimbulkan perdebatan di antara lima isu krusial lainnya.
Hingga diputuskan, isu ini masih menuai pro kontra tak hanya dari luar parlemen, tetapi juga di internal parlemen.
Presidential threshold yang akhirnya diputuskan adalah 20-25 persen, yakni 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Ketentuan ini sudah diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 lalu.
Akan tetapi, pada dua pemilu sebelumnya, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tidak digelar secara serentak.

Pemilu legislatif yang dilaksanakan lebih awal, dan hasilnya dijadikan "modal" dalam mengusung calon presiden pada pemilihan presiden.
Sementara pada Pemilu 2019 mendatang, Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan serentak pada hari dan jam yang sama.
Sebagai gambaran, pada Pilpres 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla diusung oleh PDI-P (18,95 persen suara), PKB (9,04 persen suara), Nasdem (6,72 persen suara), Hanura (5,26 persen suara), dan PKPI (0,91 persen).
Jika digabungkan, suara lima partai tersebut melebihi 25 persen.
Gabungan atau koalisi partai-partai itu dapat mengajukan calon dan calon wakil presiden.
Sementara, jika dihitung berdasarkan perolehan kursi parlemen, kursi gabungan empat partai (minus PKPI yang tak lolos ke DPR) berjumlah 208 kursi.
Jumlah tersebut cukup untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres karena mininum kursi yang harus dikantongi untuk mencalonkan adalah 112 kursi.
Jika sesuai dengan hasil yang diputuskan DPR, maka yang digunakan adalah hasil pemilihan legislatif 2014.
Dengan demikian, cara perhitungan tak akan jauh berbeda.
Akan tetapi, poin ini menuai pro dan kontra karena sejumlah kalangan menilai hasil Pemilu 2014 sudah tak bisa digunakan untuk Pilpres 2019.
Partai Gerindra yang menolak usulan presidential threshold 20-25 persen bahkan menyebutnya dengan istilah "tiket usang".
Ambang batas parlemen
Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang disahkan adalah 4 persen.
Artinya, naik 0,5 persen dari Pemilu 2014 lalu.
Sehingga, partai yang perolehan suaranya tak mencapai 4 persen pada pemilihan legislatif tak akan lolos sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Untuk DPR RI, misalnya.
PBB dan PKPI tak bisa lolos pada 2014 lalu karena perolehan suaranya tak mencapai 3,5 persen.
PBB hanya memperoleh 1,46 persen suara sedangkan PKPI hanya 0,91 persen suara.
Poin ini telah disepakati oleh semua fraksi di parlemen.
Berbeda dengan poin presidential threshold yang dianggap sudah tak relevan karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilaksanakan serentak.
Metode konversi suara
Poin pembahasan metode konversi suara bisa juga cukup rumit.
Metode yang akhirnya "diketok palu" DPR pada rapat paripurna, Kamis (20/7/2017) malam, adalah metode sainte lague murni.
Dalam mengonversi suara menjadi kursi, metode sainte lague modifikasi membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus.
Konstanta awalnya dimulai dengan angka 1.
Kemudian, akan dibagi sesuai dilanjutkan dengan angka ganjil berikutnya.
Setelah itu, hasilnya diperingkat sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil.
Jika jumlah kursi di dapil tersebut 10, maka akan dibuat 10 urutan.
Metode ini baru diterapkan di Indonesia. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, metode yang digunakan adalah metode bilangan pembagi pemilih (BPP).
Metode BPP adalah menentukan jumlah kursi dengan mencari suara per kursi terlebih dahulu.
Caranya, membagi total suara sah dengan total kursi yang ada di suatu daerah pemilihan (dapil).
Metode ini cenderung menguntungkan partai menengah dan kecil. Sebab, peluang mereka mendapatkan kursi sisa lebih terbuka.
Sebaliknya, partai besar akan cenderung dirugikan.
Metode sainte lague murni oleh sebagian pihak dinilai lebih adil. Partai dengan perolehan suara besar akan mendapatkan lebih banyak kursi, sedangkan partai dengan perolehan suara kecil tentu akan mendapatkan kursi yang lebih sedikit pula.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) salah satu yang menilai metode sainte lague murni lebih adil.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, saat dihubungi, Jumat (21/7/2017), menyampaikan, metode tersebut akan memberikan keadilan dan proporsionalitas suara terhadap partai politik peserta pemilu.
Sehingga, lebih terjamin proporsionalitas antara jumlah perolehan suara parpol dengan jumlah kursi yang didapat.
Alokasi kursi per dapil
Poin alokasi kursi per dapil atau district magnitude yang diketok DPR sama seperti Pemilu sebelumnya, yakni 3-10.
Artinya, jumlah minimum kursi dalam sebuah dapil adalah 3 kursi, sedangkan jumlah kursi maksimumnya adalah 10 kursi.
Tak banyak yang berubah dari poin ini karena sama seperti pemilu sebelumnya.
Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sempat berkembang perubahan alokasi kursi per dapil.
Sempat mengemuka menjadi 3-8 atau bahkan bertambah menjadi 3-12.
Dengan dinamika pembahasan yang tinggi, muncul pula pertimbangan lain di Pansus.
Jika alokasi kursi diubah konfigurasinya, maka akan menambah kerumitan karena diperlukan penataan ulang daerah pemilihan.
Padahal, dinamika yang ada sudah cukup tinggi.
Menerka Ketok Palu RUU Pemilu (Bag 2)(Kompas TV)
PenulisNabilla Tashandra
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Kembali Ditemui Jokowi, Prabowo Merasa Dapat Kehormatan Besar

Ihsanuddin
Kompas.com - 31/10/2016, 16:16 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). (Ihsannuddin )
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merasa terhormat kembali ditemui Presiden Joko Widodo.
Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016) siang.
"Saya tentu merasa dihormati, Kehormatan besar beliau datang," kata Prabowo seusai pertemuan tertutup sekitar dua jam.
 

