Rabu, 30 Mei 2018

Komposisi Pemain Asing Arema FC Akan Dirombak

Komposisi Pemain Asing Arema FC Akan Dirombak
Credit : Arema FC - Foto/LIB
  • Bayu Mahendra -
  • 29 May 2018 21:13:53
    MALANG - Arema FC berencana merombak komposisi pemain pada putara kedua GO-JEK Liga 1. Hal tersebut terjadi karena tren minor yang didapatkan Singo Edan di awal musim ini.
Dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan, Arema FC hanya mendapatkan sembilan poin. Pencapaian tersebut membuat klub asal Malang tersebut menempati posisi juru klasemen.
Salah satu yang menjadi sorotan pelatih Arema FC Milan Petrovic, adalah kurang optimalnya para pemain asing. Makanya, ia bakal mendaratkan legiun impor ketika bursa transfer pemain dibuka.
"Jika pemain asing tidak bermain, tidak ada alasan untuk tinggal di klub ini. Mungkin pemain asing yang kemampuannya harus 30 persen lebih baik dibandingkan pemain lokal," ucap Petrovic.
"Saya sudah bicara dengan pemain. Jika pemain tidak main, mungkin dia lebih baik pergi ke klub kedua. Jika itu pemain muda, kami akan beri kesempatan kedua," tambahnya.
Saat ini, slot pemain asing Arema FC sudah penuh. Ada empat legiun asing yang dikontrak Ahmet Atayev (Turkmenistan), Arthur Cunha (Brasil) dan Thiago Furtuoso (Brasil), dan Balsa Bosovic (Montenegro).*

Arema FC Bakal Rombak Legiun Asing di Putaran Kedua

Arema FC Bakal Rombak Legiun Asing di Putaran Kedua
BolaSport.com/Suci Rahayu
Pemain baru Arema FC asal Turkmenistan, Ahmet Atayev, mengangkat syal Arema saat diperkenalkan ke publik dalam konfrensi pers di Kantor Arema Malang, Jawa Timur, Selasa (08/08/2017) siang. BOLASPORT.COM/SUCI RAHAYU 
TRIBUNNEWS.COM - Dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan, Arema FC hanya mendapatkan sembilan poin.
Tim asal Malang, Jawa Timur ini pun harus menempati posisi juru kunci klasemen Liga 1 2018.
Menghadapi putaran kedua, pelatih Arema FC Milan Petrovic berencana merombak komposisi pemain asing.
Menurutnya, performa legiun asing kurang optimal makanya ia ingin mendatangkan legiun impor ketika bursa transfer pemain dibuka.
"Jika pemain asing tidak bermain, tidak ada alasan untuk tinggal di klub ini. Mungkin pemain asing yang kemampuannya harus 30 persen lebih baik dibandingkan pemain lokal," ucap Petrovic.
"Saya sudah bicara dengan pemain. Jika pemain tidak main, mungkin dia lebih baik pergi ke klub kedua. Jika itu pemain muda, kami akan beri kesempatan kedua," tambahnya.
Saat ini, slot pemain asing Arema FC sudah penuh.
Ada empat legiun asing yang dikontrak Ahmet Atayev (Turkmenistan), Arthur Cunha (Brasil) dan Thiago Furtuoso (Brasil), dan Balsa Bosovic (Montenegro).


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Arema FC Bakal Rombak Legiun Asing di Putaran Kedua, http://www.tribunnews.com/superskor/2018/05/29/arema-fc-bakal-rombang-legiun-asing-di-putaran-kedua.
Penulis: Reynas Abdila

Tren Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo di 4 Lembaga Survei

Jumat 04 Mei 2018, 05:11 WIB,Rina Atriana - detikNews
Tren Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo di 4 Lembaga Survei Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (17/11/2016) (Foto: Ray Jordan/detikcom)
Jakarta - Empat lembaga survei memetakan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai kandidat capres di Pilpres 2019. Seperti apa hasilnya?

Berdasarkan data yang dikumpulkan detikcom, Jumat (4/5/2018), empat lembaga survei yang dimaksud adalah Indikator, Litbang Kompas, Cyrus Network, dan Poltracking. Secara elektabilitas Jokowi unggul di empat lembaga survei tersebut.

Survei Poltracking

Poltracking melakukan survei terkait Pilpres 2019 pada 27 Januari sampai 3 Februari 2018 lalu. Jokowi dan Prabowo menjadi calon presiden terkuat pilihan responden Di survei yang menggunakan metode stratified multistage random sampling ini, elektabilitas Jokowi berada di puncak dengan raihan 51,1 persen. Prabowo di posisi kedua dengan 26,1 persen.

Survei Litbang Kompas

Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 21 Maret hingga 1 April 2018 dan melibatkan 1.200 responden menghasilkan nilai elektabilitas Jokowi di atas Prabowo.

Menurut survei ini, elektabilitas Jokowi ada pada angka 55,9 persen. Ada peningkatan elektabilitas Jokowi dibanding angka yang terekam pada satu semester lalu sebesar 46,3 persen.

Elektabilitas Prabowo berada pada angka 14,1 persen pada survei teranyar ini. Pada enam bulan lalu, elektabiltas Prabowo sebesar 18,2 persen.

Survei Cyrus Network

Survei Cyrus dilakukan pada 27 Maret hingga 3 April. Survei Cyrus memaparkan elektabilitas capres berdasarkan top of mind saat ini. Elektabilitas Jokowi berada di angka 58,5 persen, sedangkan Prabowo di angka 21,8 persen.

Survei Indikator

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terhadap elektabilitas bakal calon presiden 2019. Hasilnya, elektabilitas masih mengungguli sejumlah nama, termasuk Prabowo Subianto.