Prabowo menekankan bahwa hubungannya dengan Jokowi tetap baik meskipun pernah menjadi rival dalam Pilpres 2014. Keduanya tetap akrab meskipun Gerindra bersikap keras terhadap pemerintah.
"Saya kira itu bagus dalam budaya bangsa kita selalu boleh beda pendapat, kadang tajam. Saya juga terang-terangan dengan menteri beliau, sama beliau juga. Kadang-kadang Gerindra keras karena kita tanggung jawab ke konstituen kita, tapi kita punya kepentingan yang sama NKRI. Kita ingin menjaga," kata Prabowo.
"Dari awal saya yakin beliau (Jokowi) sebagai patriot keinginan beliau yang terbaik untuk bangsa. Saya patriot, saya ingin yang terbaik. Dalam hal tertentu kita ingin ketemu," tambah mantan Danjen Kopassus itu.
Adapun Jokowi mengaku mendatangi kediaman Prabowo untuk memenuhi janji.
Janji itu pernah ia sampaikan saat bertemu di kediaman keluarga Prabowo di Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan, pada 17 Oktober 2014 lalu.

Saat itu, Jokowi masih berstatus Presiden terpilih setelah menang dari Prabowo saat pemilu presiden 2014.
"Pada saat saya datang ke Pak Prabowo dua tahun lalu di Kebayoran, saya sampaikan saya janji datang di tempat tinggal beliau di Hambalang ini. Hari ini saya memenuhi janji itu," kata Jokowi.
 

Setelah menggelar pertemuan tertutup, Prabowo mengajak Jokowi untuk menaiki kuda miliknya.
 
Kedua tokoh yang bersaing ketat di pilpres 2014 itu sama-sama menggunakan topi koboi saat menunggang kuda.
Sebelum pertemuan ini, keduanya sempat bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015).
Prabowo: Jokowi Bakat Naik Kuda, Badannya Ringan(Kompas TV)
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Di Rumah Prabowo, Jokowi Sebut 2019 Bisa Ada Rivalitas Lagi

Ihsanuddin
Kompas.com - 31/10/2016, 16:27 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menerima Presiden Joko Widodo di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).(Ihsanuddin/KOMPAS.com)
BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berinisiatif berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).
Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang pernah jadi rival politik Jokowi pada Pilpres 2014.
Saat berbicara kepada wartawan, Jokowi tak membeberkan detail soal pembicaraannya dengan Prabowo.
Hanya, dia menyebut bahwa pertemuan itu dilakukan sambil makan siang, diselingi tawa.
Jokowi mengungkap bahwa tak ada lagi rivalitas antara dia dan Prabowo.
"Rivalitas itu hanya ada pada pilpres," kata Jokowi saat ditanya wartawan, seusai pertemuan.

Keduanya berdiri bersebelahan ketika meladeni berondongan pertanyaan wartawan.
"Itulah demokrasi," ujar Jokowi lagi.
Setelah rivalitas hebat pada pilpres, kata Jokowi, dirinya dan Prabowo bahu-membahu membangun negara. Tak hanya dari satu sisi, tetapi dari segala penjuru.
Dia kembali menekankan bahwa demokrasi tak harus bermusuhan.
Walau demikian, menurut Jokowi, rivalitas bisa kembali ke titik puncak pada 2019 nanti, saat pilpres dihelat.
"Mungkin 2019 bisa saja ada rivalitas lagi. Namun, setelah itu, bahu-membahu lagi," ujar Jokowi.
"Hal seperti ini yang saya kira disampaikan Pak Prabowo di dalam tadi sambil makan."
Prabowo, yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang khasnya yang berwarna khaki, mengangguk-angguk saat Jokowi bicara.
Pada akhir wawancara, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat itu sempat berseloroh.
(Baca: Serunya Jokowi dan Prabowo Naik Kuda di Hambalang)
"Maaf tadi saya bilang ke Pak Jokowi lain kali kalau ke sini jangan bawa wartawan karena lain kali saya akan minta Pak Jokowi nyanyi," kata Prabowo.
Pertemuan kali ini bukan yang pertama sejak Jokowi dilantik sebagai Presiden RI. Dalam pertemuan yang tak teragendakan ini, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebagai pengingat, Prabowo dan Jokowi bertarung pada Pilpres 2014. Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Jokowi meraup 70.997.833 suara atau 53,15 persen.
Sementara itu, Prabowo yang didampingi Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara (46,85 persen). Jokowi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014. 
PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi

Jokowi Kini Kantongi "Tiket" Pilpres 2019

Ihsanuddin
Kompas.com - 21/07/2017, 19:57 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (keempat kanan), Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan), dan Ketum PPP Romahurmuziy (ketiga kiri) berfoto bersama para pengurus PPP dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (21/7/2017). Mukernas II PPP memutuskan mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (keempat kanan), Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan), dan Ketum PPP Romahurmuziy (ketiga kiri) berfoto bersama para pengurus PPP dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (21/7/2017). Mukernas II PPP memutuskan mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.(ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Ketentuan ini menuai pro kontra dan banyak yang sudah berniat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Namun, jika ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ini tak dibatalkan oleh MK, maka pencalonan Jokowi akan berjalan mulus.
Jika digabungkan, kursi Golkar (91) ditambah kursi PPP (39) dan Hanura (16), totalnya berjumlah 146 kursi. Jika dipersentase dengan jumlah seluruh kursi di DPR yakni 560, maka menghasilkan angka 26 persen. Angka ini melebihi ketentuan minimal sebesar 20 persen.
Apabila menggunakan metode suara sah nasional, hasilnya tetap sama. Suara Golkar (14,75 persen) ditambah PPP (6,53 persen) dan Hanura (5,25 persen) menghasilkan angka 26,54 persen. Angka ini lebih sedikit dari angka minimum sebesar 25 persen.
Jokowi enggan menjawab
Namun, hingga saat ini belum benar-benar ada pernyataan dari Jokowi yang menegaskan bahwa ia akan kembali maju dalam pilpres 2019.
Saat berkunjung ke kediaman Prabowo pada Oktober 2016 lalu, Jokowi menyebut bisa jadi ia akan kembali bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam Pilpres 2019.
"Mungkin 2019 bisa saja ada rivalitas lagi. Namun, setelah itu, bahu-membahu lagi," ujar Jokowi.