Dalam survei tersebut dilakukan pada 25-31 Maret 2018 itu elektabilitas Jokowi berada di angka 51,9 persen, sedangkan Prabowo di urutan kedua dengan 19,2 persen.
(rna/jbr)

Ini Sosok Cawapres yang Bisa Menaikkan Elektabilitas Prabowo

Selasa 17 April 2018 02:44 WIB
Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Nidia Zuray
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto
Foto: Republika/Putra M Akbar
Median mengukur elektabilitas Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan beberapa tokoh
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru pada Senin (16/4). Di dalam survei yang telah mereka lakukan pada 24 Maret hingga 6 April 2018 lalu, mereka pun mencoba mengukur elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan beberapa tokoh yang kemungkinan akan berpasangan dengan dirinya melalui beberapa skenario.
Direktur Riset Median Sudarto memaparkan, jika pemilihan presiden (pilpres) 2019 diikuti oleh tiga pasangan capres-cawapres, hasilnya pasangan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan memiliki tingkat elektabilitas yang tertinggi dibandingkan jika Prabowo disandingkan dengan beberapa tokoh lain.
"Di sisi Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan Anies Baswedan, dia akan mendapatkan elektabilitas paling tinggi, yaitu 33,9 persen," ujarnya di Jakarta, Senin (16/4).
Sementara itu, jika mantan komandan jenderal Kopassus tersebut dipasangkan dengan mantan panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, elektabilitas yang diperoleh pasangan tersebut sebesar 33,5 persen. Kemudian, jika Prabowo dipasangankan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), keduanya memperoleh 31,5 persen.
"Yang keempat, Prabowo dengan TGB 30,8 persen," katanya.
Sementara itu, skenario lainnya, jika nantinya pilpres 2019 hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres, elektabilitas Prabowo dan Anies Baswedan juga masih memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 34,9 persen. Disusul Prabowo-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 34,2 persen dan Prabowo-Gatot Nurmantyo 33 persen.
"Jadi, Pak Prabowo, menurut hasil survei kami, paling tinggi elektabilitasnya jika dipasangkan dengan Anies Baswedan," katanya.
Untuk diketahui, Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta terpilih pada pilkada 2017 lalu. Dia terpilih bersama dengan wakilnya, Sandiaga Uno. Anies juga merupakan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) RI pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum akhirnya digantikan oleh Muhadjir Effendy pada pertengahan 2017 lalu.

Jokowi menolak, independensi KPU diuji

Rabu, 30 Mei 2018 07:04 Reporter : Randy Ferdi Firdau
Jokowi. ©2017 Merdeka.com/Istimewa
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bersikap tentang polemik larangan mantan narapidana korupsi jadi calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

KPU saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan KPU (PKPU). Dimana salah satu pasalnya, melarang mantan napi korupsi jadi caleg.
Jokowi menilai, nyalon tidaknya seseorang merupakan hak pribadi. Politikus PDIP itu memberikan solusi, KPU sebaiknya memberikan tanda bahwa caleg tersebut mantan narapidana korupsi, ketimbang melarang hak orang nyaleg.
"Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor'," kata Jokowi di Universitas Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5).
Sikap Jokowi ini menuai reaksi di masyarakat. Khususnya para pegiat pemilu dan aktivis pemberantasan korupsi.
Perkumpulan pemilu untuk Demokrasi (Perludem) salah satu yang mendukung penuh KPU tegas. Melarang mantan koruptor maju lagi di Pemilu 2019. Sikap Jokowi ini pun amat disayangkan.
"Tentu kami menyayangkan pandangan Presiden yang seperti itu. Mestinya Presiden membiarkan saja KPU melaksanakan kewenangannya dengan mandiri. Meski para pihak punya pandangan berbeda. Namun KPU secara kelembagaan harus tetap menjaga dan mempertahankan kemandirian institusi KPU agar untuk memperkuat kepercayaan publik atas proses pemilu yang berjalan," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (29/5) malam.
Dalam rapat konsultasi antara KPU bersama Komisi II DPR, Kemendagri dan Bawaslu, tak ada satu pun yang mendukung komitmen lembaga pelaksana pemilu tersebut. KPU dinilai menghalangi hak asasi orang untuk dipilih dan memilih dalam politik.
Di satu sisi, KPU juga dinilai tak layak 'mencabut' hak politik seseorang seperti layaknya hakim di pengadilan Tipikor. Tak hanya itu, para pihak yang berseberangan dengan KPU juga menilai, aturan larangan nyaleg harusnya diatur dalam UU, bukan setingkat PKPU.
Titi merasa tak kaget dengan statement yang disampaikan Jokowi. Sebab, dalam pengamatannya, pemerintah saat rapat dengan KPU dan DPR memang tegas menolak usulan KPU tersebut.
Titi menjelaskan, pendapat Jokowi bukan sesuatu yang baru dan mengejutkan. Sejak awal, kata dia, Pemerintah menyatakan ketidaksetujuanya dengan langkah yang akan diambil KPU.
"Tentu pandangan Pemerintah itu mencerminkan bagaimana pandangan Presiden. Kan tidak mungkin wakil Pemerintah berpendapat berbeda dengan opini Presidennya," terang Titi.
Independensi KPU diuji
Perludem tetap mendukung aturan larangan mantan koruptor nyaleg itu diterapkan. Terkait polemik harus melalui UU atau cukup PKPU, Titi mempersilakan orang yang tak setuju menggugat ke Mahkamah Agung (MA).
Menurut dia, kepercayaan publik pada KPU dan juga kualitas rekam jejak calon merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suksesnya Pemilu 2019. Dia yakin, KPU akan tetap keluarkan aturan tersebut.
"Saya kira KPU tetap konsisten dan mengatur sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Justru di sinilah kemandirian KPU diuji. Apakah akan konsisten atau goyah. Pihak-pihak yang berkeberatan bisa menempuh upaya hukum uji materi ke MA sesuai ketentuan Pasal 76 UU 7/2017 tentang pemilu," tegas Titi lagi.
urgensi larangan mantan narapidana kasus korupsi memasuki arena kontestasi elektoral juga berangkat dari adanya fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman.
Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sedikitnya terdapat tiga orang yang diketahui menjadi residivis korupsi.
1. Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah)
Abdul Latif pada 4 Januari 2017 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri. Ia diduga menerima suap Rp 3,6 miliar. Jumlah itu merupakan 7,5 persen dari total nilai proyek pembangunan ruang rawat kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri. Uang suap ini diberikan oleh Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto, selaku kontraktor proyek.
Sebelumnya, Abdul Latif saat menjabat sebagai pengusaha, pada tahun 2005-2006 pernah tersangkut kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp 711 juta. Pada 8 Juni 2008, Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan vonis terhadap Abdul Latif 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 37.636.500. Di tingkat banding dan kasasi, putusan tersebut diperkuat.
2. Mochammad Basuki (Ketua DPRD Jawa Timur)
KPK pada 6 Juni 2017 menetapkan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Gerindra Mochamad Basuki dalam kasus suap pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Basuki disebut menerima suap dari beberapa Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses hukum terhadap M. Basuki masih berlanjut di KPK.
Sebelumnya pada tahun 2002, Basuki saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pernah terlibat dalam kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya yang merugikan negara senilai Rp 1,2 miliar pada tahun 2002.
Anggaran yang semestinya digunakan untuk membayar premi asuransi kesehatan, dibagi-bagi kepada 45 anggota DPRD Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pada Basuki 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp 20 juta subsider 1 bulan kuruangan serta membayar uang pengganti Rp 200 juta. Namun hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan setelah mengajukan banding. Basuki keluar dari penjara pada 4 Februari 2004.
3. Aidil Fitra (Ketua KONI Samarinda)
Aidil Fitri, Ketua KONI Samarinda, pada tahun 2016 telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Pekan Olahraga Provinsi V/2014 Samarinda.
Pada 5 Mei 2017, Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan uang pengganti Rp 772 juta. Tidak puas atas vonis ringan, Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim dan dikabulkan oleh majelis hakim dengan menambah vonis Aidil menjadi 5 tahun penjara.
Sebelumnya pada 2010, Aidil Fitri saat menjabat sebagai anggota DPRD Samarinda pernah terlibat korupsi dana bantuan sosial dari APBD Samarinda ke klub sepak bola Persisam Putra pada 20072008 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 1,78 miliar. Aidil juga dicopot dari jabatan general manager Persisam Putra. Oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2010, Aidil divonis setahun penjara ditambah denda Rp 50 juta, serta mengembalikan kerugian keuangan negara Rp 1,78 miliar. [rnd]