Meski begitu, dalam acara "Rosi" di Kompas TV pada Mei 2017 lalu, Jokowi enggan menjawab pertanyaan soal kemungkinan dirinya maju pada Pilpres 2019.
Jokowi mengaku sedang fokus mengontrol pekerjaan para menteri sekaligus mengecek kualitas program.
"Sekarang kita baru konsentrasi pada pekerjaan, (konsentrasi) pada kerja dan tugas yang diberikan rakyat kepada kita," kata Jokowi.
Jadi, hanya waktu yang dapat menjawab, kapan saat yang tepat bagi Jokowi menggunakan "tiket" Pilpres 2019.

Jokowi Kini Kantongi "Tiket" Pilpres 2019...

Ihsanuddin
Kompas.com - 21/07/2017, 19:57 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017).(Fabian Januarius Kuwado)
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah punya "tiket" untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang.
Tiket itu berasal dari tiga partai politik yang sudah secara resmi mendeklarasikan dukungan ke Jokowi untuk menuju periode kedua.
Partai Persatuan Pembangunan secara resmi mengumumkan dukungannya dalam Musyawarah Kerja Nasional di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7/2017) siang ini.

Pengumuman disampaikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dihadapan Jokowi yang hadir dalam forum itu.
Pada akhir tahun lalu, Partai Hanura juga sudah sepakat untuk mendukung Jokowi di pilpres 2019. Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan Partai Hanura kepada Oesman Sapta Oedang, Wiranto terlebih dulu memastikan bahwa partainya akan mendukung kembali pencapresan Jokowi.
Namun, partai yang pertama kali mengumumkan dukungan kepada Jokowi agar kembali maju sebagai capres adalah Partai Golkar.

Partai yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 ini, perlahan mengubah haluan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Setelah pergantian kepemimpinan dari Aburizal Bakrie ke Setya Novanto, Golkar semakin loyal ke pemerintah. Puncaknya, deklarasi Jokowi sebagai capres 2019 diumumkan pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016.
Memenuhi syarat
Partai pendukung pemerintah lain, yakni PDI-P, Nasdem, PAN, dan PKB, sejauh ini masih bungkam soal calon yang akan mereka usung pada Pemilu 2019. Namun, kekuatan tiga parpol saja sudah cukup bagi Jokowi untuk jadi capres lagi.
Hal ini bisa dipastikan setelah Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum resmi disahkan menjadi UU oleh pemerintah dan DPR, Jumat (21/7/2017) dini hari.
UU tersebut mengatur bahwa parpol yang hendak mengusung pasangan capres dan cawapres harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak, maka angka yang digunakan sebagai ambang batas adalah yang diraih pada 2014 lalu.

Bus Pesta yang Dikandangkan Kemenhub Bertarif Rp 3 Juta untuk Tiga Jam

Andri Donnal Putera
Kompas.com - 21/07/2017, 20:36 WIB
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto bersama jajarannya memantau persiapan arus mudik 2017.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto bersama jajarannya memantau persiapan arus mudik 2017.(Stanly/KompasOtomotif)

JAKARTA, KOMPAS.com -
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto telah memeriksa satu unit bus pesta milik perusahaan otobus (PO) Royale VIP, Jumat (21/7/2017) siang, di Bintaro. Saat ini bus tersebut dikandangkan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat.
Kemenhub mengamankan bus tersebut berdasarkan informasi dari penelusuran di media sosial mengenai layanan pesta di dalam bus tanpa izin.
"Ternyata, kami sama sekali belum mengeluarkan rancang bangun untuk bus itu. Akhirnya saya suruh staf saya cek, pura-pura mau order. Kami lacak memang ada, kemudian kami lakukan penyelidikan," kata Pudji saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Ketika staf Pudji mencoba reservasi bus pesta tersebut, diberi tahu bahwa biaya sewa termasuk dengan menggunakan semua fasilitas di dalamnya mencapai Rp 1 juta untuk satu jam. Pihak PO Royale VIP juga mematok waktu minimal jika ingin memesan bus tersebut.
"Kalau tidak salah satu jam minimal Rp 1 juta, dan minimal harus tiga jam, artinya Rp 3 juta," tutur Pudji.
Berdasarkan pemeriksaan sementara, bus pesta itu berukuran sedang atau setara dengan ukuran bus Metromini maupun Kopaja. Tidak ada merek tertentu di bus yang telah dimodifikasi sedemikian rupa itu.
Ketika dicek, STNK bus tersebut merupakan milik pribadi. Namun, untuk menjalankan bisnis ini, pemilik bus mengganti pelatnya dengan pelat kuning untuk angkutan umum.
Di dalam bus tersebut terdapat sejumlah fasilitas mirip tempat karaoke. Kemenhub masih mendalami riwayat usaha bus Royale VIP, termasuk sejak kapan mereka beroperasi.
Kemenhub akan Terbitkan Aturan Angkutan Online(Kompas TV)
PenulisAndri Donnal Putera
EditorIndra Akuntono

Foto-foto Kapal Wanderlust yang Diduga Bawa 1 Ton Sabu dari China

Kompas.com - 17/07/2017, 16:20 WIB
Kapal Wanderlust yang diduga membawa 1 ton sabu yang diamankan oleh Bea dan Cukai (BC) Batam masih bersandar di pelabuhan milik BC Batam di kawasan Tanjung Uncang, Senin (17/7/2017).
Kapal Wanderlust yang diduga membawa 1 ton sabu yang diamankan oleh Bea dan Cukai (BC) Batam masih bersandar di pelabuhan milik BC Batam di kawasan Tanjung Uncang, Senin (17/7/2017).(Tribun Batam/Eko Setiawan)
BATAM, KOMPAS.com - Kapal Wanderlust yang diduga membawa 1 ton sabu dari China diamankan di perairan Bintan oleh aparat Bea dan Cukai (BC) Batam, Sabtu (15/7/2017).
Saat ini, Senin (17/7/2017), kapal disandarkan di pelabuhan milik BC Batam di kawasan Tanjung Uncang dan masih terus diperiksa. Tiga mesin kapal dibongkar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pra-rekonstruksi digelr dengan menghadirkan sejumlah ABK.
Pengawasan ketat dilakukan di sekitar kapal. Sejumlah personel polisi berjaga-jaga di kawasan pelabuhan.
Ada pula anggota Brimob Polda Kepri berjaga di atas kapal. Kapal yang diamankan diberi stiker khusus BC Batam dan garis polisi.
Kapal ini diduga membawa 1 ton sabu dari China yang sindikatnya ditangkap polisi di Anyer, Serang, Banten, Rabu (12/7/2017).
Berikut foto-foto kapal Wanderlust:

Suasana pra-rekonstruksi, petugas bersenjata lengkap menggiring ABK kapal yang membawa satu ton sabu saat pra-rekonstruksi di Tanjunguncang
Suasana pra-rekonstruksi, petugas bersenjata lengkap menggiring ABK kapal yang membawa satu ton sabu saat pra-rekonstruksi di Tanjunguncang (Tribun Batam/Argianto)

Polisi membongkar mesin kapal Wanderlust yang membawa sabu sebanyak 1 ton dari China, Senin (17/6/2017) siang.
Polisi membongkar mesin kapal Wanderlust yang membawa sabu sebanyak 1 ton dari China, Senin (17/6/2017) siang. (Tribun Batam/Eko Setiawan)

Personel Brimob bersenjata lengkap mengawal ABK Wanderlust saat pra-rekonstruksi di Tanjung Uncang, Senin (17/7/2017).
Personel Brimob bersenjata lengkap mengawal ABK Wanderlust saat pra-rekonstruksi di Tanjung Uncang, Senin (17/7/2017).(Tribun Batam/Ian Pertanian)

Kapal pengangkut 1 ton sabu asal China saat dimanankan di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau
Kapal pengangkut 1 ton sabu asal China saat dimanankan di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau(Istimewa)
Aiptu S diduga jadi pengendali penyelundupan sabu asal Malaysia ini.(Kompas TV)
EditorCaroline Damanik
SumberTribun Batam,

Kapolri: Hukum Kita Dinilai Lemah sehingga Bandar Narkoba Merajalela

Nibras Nada Nailufar
Kompas.com - 20/07/2017, 12:08 WIB
Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian saat rilis terkait kasus tangkapan penyelundupan narkoba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Seberat 1 ton narkoba jenis sabu asal China telah digagalkan Tim Gabungan Satuan Tugas Merah Putih yang terdiri dari petugasDirektorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok pada Kamis minggu lalu di Anyer Serang, Banten.
Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian saat rilis terkait kasus tangkapan penyelundupan narkoba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Seberat 1 ton narkoba jenis sabu asal China telah digagalkan Tim Gabungan Satuan Tugas Merah Putih yang terdiri dari petugasDirektorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok pada Kamis minggu lalu di Anyer Serang, Banten.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)
PenulisNibras Nada Nailufar
EditorEgidius Patnistik

Jokowi: Saya Sudah Katakan, Tembak di Tempat Saja...

Fabian Januarius Kuwado,Kompas.com - 21/07/2017, 17:29 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat penutupan Rakernas Apeksi 2017 di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017). Kegiatan tersebut diselenggarakan selama tiga hari dan diikuti Wali Kota serta delegasi dari 98 kota se-Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat penutupan Rakernas Apeksi 2017 di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017). Kegiatan tersebut diselenggarakan selama tiga hari dan diikuti Wali Kota serta delegasi dari 98 kota se-Indonesia.(ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)
JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan aparat hukum untuk menembak di tempat para bandar narkoba yang beroperasi di Indonesia.
"Sudah saya katakan, sudahlah tegasin saja. Terutama pengedar-pengedar narkoba asing yang masuk dan sedikit melawan. Sudah, langsung ditembak saja. Jangan diberi ampun," ujar Jokowi dalam pidato acara Mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).
"Karena betul-betul kita ini ada pada posisi yang darurat di dalam urusan narkoba," lanjut dia.
Mendengar pernyataan Presiden Jokowi tersebut, para peserta Mukernas yang terdiri dari kader serta fungsionaris partai berlambang Kabah tersebut langsung bertepuk tangan riuh sembari bersorak mendukung.

Jokowi mengakui, saat ini Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di bawah kepemimpinan Budi Waseso sudah tegas menindak para bandar narkoba.
"Sekarang memang Polri dan BNN betul-betul sudah tegas kok," ujar Jokowi.
Pernyataan Jokowi soal tembak di tempat bandar narkoba itu sendiri merupakan jawabannya atas rekomendasi PPP kepada pemerintah yang disampaikan Ketua PPP Romahurmuziy sesaat sebelumnya.
Salah satu rekomendasi PPP, yakni mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelanggar UU Narkoba sekaligus melakukan pencegahan yang komprehensif.
Ini Dia Selebritas yang Tersandung Kasus Narkoba(Kompas TV)
PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorSabrina Asril