Amien Rais Ingatkan Nasib Jokowi Bisa Seperti Ahok di Pilkada DKI

Reporter:Taufiq Siddiq
Editor:Juli Hantoro
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberi sambutan dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Mei 2018. Amien yang juga merupakan salah satu tokoh reformasi didapuk sebagai pembicara dalam acara peringatan 20 tahun reformasi. TEMPO/Fakhri HermansyahKetua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberi sambutan dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Mei 2018. Amien yang juga merupakan salah satu tokoh reformasi didapuk sebagai pembicara dalam acara peringatan 20 tahun reformasi. TEMPO/Fakhri Hermansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais mengatakan nasib Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai inkumben dalam Pemilihan Presiden 2019 bisa serupa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI.
"Tidak ada yang bisa menentukan selain kehendak Tuhan," kata Amien Rais di Cibubur, Selasa 29 Mei 2018. Amien mengatakan, meski Jokowi kuat dari segi elektabilitas, namun belum menjamin presiden ke tujuh itu mampu melanjutkan kepemimpinan periode berikutnya.

Ketua Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212 itu mencontohkan kegagalan Ahok sebagai inkumben dalam Pemilihan Gubernur DKI. "Ahok waktu itu kuat sebagai inkumben, namun bisa kalah oleh Anies-Sandi," ujarnya.
Namun kata Amien, semua kandidat silakan untuk bertanding dalam Pilpres 2019, Jokowi, atau Prabowo atau kandidat lain untuk berkompetisi dengan fair.

Menurut Amien Rais, tidak ada sesuatu yang abadi termasuk kekuasaan, sekarang ada seruan untuk dua periode sebaliknya juga ada gerakan untuk ganti presiden.
"Biar nanti keputusan Tuhan yang menentukan, karena Tuhan akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dihendaki, dan mencabut dari siapa yang Dia kehendaki," ujarnya.