Rabu, 19 Juli 2017

Masa Transisi Berakhir, Taksi Online Wajib Lakukan Uji KIR

Achmad Fauzi
Kompas.com - 03/06/2017, 21:00 WIB
Desain stiker taksi online dari Kementerian Perhubungan (KOMPAS.com/YOGA SUKMANA )
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengharuskan kepada pemilik kendaraan taksi online untuk melakukan uji kelaikan pada kendaraannya atau KIR.
Hal ini diberlakukan setelah masa transisi dua bulanPeraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkitan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah berakhir.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto mengatakan, terdapat tiga aturan dalam masa transisi yang diwajibkan dipenuhi diantaranya KIR, penempelan stiker, dan akses digital dashboard.
"Jadi gini masa transisi pertama, tentang stiker, dashboard, KIR  sudah berlaku. Kita monitor apa dilaksanakan atau tidak, tetapi yang jelas yang lalu komplain tidak masalah sudah berjalan, tinggal di lapangan," ujar Pudji saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/6/5/2017).
Menurut Pudji, jika terdapat pemilik taksi online tidak mematuhi peraturan tersebut, maka Dinas Perhubungan akan memberikan sanksi tilang.
"Ya kalau tidak diselenggarakan kita tilang. KIR juga sudah bisa di swasta, jadi tidak ada alasan lagi antri dan tidak profesional," tutur Pudji.
Penempelan stiker pada kendaraan taksi online akan dilakukan setelah kendaraan melewati proses uji KIR.
Saat ini, Kemenhub juga telah bisa memantau keberadaan taksi online. Sebab, Kemenhub telah memiliki akses dasboard yang di dalamnya terdapat keberadaan dari taksi online.
"Dashboard ada kewenangan Kemenhub dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tetapi kami tidak bisa publikasi. Kami lakukan monitoring, suatu waktu ada pelanggaran bisa kita lakukan tindakan karena sudah terpantau," pungkas dia.
Sebelumnya, pemerintah memberikan masa transisi pada PM 26. Hal ini dilakukan agar semua pemilik taksi online bisa mempersiapkan diri terkait penerapan PM 26.
Terdapat dua masa transisi yakni, masa transisi dua bulan yang habis pada 1 Juni dan masa transisi tiga bulan yang berakhir pada 1 Juli 2017.
PenulisAchmad Fauzi
EditorBambang Priyo Jatmiko

Ini Tarif Batas Atas dan Bawah pada Taksi Online

Achmad Fauzi
Kompas.com - 02/07/2017, 19:28 WIB
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (3/5/2017). (KOMPAS.com/ACHMAD FAUZI)
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberlakukan peraturan tentang taksi online yang diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkitan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Salah satunya aturan yang diatur dalam peraturan tersebut yakni mengenai penetapan tarif batas atas dan batas bawah pada taksi online. Namun, berapakah tarif batas atas dan bawah yang ditetapkan oleh Kemenhub?
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto menjelaskan, aturan mengenai penetapan tarif batas atas dan bawah pada taksi online terdapat pada Pasal 19 ayat 3 huruf f dalam PM 26.
Penetapan tarif ini dibagi dalam dua wilayah, yakni wilayah I mencakup Sumatera, Jawa dan Bali, sedangkan Wilayah II berlaku di daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
"Adapun tarif batas bawah utk wilayah I sebesar Rp 3.500 dan batas atasnya sebesar Rp 6.000 sedangkan untuk wilayah II tarif batas bawahnya sebesar Rp 3.700 dan batas atasnya sebesar Rp 6.500," ujar Pudji dalam keterangannya, Minggu (2/7/2017).
Sementara itu, Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri ini meminta kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Gubernur untuk berkordinasi menetapkan kebutuhan kendaraan taksi online.
"Sebelum ditetapkan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapat rekomendasi," jelas dia.
Pudji menambahkan, terkait dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi, di mana bagi anggota Koperasi yang memiliki STNK atas nama perorangan masih dapat menggunakan kendaraannya untuk melakukan kegiatan usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK) sampai dengan berakhirnya masa berlaku STNK (melakukan balik nama), dengan melampirkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara anggota Koperasi dengan pengurus Koperasi.
"Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan PM 26 akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas pelaksanaannya ada evaluasi dalam kurun waktu enam bulan," pungkas dia.
Sebelumnya, dalam penerapan PM 26 Kemenhub telah memberikan kelonggaran dengan memberikan masa transisi selama dua bulan dan tiga bulan.
Aturan masa transisi dua bulan diantaranya KIR, akses digital dashboard, stiker, dan pool taksi online, sedangkan aturan transisi tiga bula diantaranya, STNK atas nama badan hukum, penetapan tarif batas dan bawah, dan kuota taksi online.
PenulisAchmad Fauzi
EditorBambang Priyo Jatmiko

Tarif Atas-Bawah Ditetapkan, Masihkah Taksi Online Jadi Pilihan Warga?

Ridwan Aji Pitoko
Kompas.com - 02/07/2017, 22:43 WIB
Desain stiker taksi online dari Kementerian Perhubungan (KOMPAS.com/YOGA SUKMANA )
JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa pengguna menyatakan bakal tetap menggunakan taksi online kendati ada kebijakan tarif bawah dan tarif atas.
"Sekarang belum terasa ada kenaikan harga, tetapi kalau dibilang kecewa sih kecewa soal kebijakan itu walaupun tetap prefer taksi online karena lebih gampang, efisien, dan lebih jelas tarifnya dibanding taksi konvensional," kata Bremi (23) yang merupakan salah seorang karyawati swasta di Jakarta kepada Kompas.com, Minggu (2/7/2017).
Perubahan tarif tersebut juga dianggap Puti (20) mahasiswi salah satu universitas di Jakarta bukan masalah.
Dia bahkan menyatakan tetap akan menggunakan taksi online walaupun ada perubahan tarif tersebut. Menurutnya, kebijakan tarif bawah dan atas justru akan membuat pengemudi taksi online lebih untung.


"Kebijakan itu bagus menurut saya biar dari pengelola taksi online-nya enggak sembarangan ngasih tarif murah banget karena kasihan kan driver-nya," imbuh Puti.
Hal sama diutarakan Fakhri (24) yang berprofesi sebagai staf Marketing Communication sebuah mal di Jakarta. Menurut dia, keberadaan promo tarif yang kerap ada di dalam skema pembiayaan membuatnya tertarik terus menggunakan taksi online.
"Taksi online lebih nyaman, selain itu karena ada isu begal jadi saya rasa lebih safety. Masalah harga enggak pernah jadi pikiran sih selama pakai promo harganya murah menurut saya ya pilih taksi online," tuntas dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto telah menentukan pembagian tarif bawah dan atas terhadap taksi online yang dibedakan berdasarkan wilayah.


Untuk wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, tarif bawahnya sebesar Rp 3.500 dan tarif atasnya maksimal Rp 7.000.
Sedangkan untuk wilayah II meliputi kawasan lain seperti Kalimantan dan Sulawesi tarif bawahnya Rp 3.600 dan tarif atasnya maksimal Rp 6.500.
Ketetapan tersebut mulai berlaku per 1 Juli 2017 sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.
Ratusan pengemudi taksi online, Grab Car, Selasa (27/6) siang melakukan unjuk rasa di depan kantor pusat Grab.(Kompas TV)
PenulisRidwan Aji Pitoko
EditorDian Maharani

Jokowi Minta Regulasi Transportasi "Online" Tak Buat Tarif jadi Mahal

Ihsanuddin
Kompas.com - 19/07/2017, 05:06 WIB
Ilustrasi taksi online
Ilustrasi taksi online
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam membuat regulasi yang mengatur keberadaan transportasi berbasis aplikasi online. Jangan sampai aturan yang ada membuat beban biaya yang tinggi sehingga harga transportasi online tidak bisa lagi dijangkau oleh masyarakat.
"Poinnya ini satu industri kreatif, kita jangan buat hambatan yang nantinya membuat biaya tinggi. Itu catatan presiden," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas mengenai regulasi transportasi online di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Budi mengungkapkan, dalam rapat tersebut dipaparkan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017 yang mengatur keberadaan transportasi online. Menurut dia, Presiden tidak keberatan dengan aturan yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2017 lalu itu.
Namun, pemerintah masih berusaha menyempurnakan peraturan yang ada. Misalnya, mengenai kondisi hubungan kerja antara si pengemudi taksi online dengan pihak operator. Hal ini untuk memberikan kepastian jaminan untuk pengemudi.
Nantinya, pemerintah bakal mengkaji hak-hak pengemudi taksi online sebagai pihak tenaga kerja, contohnya seperti mendapatkan asuransi pekerjaan.
"Intinya kita buat regulasi jangan persuilit orang. Terbitkan lah cara yang memungkinkan efesiensi yang akhirnya diterima masyarakat. Daripada kita berambisi atur tapi masyarakat justru nantinya tidak dapat apa-apa. Itu konsen presiden," ucap Budi.
Sementara, Presiden saat membuka ratas tersebut menekankan bahwa transportasi online merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, pemerintah harus merespons dinamika perubahan yang sangat cepat ini.
Menjajal Beda Harga Taksi Online dan Taksi Konvensional(Kompas TV)
PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril

Bersengketa dengan Aqua, Saksi Mengaku Diminta Tak Jual Le Minerale

Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 19/07/2017, 05:55 WIB
Sidang dugaan praktik monopoli antara PT Tirta Investama (Aqua) dan PT Balina Agung Perkasa (BAP) dengan PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).
Sidang dugaan praktik monopoli antara PT Tirta Investama (Aqua) dan PT Balina Agung Perkasa (BAP) dengan PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).(KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZA)
JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi yang dihadirkan oleh investigator dalam sidang perkara dugaan praktik monopoli, Yatim Agus Prasetyo mengaku pernah diminta untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale.
Dalam persidangan perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 antara PT Tirta Investama ( Aqua-terlapor 1) dan PT Balina Agung Perkasa (BAP-terlapor 2) dengan PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale-pelapor), Agus mengaku pernah menolak permintaan untuk tidak menjual produk Le Minerale.
Adapun penolakan Agus dituliskan dalam surat pernyataan pada 27 September 2016. Dalam surat itu tertulis, "Saya menolak untuk tidak menjual AMDK dengan merek Le Minerale".
"Iya, itu benar tulisan saya. Saya menulis di depan orang Balina," kata Agus menjawab pertanyaan investigator, dalam persidangan yang diselenggarakan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).
Agus yang juga pemilik Toko Vanny di Karawang mengaku menulis surat tersebut karena tidak boleh menjual produk AMDK lain, khususnya Le Minerale.
Menurut dia, permintaan untuk tidak menjual produk Le Minerale disampaikan oleh Kepala Pembelian PT Balina Agung Perkasa, Nur Samsu.
Agus mengaku, sudah diwanti-wanti untuk tidak menjual Le Minerale sejak produk tersebut keluar pada tahun 2015.
"Saya ingat waktu itu saya ambil 50 karton Le Minerale dan ditegur," kata Agus. "Ditegurnya, 'Ya kalau bisa enggak usah jual produk Le Minerale, soalnya (status) Bapak (Toko Vanny) kan SO (star outlet). Tolong deh kalau bisa Le Minerale jangan diorder lagi'," kata Agus lagi.
Saat menjual Le Minerale, status Toko Vanny SO dengan Aqua. Dengan kata lain, Toko Vanny mendapat harga yang lebih murah ketimbang wholesaler maupun ritel untuk menjual Aqua.
Selain Nur Samsu, Agus menyebut ada dua pihak lain yang melarangnya menjual Le Minerale. Yakni Suyono dan Pramono. Agus tak menjelaskan detail mengenai identitas Suyono.
Adapun Pramono, kata Agus, merupakan pihak dari PT Tirta Investama. Dia menceritakan, Suyono dan Pramono pernah mendatangi tokonya. Di hari lain, Nur Samsu juga pernah mendatangi tokonya bersama Pramono dan seorang supervisor.
"Saya dibilangin, 'Kalau masih mau jual Aqua, tolong jangan jual Le Minerale. Kalau tetap jual Le Minerale, status Bapak saya turunkan jadi wholesaler'," kata Agus.
Namun Agus tetap menjual Le Minerale dengan alasan untuk menjaga kelangsungan tokonya dan membayar gaji para karyawannya.
Status Toko Vanny Diturunkan.
Dari status SO menjadi wholesaler, pada bulan Mei 2016. Hingga kini, statusnya dengan Aqua masih wholesaler. Sejak statusnya didgradasi menjadi wholesaler, Agus mengaku tak pernah lagi mengambil produk Aqua dari PT Balina Agung Perkasa.
Namun, kata dia, Toko Vanny masih menjual Aqua yang dia ambil dari temannya. Masih dalam persidangan, Agus menceritakan dirinya tahu status Toko Vanny didegradasi dari customer service PT Balina Agung Perkasa wilayah Karawang.
"Saya setiap hari kan cek dan order dengan menelepon Balina. Tapi customer service bilang, 'Maaf Pak, (status) Bapak sudah turun jadi wholesaler'," kata Agus.
Agus mengaku tak pernah diberi surat pemberitahuan atau hitam di atas putih atas penurunan status menjadi wholesaler. Agus menduga, penurunan status ini disebabkan karena tokonya menjual produk Le Minerale.
Jawaban Pihak Aqua
Kuasa hukum PT Tirta Investama Rikrik Rizkiyana mengatakan, kesaksian Agus nantinya akan dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang didatangkan oleh pihak Aqua.
Dia memandang, kesaksian yang disampaikan Agus tak mewakili kesaksian seluruh saksi. Persidangan, lanjut dia, masih akan terus mencari dan membuktikan kebenarannya.
"Terutama nanti kan ada kesaksian dari pihak Aqua untuk memverifikasi seperti apa yang terjadi. Nah itu hal yang, kalau masalah surat pernyataan ini nanti kami lihat verifikasi (konfirmasi) dari pihak Aqua ketika dipanggil. Jadi ya kita tunggu persidangan-persidangan selanjutnya," kata Rikrik.
Perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke Kantor KPPU pada September 2016.
Pedagang menyebut dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya.
Salah satu klasul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari SO menjadi Wholesaler.
Kemudian PT Tirta Fresindo Jaya melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2016. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh KPPU.
Dalam kasus ini, PT Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal, yaitu pasal 15 ayat (3), pasal 19 dan pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
PenulisKurnia Sari Aziza
EditorBambang Priyo Jatmiko