Selasa, 29 Mei 2018

Anies Raih WTP yang tak Pernah Dirasakan Jokowi dan Ahok

Senin 28 May 2018 16:28 WIB
Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Andri Saubani
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memfoto bunga matahari seusai memanen padi di areal pertanian di Kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (23/1).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memfoto bunga matahari seusai memanen padi di areal pertanian di Kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (23/1).
Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Pemprov DKI Jakarta tak pernah meraih opini WTP dari BPK pada empat tahun sebelumnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah empat tahun sebelumnya selalu wajar dengan pengecualian (WDP). Opini WTP disampaikan secara seremonial oleh anggota V BPK RI, Isma Yatun, kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/5).
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," kata Isma dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Senin (28/5).
Gubernur Anies menyampaikan pencapaian ini merupakan babak baru tata kelola keuangan yang lebih baik di Pemprov DKI Jakarta. Menurut Anies, bimbingan dari BPK sangat instrumental, tetapi tak kalah penting adalah komitmen internal untuk membereskan semua catatan yang diberikan BPK.
"Kerja keras beberapa bulan ini menghasilkan prestasi  yang membanggakan. Tiap minggu task force yang dipimpin langsung Pak Wagub, melakukan rapat dan monitoring atas semua action plan, pertemuan dengan BPK rutin dan mereka bekerja siang-malam dalam artian sesungguhnya," kata Anies, dikutip Antara.
Peningkatan kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta secara signifikan ditandai dengan meningkatnya jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan TA 2017 yang mencapai Rp 73,53 triliun atau 102,38 persen dari anggaran. Jumlah tersebut meningkat Rp 14,14 triliun atau 23,81 persen dari realisasi TA 2016 yang sebesar Rp 59,39 triliun .
Selain itu, jumlah realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan TA 2017 mencapai Rp 60,36 triliun atau 84,05 persen dari anggaran. Jumlah tersebut meningkat Rp 8,68 triliun atau 16,80.
Sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi gubernur DKI Jakarta, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. WDP pertama diterima untuk laporan keuangan tahun anggaran 2013.
Pemprov DKI Jakarta lagi-lagi mendapat predikat WDP pada laporan keuangan tahun anggaran 2014. Saat pemerintahan dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, laporan keuangan terus-menerus WDP.
Predikat WDP ketiga diterima DKI untuk laporan keuangan tahun anggaran 2015. Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, kala itu mengatakan, salah satu faktor yang membuat laporan keuangan DKI 2015 mendapat opini WDP adalah belum adanya pencatatan piutang dari konversi kewajiban pengembang untuk membangun rumah susun.
Pemprov DKI juga belum mengatur pengukuran nilai aset fasilitas sosial dan fasilitas umum milik para pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah atau SIPPT. "Kebijakan pemberian hak izin tersebut pada pengembang belum mengatur pengukuran nilainya sehingga penerapan yang menyulitkan penagihan," kata Moermahadi.
Pemprov DKI Jakarta untuk keempat kalinya mendapat opini WDP saat laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta dibacakan di gedung DPRD DKI Jakarta, 31 Mei 2017. Di antara alasan Pemprov DKI mendapat WDP ialah terkait kontribusi yang dipungut dari pengembang proyek reklamasi yang tak memiliki aturan dan adanya aset yang tercatat di lebih dari dua SKPD.
DKI pernah mendapatkan opini WTP selama masa jabatan mantan gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke) pada 2011. Ahok pun saat itu mengatakan, masyarakat tidak akan peduli dengan opini BPK RI.
"Foke yang dapat WTP juga kalah dengan kami. Jadi, tidak ada urusan buat saya, yang penting pelayanan DKI duitnya tidak dicolong," kata Ahok.
Ahok melanjutkan, sebaiknya BPK memiliki standar penilaian yang sama. Sebab, menurut dia, laporan keuangan DKI saat ia memimpin lebih baik.
"Saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa porsi yang mana. Kenapa zaman Pak Foke itu WTP dengan kasus aset yang sama, sekarang kami sedang perbaiki jadi WDP," ujar Ahok.
Anies bersyukur Pemprov DKI akhirnya bisa meraih opini WTP dari BPK. Anies menyampaikan terima kasihnya secara khusus kepada Wakil Gubernur (Wagub) Sandiaga Uno yang memimpin pengejaran target opini WTP ini.
"Ini rasanya seperti betul-betul berkah Ramadhan. Kerja keras berapa bulan terakhir ini menghasilkan prestasi yang membanggakan," kata Anies.
 

Gerindra Akan Bicarakan Soal Pilpres Seusai Prabowo Umrah Reporter: Pribadi Wicaksono (Kontributor) Editor: Juli Hantoro Senin, 28 Mei 2018 16:08 WIB 0 komentar 00000 Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjalankan ibadah umroh pada awal Juni 2018. Rencana Prabowo Subianto itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Yogyakarta, Senin 28 Mei 2018. Partai Gerindra akan menunggu kepulangan Prabowo dari umroh untuk membicarakan persiapan partai itu menghadapi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. “Ramadan ini tetap ada pembahasan soal pilpres, hanya sekarang kami menunggu Pak Prabowo (Prabowo Subianto-Ketua Umum Gerindra) karena mau ibadah umrah dulu,” ujar Fadli Zon saat ditemui di Yogyakarta, Senin 28 Mei 2018. Baca juga: Wasekjen Gerindra Sebut Akan Ada Pertemuan SBY dan Prabowo Fadli menuturkan, Prabowo dijadwalkan untuk ibadah umrah ke tanah suci dan berangkat antara tanggal 1 atau 2 Juni 2018. “Setelah Pak Prabowo pulang umroh nanti akan ada pembicaraan dan silaturahmi lagi,” ujarnya. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sendiri akan mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada 4-10 Agustus 2018. Fadli menuturkan, dari sejumlah nama calon wakil presiden yang digadang mendampingi Prabowo, belum ada satu pun yang mengerucut. “Sampai sekarang belum ada pembicaraan soal nama (calon wakil presiden) tapi masih berkutat soal bentukan koalisi dulu,” ujarnya. Namun yang pasti, ujar Fadli, Gerindra tetap mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Hal itu tak akan berubah karena sudah diputuskan melalui rapat pimpinan nasional partai. Baca juga: Gerindra Disebut Kekurangan Logistik, Hashim: Itu Fitnah Lawan Fadli juga membantah adanya pernyataan-pernyataan yang menyebut Prabowo hanya akan menjadi kingmaker saat pilpres 2019. Fadli menegaskan Gerindra belum sedikitpun memikirkan akan menyiapkan alternative atau mengubah calon presiden yang diusung selain Prabowo. “Gerindra tak pernah berpikir sedikitpun untuk mengubah Pak Prabowo (sebagai calon presiden yang diusungnya), justru kami makin memperkuat dukungan itu,” ujarnya. Fadli menuturkan Gerindra menilai bukan belum ada calon selain Prabowo yang dinilai layak untuk diusung jadi capres. “Bukan belum ada pengganti Prabowo, tapi tidak ada yang bisa mengganti Prabowo,” ujarnya.

Reporter:Pribadi Wicaksono (Kontributor)
Editor:Juli Hantoro
Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia
Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjalankan ibadah umroh pada awal Juni 2018. Rencana Prabowo Subianto itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Yogyakarta, Senin 28 Mei 2018.
Partai Gerindra akan menunggu kepulangan Prabowo dari umroh untuk membicarakan persiapan partai itu menghadapi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
“Ramadan ini tetap ada pembahasan soal pilpres, hanya sekarang kami menunggu Pak Prabowo (Prabowo Subianto-Ketua Umum Gerindra) karena mau ibadah umrah dulu,” ujar Fadli Zon saat ditemui di Yogyakarta, Senin 28 Mei 2018.

Fadli menuturkan, Prabowo dijadwalkan untuk ibadah umrah ke tanah suci dan berangkat antara tanggal 1 atau 2 Juni 2018.
“Setelah Pak Prabowo pulang umroh nanti akan ada pembicaraan dan silaturahmi lagi,” ujarnya.
Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sendiri akan mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada 4-10 Agustus 2018.
Fadli menuturkan, dari sejumlah nama calon wakil presiden yang digadang mendampingi Prabowo, belum ada satu pun yang mengerucut.
“Sampai sekarang belum ada pembicaraan soal nama (calon wakil presiden) tapi masih berkutat soal bentukan koalisi dulu,” ujarnya.
Namun yang pasti, ujar Fadli, Gerindra tetap mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Hal itu tak akan berubah karena sudah diputuskan melalui rapat pimpinan nasional partai.

Fadli juga membantah adanya pernyataan-pernyataan yang menyebut Prabowo hanya akan menjadi kingmaker saat pilpres 2019. Fadli menegaskan Gerindra belum sedikitpun memikirkan akan menyiapkan alternative atau mengubah calon presiden yang diusung selain Prabowo.
“Gerindra tak pernah berpikir sedikitpun untuk mengubah Pak Prabowo (sebagai calon presiden yang diusungnya), justru kami makin memperkuat dukungan itu,” ujarnya.
Fadli menuturkan Gerindra menilai bukan belum ada calon selain Prabowo yang dinilai layak untuk diusung jadi capres. “Bukan belum ada pengganti Prabowo, tapi tidak ada yang bisa mengganti Prabowo,” ujarnya.

Soal gaji pimpinan BPIP, Ketua MPR minta masyarakat berprasangka baik

Senin, 28 Mei 2018 23:55 Reporter : Hari Ariyanti
Zulkifli Hasan. ©2018 Merdeka.com/Hari Ariyanti
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pimpinan Pejabat dan Pegawai Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam Perpres itu disebutkan gaji pimpinan dan anggota BPIP mencapai puluhan hingga ratusan juta. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP digaji sebesar Rp 112.548.000.
Perihal gaji ini pun kini ramai diperbincangkan publik. Menanggapi ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta kepada masyarakat agar jangan berprasangka buruk.
Ia mengatakan gaji itu termasuk dana operasional sehingga nilainya cukup besar. Selaku Ketua MPR, dirinya juga mendapat dana operasional sebesar Rp 150 juta per bulan.
"Saya itu ada juga Rp 150 juta tapi dana operasional untuk membantu membayar ini itu dan enggak bisa diambil. Jadi berprasangka baiklah pada tokoh-tokoh kita," jelasnya di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (28/5) malam.
Menurut mantan Menteri Kehutanan di era pemerintahan SBY ini, pimpinan dan anggota BPIP merupakan tokoh-tokoh bangsa yang telah teruji. Sehingga perihal gaji tak perlu dipersoalkan.
"Mbak Mega itu kan tokoh kita, Pak Try (Sutrisno), Pak Mahfud (MD) orang-orang yang sudah teruji. Mereka ikhlas ingin mengabdi untuk kebaikan negerinya. Jadi jangan ada prasangka buruk," jelasnya.
Ia menambahkan persoalan gaji itu telah dibantah oleh pimpinan BPIP dan disebut itu merupakan dana operasional. "Yang ada itu biaya operasional. Seperti Ketua MPR itu ada tunjangan operasional. Dana operasional pimpinan MPR, dana operasional anggota MPR ada itu dan penggunaannya untuk operasional bukan gaji," pungkasnya.
Perpres Nomor 42 Tahun 2018 diteken Jokowi pada 23 Mei 2018. Dalam Perpres itu disebutkan gaji Anggota Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 100.811.000. Jumlah anggota BPIP sebanyak delapan orang yaitu Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Sementara itu Yudi Latif sebagai Kepala BPIP digaji sebesar Rp 76.500.000 dan wakilnya mendapat Rp 63.750.000. Tingkat penerimaan Rp 51.000.000 dan staf khusus diberikan gaji Rp 36.500.000. [fik]

Matangkan koalisi dengan PAN & Demokrat, Gerindra belum putuskan Cawapres Prabowo

Minggu, 27 Mei 2018 18:33 Reporter : Sania Mashabi
Prabowo sambangi DPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo
Merdeka.com - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan hingga kini partainya belum memutuskan bakal calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Ketua Umumnya, Prabowo Subianto. Menurut dia, saat ini Gerindra tengah fokus untuk bisa membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

"Kita lagi mematangkan koalisi dengan PAN dan juga mudah-mudahan InsyaAllah dengan Demokrat jadi enggak usah terburu-buru ya monggo silakan Pak Jokowi dululah," katanya saat dihubungi merdeka.com, Minggu (27/5).
Andre mengungkapkan, sejauh ini hubungan antara Gerindra dan Demokrat juga semakin baik. Karena itu ia berharap akan tercipta koalisi besar untuk mengantarkan Prabowo jadi orang nomor satu di Indonesia di Pilpres mendatang.
"Ya komunikasi lagi berjalan tunggu tanggal mainnya. Komunikasi kami sekarang yang tadinya 3G jadi 4G dengan temen-temen Partai Demokrat," ungkapnya.
"Jadi mohon doanya saja mudah-mudahan koalisi pendukung Pak Prabowo ini bisa jadi koalisi besar yaitu koalisi PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat harapan kami seperti itu," ucapnya.
Partai Gerindra dan Partai Demokrat tengah jajaki kerja sama Pemilu 2019. Demokrat bahkan tengah menyiapkan sederet konsep kerja sama demi memunculkan opsi calon presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan rakyat pada Pilpres tahun depan.
Jika koalisi Gerindra dan Demokrat diketok, maka bakal muncul opsi Prabowo bergandengan dengan AHY. Hal tersebut tidak ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Dia melihat, tak ada masalah dengan pasangan yang keduanya berasal dari unsur militer tersebut.
"Terkait dengan stigma militer-militer, itu kan tidak masalah. Toh sipil dengan sipil juga enggak masalah. Sama saja. Yang penting sekarang mampu membawa Indonesia lebih baik," kata dia kepada merdeka.com, Kamis (24/5). [fik]