Anies Bakal Tiru DIY Tata Permukiman tanpa Penggusuran

Kontributor Yogyakarta, Teuku Muhammad Guci Syaifudin
Kompas.com - 19/07/2017, 07:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, di kediaman Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X, Keraton Kilen, Kota Yogyakarta, Rabu (19/7/2017) dini hari.
Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, di kediaman Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X, Keraton Kilen, Kota Yogyakarta, Rabu (19/7/2017) dini hari.(KOMPAS.com/Teuku Muh Guci S)
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X, selain meminta doa dan restu Sultan sebelum pelantikan, juga untuk mendiskusikan beberapa hal.
"Saya tumbuh dan besar di Yogyakarta dan dapat tugas di DKI. Kedatangan saya untuk silaturahmi dengan Sultan, tentu mohon doa restunya dan mendiskuikan hal-hal yang bisa menjadi pelajaran sebagai orang yang bertugas baru," kata Anies seusai bertemu dengan Sultan, Rabu (19/7/2017) dini hari.
Baca juga: Belajar Penataan Sungai, Anies Bakal Kunjungi Sungai di Yogyakarta
Menurut Anies, Sultan merupakan sosok gubernur yang memiliki pengalaman banyak di antara gubernur yang ada di Indonesia, mengingat masa jabatannya lebih dari 15 tahun.
Ia mengaku, mendapatkan pelajaran berharga soal tata kelola pemerintahan yang diterapkan Sultan di DIY.
"Kami tadi diskusi juga soal jaga warga, diskusi soal partisipasi warga, bicara juga pengelolaan uang, pengaturan pusat dengan daerah. Banyak hal yang terkait soal tata kelola pemerintah yang tadi kami diskusikan sama-sama," ucap Anies.
Dari hasil diskusi itu, Anies mengaku akan meniru cara tata kelola pemerintah yang sudah dilakukan pemerintahan di DIY untuk diterapkan di DKI Jakarta. Salah satunya adalah membangun partisipasi warga dalam menata permukiman di bantaran sungai dan pengelolaan sungai sehingga tidak ada proses penggusuran.
"Yogyakarta ini sebagai contoh dan saya akan kunjungi tempat yang terkait," ucap Anies.
Sungai Winongo disebut-sebut satu-satunya sungai di Kota Yogyakarta yang penataannya dilakukan masyarakat sendiri.
Di sepanjang Sungai Winongo terdapat komunitas yang anggotanya adalah masyarakat sekitar. Mereka menata Sungai Winongo dengan cara yang berbeda. Itu mengapa Anies juga juga akan membuka ruang kepada warga untuk terlibat dalam penataan permukiman di bantaran sungai dan pengelolaan sungai di DKI. Sebab, menurutnya, hal tersebut sudah dilakukan di Kota Yogyakarta.
"Pemerintah yang beri fasilitas tapi pendekatan dilakukan warga sendiri," kata Anies.
Ia mengaku akan mengunjungi Sungai Winongo, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, pada Rabu (19/7/2017).
Berdasarkan pantauan Kompas.com, pertemuan antara Anies dan Sultan berlangsung pukul 20.30 WIB hingga pukul 00.15 WIB. Anies sempat diantar Sultan ke pintu keluar sebelum meninggalkan kediaman Sultan.