BPIP bergaji besar, Ibas ingatkan keluhan dan kesulitan rakyat

Selasa, 29 Mei 2018 02:10 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Ibas Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. ©2017 istimewa
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tak mempersoalkan kebijakan pemerintah memberikan gaji besar kepada pejabat dan anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Namun, Ibas mengingatkan, pemerintah sebaiknya memperhatikan program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

"Tentu tidak bisa disalahkan. Tapi tentunya masih banyak kok yang bisa dipikirkan yang bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Ibas di Rumah Dinas Ketua DPR, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (28/5).
Apalagi, Ibas mengaku telah mendengar keluhan-keluhan masyarakat, baik menyangkut harga bahan pokok, pendapatan hingga daya beli.
"Saya dengar ada keluhan-keluhan, ada juga kesulitan dalam kehidupan sehari-hari," klaimnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dikutip setneg.go.id, Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei 2018 lalu menyebut gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 112.548.000. Jabatan tersebut diemban oleh Megawati Soekarnoputri.
Sementara itu, untuk Anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100.811.000. Ada delapan anggota BPIP. Mereka adalah Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Sedangkan, Yudi Latif sebagai Kepala BPIP digaji sebesar Rp 76.500.000 serta wakilnya mendapat Rp 63.750.000. Untuk tingkat Deputi mendapatkan pendapatan sebesar Rp 51.000.000 dan staf khusus diberikan gaji Rp 36.500.000. [rnd]

Mengupas dua survei prediksikan Prabowo akan menang

Senin, 28 Mei 2018 04:00 Reporter : Desi Aditia Ningrum
Prabowo Subianto. © Aljazeera.com
Merdeka.com - Jelang pemilihan presiden 2019, sejumlah lembaga survei melakukan penelitiannya. Hasil survei tersebut menunjukkan prediksi kemenangan untuk para calon presiden.

Namun di antara lembaga survei lain, ada dua lembaga yang hasilnya berdeda yaitu INES dan IDM. Di mana kedua lembaga survei tersebut memprediksi jika Prabowo Subianto paling banyak dipilih oleh masyarakat pada pilpres 2019. Padahal mayoritas lembaga merilis Jokowi paling unggul dalam survei. Berikut ulasan dua lembaga survei yang menangkan Prabowo;
Senin, 28 Mei 2018 04:00 Reporter : Desi Aditia Ningrum
Prabowo Subianto 

 1. Survei INES Prabowo unggul 50,2 persen

Merdeka.com - Lembaga survei Indonesia Network Survei (INES) merilis hasil penelitian terbaru yang dilakukan pada 12-28 April 2018. Tak seperti lembaga lainnya, INES menempatkan calon presiden Prabowo di posisi teratas dengan capaian 50,2 persen. Sementara Presiden Jokowi hanya 27,7 persen.
Survei yang dilakukan INES, mengambil sampel sebanyak 2,180 responden, yang tersebar secara proporsional di 408 Kabupaten/Kota. Margin of error +- 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun penelitian ini menggunakan angket dengan wawancara terbuka. Dengan menggunakan metode multistage random sampling.

2. INES sebut rakyat ingin presiden baru

Merdeka.com - Dalam survei yang dilakukan Indonesia Network Survei (INES) pada 12-28 April 2018 menyatakan bahwa Gerindra dan Prabowo berada di posisi teratas. Di mana raihannya Gerindra sebesar 26,2 persen sedangkan PDIP di posisi kedua dengan 14,3 persen.
Sementara itu Prabowo memperoleh hasil survei 50,2 persen. INES juga memperkirakan pada tahun 2019 masyarakat akan memilih presiden baru. "Dari 2.180 responden adalah 67,3 persen responden menginginkan presiden baru pada 2019. 21,3 Persen responden menjawab dilanjutkan kepemimpinan sekarang dan sisanya sebesar 11,4 persen menjawab tidak tahu," kata Direktur Eksekutif INES Widodo Tri Sektianto, di Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (6/5).
  Prabowo Subianto .

3. Survei IDM Prabowo unggul dibanding Jokowi

Merdeka.com - Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei elektabilitas calon presiden di Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas Ketum Gerindra Prabowo Subianto berada di atas Joko Widodo (Jokowi). Di mana Prabowo mencapai 50,1 persen dan Jokowi hanya 29 persen.
Survei dilakukan IDM sejak 28 April sampai 8 Mei 2018. Survei dilakukan kepada 2.450 responden yang dilakukan di 34 provinsi yang tersebar berdasarkan daftar pemilih tetap pada Pemilu 2014. Survei dilakukan dengan stratified systemic melalui metode multistage random sampling. Margin of error dari survei +- 1,98 persen.
Prabowo Subianto 

4. IDM sebut Prabowo mampu jaga konstituen

Merdeka.com - Indonesia Development Monitoring (IDM) menyatakan Prabowo lebih unggul dibanding Jokowi dari hasil survei yang telah dilakukannya. Direktur Eksekutif IDM Ben Firman Tresnadi mengatakan, dengan modal perolehan suara pada Pilpres 2014 sebesar 62.576.444, Prabowo mampu menjaga konstituennya.
Sementara Jokowi dianggap tidak mampu merealisasikan janji-janjinya, sehingga pemilihnya berbelok arah.

Antara Gaji Besar Megawati dan Pengaman Jokowi di Pilpres 2019

Senin 28 Mei 2018, 16:35 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Antara Gaji Besar Megawati dan Pengaman Jokowi di Pilpres 2019 
 Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Jakarta - Menjelang Pilpres 2019, Presiden Jokowi dinilai terus memperkuat diri. Termasuk menambah 'pasukan pengaman' dari semua lini.

Salah satunya menambah 'pasukan'
Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan menempatkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketuanya.

"Jokowi sibuk menambah 'pasukan pengaman' untuk 2019. Setelah sebelumnya mantan pejabat militer ditambah sebagai tim inti, melantik mantan oposan macam Mochtar Ngabalin jadi jubir, sekarang Jokowi ingin memastikan tokoh utama dari barisan pendukungnya happy," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun kepada wartawan, Senin (28/5/2018).

Rico memandang Jokowi sedang memberikan penghargaan lebih kepada Megawati. Yakni dengan mengangkatnya menjadi Ketua BPIP dan menggaji cukup tinggi sampai Rp 112 juta. "Jadi ini sebanding dengan dukungan politik yang akan diberikan PDIP," kata Rico.

Meski demikian, sebenarnya Rico berharap Pilpres 2019 tak dibangun dengan koalisi pragmatis. Kondisi ekonomi yang kurang baik serta persoalan sosial dan politik belakangan ini tak bisa diselesaikan dengan pertimbangan pragmatisme.

"Harusnya koalisi yang dibangun adalah koalisi gagasan. Yang dibutuhkan Jokowi sebenarnya bukan tambahan jubir karena kinerja yang kurang baik tak bisa ditutupi dengan kata-kata, namun harus dengan kerja nyata," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Gaji Megawati dan pejabat BPIP lain diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000
(van/tor)

Bamsoet: Nominal Besar Gaji BPIP Tak Buat APBN Jebol

Senin 28 Mei 2018, 18:14 WIB
Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Bamsoet: Nominal Besar Gaji BPIP Tak Buat APBN Jebol Ketua DPR Bambang Soesatyo (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapat gaji ratusan juta rupiah. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta semua pihak tak terlalu menyoroti besaran gaji BPIP.

"Ya seharusnya kita tidak boleh melihat dari sisi besar-kecilnya gaji, tapi harus dilihat sebagai sebesar-besar beliau yang memiliki kapasitas luar biasa. Itu bisa membangun bangsa melalui lembaga yang dipimpinnya," kata Bamsoet di rumah dinasnya, kawasan Widya Chandra, Jaksel, Senin (28/5/2018).

"Menurut saya, soal gaji relatif ya," tegas dia.
Bamsoet menegaskan setiap individu punya pandangan masing-masing soal urusan gaji pejabat BPIP. Meski demikian, Megawati Soekarnoputri dkk disebut Bamsoet pastinya tak mengharapkan gaji saat memilih mengabdi.

"Saya yakin juga Bu Mega maupun yang lainnya tidak mengharapkan besar-kecilnya gaji, tapi tempat untuk pengabdian beliau-beliau untuk memperbaiki bangsa ini melalui lembaga Pancasila yang beliau ditunjuk untuk menjadi penasihat sekaligus penggerak lembaga itu," sebut Bamsoet.

Apakah gaji ratusan juta rupiah itu sudah tepat di saat utang negara mencapai triliunan rupiah?

"Nggak, nggak ada kaitannya dengan naik-turun ekonomilah karena nilai nominalnya menurut pandangan saya tidak membuat APBN jebol," ucap Bamsoet.

Gaji pejabat BPIP diatur melalui Perpres 42/2018 yang diterbitkan dan diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018. Perpres ini juga mengatur gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000
(gbr/hri)

Kontroversi Gaji Megawati Lebih Tinggi dari Jokowi

Senin 28 Mei 2018, 22:09 WIB
Rivki - detikNews
Kontroversi Gaji Megawati Lebih Tinggi dari Jokowi Megawati Soekarnoputri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tengah diperbincangkan. Banyak pihak menanggap gaji Megawati Rp 112 juta terlalu boros, namun ada juga yang setuju karena tugas yang dipikul memang berat.

Dirangkum detikcom, Senin (28/5/2018), gaji yang didapat Megawati pun berdasarkan daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Gaji ini lebih besar dari sejumlah pejabat negara lain, di antaranya presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri Kabinet Kerja. Gaji Jokowi senilai Rp 62.740.030, yang berasal dari gaji pokok Rp 30.240.000 dan tunjangan jabatan Rp 32.500.000.

Partai Gerindra menyebut penetapan gaji para pejabat BPIP di atas Rp 100 juta sangat tidak pantas. Menurut Gerindra, peran BPIP juga tak jelas.
"Indonesia bisa dibilang di ambang krisis ekonomi, la kok malah jabatan yang kurang ada manfaatnya diberi gaji sebesar itu. Sangat nggak pantas," ujar Waketum Gerindra Ferry Juliantono.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) mempertanyakan kemampuan negara dalam membayar gaji yang melebihi presiden/wakil presiden itu. Dia sangsi negara mampu membayar gaji Megawati dkk, yang dianggapnya sangat fantastis.

"Pemerintah supaya jelaskan basis penetapan besaran angkanya. Apakah itu plafonnya maksimal sehingga cukup dibayar sesuai kemampuan negara? Ataukah jumlah tersebut harus dibayarkan semuanya?" ucap Awiek.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai ada alternatif program lain yang lebih bermanfaat untuk mendapat gelontoran dana dibanding menggaji tinggi BPIP.

"Jika pemerintah merasa keuangannya membaik, ya kita lihat saja dari data-data yang ada saat ini. Tentu tidak bisa disalahkan. Tapi tentunya masih banyak kok yang bisa dipikirkan yang bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Ibas saat datang ke kediaman Ketua DPR Bambang Soesatyo di kawasan Widya Chandra.

Sekjen NasDem Johnny G Plate mengaku tak mempermasalahkan besaran gaji Megawati dkk. Alasannya, BPIP mengemban tugas penting dalam rangka pembinaan dan sosialisasi Pancasila. Apalagi, kata Johnny, pejabat fungsionaris di BPIP merupakan tokoh-tokoh besar bangsa.

Tugas BPIP itu sangat penting terkait dengan ideologi dan konstitusi negara Pancasila," ujar Johnny.

Namun, di balik pro-kontra semua itu, gaji Megawati dkk tak terlalu membebani negara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan gaji yang diterima Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112 juta tidak akan membuat APBN jebol.