Menurut Anies, pertemuan tersebut bukan yang pertama kalinya.
"Bagi saya pribadi diskusi dengan Sultan ini bukan hal baru, ngobrol berdua itu sudah saya lakukan sejak kelas tiga SMA, masa kuiah juga sering, dan malam ini bagian silaturahmi yang sudah terbangun sejak lama itu," kata dia.
Tumpukan Sampah Tutup Arus Sungai di Banjarmasin(Kompas TV)
PenulisKontributor Yogyakarta, Teuku Muhammad Guci Syaifudin
EditorFarid Assifa

Arema FC Singa Tanpa Taring

Hasil Liga 1, Persipura Permalukan Tuan Rumah Arema FC

Eris Eka Jaya, Kompas.com - 16/07/2017, 20:29 WIB
Logo Liga 1
Logo Liga 1(Dok. Liga 1)
MALANG, KOMPAS.com - Persipura berhasil mempermalukan tuan rumah Arema FC dengan skor 0-2 dalam lanjutan laga Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (16/7/2017).
Gol kemenangan Persipura dicetak oleh Ruben Sanadi pada menit ke-19 dan Yan Nasadit pada menit ke-84.
Pada awal laga, tim Singo Edan, julukan Arema, berinisiatif melakukan serangan. Pada menit kelima, aksi striker Cristian Gonzales masih bisa diamankan oleh kiper Persipura, Jae-hoon.
Persipura pun memberi tekanan via Nelson Alom, tetapi usahanya masih bisa diblok kiper Arema, Kurnia Meiga.
Setelah itu, Mutiara Hitam, julukan Persipura, kembali mendapat peluang. Kali ini Friska Womsiwor mendapat peluang terbuka. Namun, sepakan Friska masih jauh melebar.
Pada menit ke-19, pasukan Wanderley da Silva membuat pendukung tuan rumah terdiam setelah berhasil mencetak gol ke gawang Arema.
Memanfaatkan umpan terobosan Pahabol, Ruben Sanadi melakukan tendangan yang merobek gawang Arema.
Persipura pun unggul 0-1.
Berhasil mencetak gol tak membuat serangan Persipura mengendor. Tendangan Pahabol kembali memberi ancaman. Namun, Kurnia Meiga masih bisa menyelamatkan gawang Arema.
Merespons jalannya laga, untuk meningkatkan serangan, pelatih Singo Edan, Aji Santoso, memasukkan Dedik untuk menggantikan Ahmad Bustomi pada menit ke-32.
Pada menit ke-33, Nelson Alom mendapat kartu kuning pertama pada laga ini.
Skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu Persipura bertahan hingga babak pertama usai.
Pada babak kedua, permainan saling menyerang masih diterapkan kedua tim. Striker Mutiara Hitam, Addison Alves, melakukan tendangan, tetapi masih terlalu pelan dan melebar.
Arema menekan via Vizcarra. Namun, akselerasi Vizcarra di depan gawang Persipura masih belum membobol gawang Yoo Ja-hoon.
Pada menit ke-56, Aji Santoso memasukkan Juan Pablo Pino untuk menggantikan Dendi Santoso.
Pino mendapat peluang pertama via sepak pojok, tetapi belum menjebol gawang lawan.
Menit ke-63, Wanggai melakukan sepakan keras dari luar kotak penalti, tetapi Kurnia Meiga masih bisa menyelamatkan gawang.
Setelah itu, Vizcarra ditarik keluar dan digantikan oleh Ferry A Saragih.
Adapun di kubu Persipura, pelatih Wanderley memasukkan Yan Nasadit untuk menggantikan Friska Womsiwor.
Pergantian ini cukup efektif. Nasadit berhasil mencetak gol pada menit ke-84 setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Ian Kabes.
Mutiara Hitam pun unggul 0-2 atas tuan rumah Arema FC.
Setelah itu, sisa laga dan tambahan waktu tiga menit tidak mampu dimanfaatkan kedua tim untuk mencetak gol.
Laga pun berakhir untuk kemenangan Persipura dengan skor 0-2 atas tuan rumah Arema FC.
Atas hasil ini, Arema berada di posisi ketiga dengan meraih 25 angka dari 15 kali bermain. Sementara itu, Persipura naik ke peringkat kedua dengan meraih 27 poin dari 15 kali berlaga.
Susunan pemain:
Arema FC: Meiga; Arthur, Jad, Farizi (c), Adam Alis, Bustomi, Vizcarra, Hendro, Syaiful, Gonzales, Dendi
Pelatih: Aji Santoso
Persipura: Yoo Ja-hoon; Tahir, Salampessy, Ruben, Pae, Ian Kabes (c), Wanggai, Nelson Alom, Prisca, Alves, Pahabol
Pelatih: Wanderley da Silva
PenulisEris Eka Jaya
EditorEris Eka Jaya

Semen Padang langsung bersiap menghadapi laga berat menjamu Arema FC, Jumat (21/7/2017)


Arema Keok di Kandang, Semen Padang Tetap Waspada

Arya Sikumbang
Ads by Kiosked
Bola.com, Serui - Seusai merealisasikan target satu poin di kandang Perseru Serui, Senin (17/7/2017) dengan skor 0-0, Semen Padang langsung bersiap menghadapi laga berat menjamu Arema FC, Jumat (21/7/2017).
Nakhoda tim Kabau Sirah, Nilmaizar, menyebut setelah melakoni perjalanan panjang ke Padang, Semen Padang akan langsung mempersiapkan diri jelang menjamu Singo Edan di Stadion H. Agus Salim, Padang.
"Kami tidak punya waktu banyak. Sampai di Padang kami segera mempersiapkan tim menghadapi Arema FC. Target kami di akhir putaran pertama ini tidak boleh kehilangan poin. Harus menang di kandang dan tidak kalah pada pertandingan tandang," beber Nilmaizar.
Menjelang bertandang ke Padang, Arema FC mengalami kekalahan kandang untuk kali pertama ketika menjamu Persipura Jayapura, Minggu (16/7/2017). Persipura yang tampil superior mampu mengalahkan tuan rumah dengan skor meyakinkan 2-0.
"Bagi saya, Persipura tampil luar biasa hingga bisa mengalahkan Arema di kandang sendiri. Meski begitu, kami tentunya tidak melihat hasil kekalahan Arema. Mereka tim luar biasa yang tentunya bakal mengejar defisit poin di Padang. Kami waspada dan serius menghadapi laga nanti," jelas Nil.
Pada pertandingan nanti, Semen Padang bakal kembali diperkuat sederet pilar utama pasca absen saat melakoni lawatan ke Serui melawan Perseru.