"Tidak ada kaitannya dengan perekonomian naik-turun. La, karena nilai nominalnya juga menurut pandangan saya tidak akan membuat APBN jebol," kata Bamsoet saat acara buka puasa bersama di kediaman dinasnya.
(rvk/jor)

Kamis, 24 Mei 2018

Lagu terbaru Nissa Sabyan telah diupload 15 jam yang lalu, NISSA SABYAN 2018 | YA MAULANA 1.068.082x ditonton


Nissa Sabyan, Gadis Cantik yang Miliki Suara Merdu, Videonya Sudah Ditonton hingga 98 Juta Kali
instagram
Nissa Sabyan atau yang memiliki nama asli Khoirunissa
TRIBUNKALTIM.CO - Vokalis perempuan kebanggaan Sabyan Gambus yakni Nissa Sabyan kini sedang menjadi sorotan utama di media sosial.
Gadis berhijab ini tak sekedar cantik, tapi juga memiliki segudang talenta yang membuatnya layak untuk dijadikan idola.
Dia merupakan gadis pesantren yang juga sering menjadi penyanyi gambus.
Dia tergabung dalam grup musik bernama Sabyan.
Grup musik ini merupakan grup musik gambus atau musik Timur Tengah.

Nissa beserta grup musiknya menetap di Jakarta.
Kemunculan mereka di yang mewarnai musik Indonesia kini menyita banyak perhatian.
Setiap mengeluarkan lagu-lagu yang kebanyakan bertema shalawat, Sabyan Gambus pasti selalu menjadi trending di youtube.
Salah satunya video musik mereka yang berjudul “Ya Habibal Qalbi”  sejak diunggah 4 bulan yang lalu kini sudah ditonton lebih dari 102 juta kali, yang terbaru telah diupload 15 jam yang lalu

YA MAULANA - SABYAN

lebih 1.068.082x ditonton

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Nissa Sabyan, Gadis Cantik yang Miliki Suara Merdu, Videonya Sudah Ditonton hingga 98 Juta Kali, http://kaltim.tribunnews.com/2018/05/22/nissa-sabyan-gadis-cantik-yang-miliki-suara-merdu-videonya-sudah-ditonton-hingga-98-juta-kali.

Editor: Ayuk Fitri

Selasa, 22 Mei 2018

Obsesi 'profesor dangdut' Amerika

10 Mei 2013
Hasil gambar untuk profesor dangdut
Andrew Weintraub, pengajar pada departemen musik etnik di Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat, mulai mengajarkan dangdut setelah mendapat kesempatan meneliti dan kemudian menulis disertasi tentang jenis musik melayu ini.
Pertama datang ke Indonesia tahun 1984, Weintraub mendapat beasiswa untuk meneliti musik sunda dan wayang purwa untuk studi tingkat master. Pada studi doktoralnya, Weintraub kembali ke Indonesia untuk sebuah penelitian lain mengenai wayang golek, yang kemudian ditelurkan dalam sebuah buku berjudul Dangdut Stories.
“Pada dua kesempatan itu saya mulai mendengar dangdut, saya suka. Waktu itu masih identik dengan musik kelas rendah,” kata pria berkepala plontos ini saat diwawancara untuk program Info Musika BBC Indonesia.
Dari persinggungan beberapa kali, ia kemudian mulai mengoleksi kaset (terutama saat keping cakram belum banyak dipakai industri rekaman) dan bahkan belajar memainkan irama dan sekaligus lirik lagunya.
"Saya suka Rhoma Irama, A Rafiq, Mansyur S, Elvi Sukaesih, Rita Sugiarto, Meggy Z," katanya.
Daftar penyanyi itu bisa sangat panjang karena pengetahuan Weintraub tentang dangdut sangat mendalam.
Setelah meraih gelar professor, Weintraub kembali untuk riset khusus tentang jenis musik ini untuk menulis Dangdut Stories yang lima tahun kemudian pada 2005 diterbitkan Oxford University Press.
"Ada sedikit sekali literatur akademik tentang dangdut, saya hanya berhasil menemukan ada satu bukan lain tentang dangdut dari Australia tapi karya orang Indonesia juga," tambahnya.
Dalam upaya memahami, menggali dan meneliti itu Weintraub kemudian membentuk pula sebuah grup dangdut asli Pittsburgh yang diberi nama, apalagi, Dangdut Cowboys.
"Kami sering dapat undangan manggung lho, kalau ada acara-acara Indonesia di Washington atau di tempat lain," tambahnya bangga.

'Asli' Indonesia

Pendeknya, Weintraub habis-habisan menekuni dangdut. Meski buku dan keahliannya bermain dan menyanyikan dangdut menjadi bagian penting dari pekerjaannya sebagai profesor ia mengaku benar-benar menyukai dangdut.
Image caption Menurut Weintraub dangdut kini lebih seing diartikan sebagai panggung artis seronok.
Genuinely love dangdut. Saya merasa musik ini enak, bagus, sangat mewakili Indonesia,” pujinya.
Teori ini pula yang kemudian membuat Weintraub cukup terkenal. Jika umumnya orang menyebut dangdut berasal dari India atau Timur Tengah, maka pria berusia diatas setengah abad ini yakin dangdut lah jenis musik yang layak disebut asli Indonesia.
"Tentu ada pengaruh dari India, atau Timur Tengah atau dari mana saja, tetapi dangdut dikembangkan oleh orang lokal sampai ke pelosok Indonesia."
Begitu merasuknya cita rasa dangdut dalam jatidiri orang Indonesia, maka kemudian muncul berbagai varian dangdut terutama di daerah. Dangdut pun disuarakan dalam beragam suara, hampir sekaya nuansa bahasa daerah Indonesia sendiri.
"Misalnya ada dangdut koplo, dangdut Batak, dangdut Jawa, macam-macam banyak sekali," jelasnya.
Dangdut yang dipandang sebagai musik kaum marjinal dari kalangan ekonomi bawah juga dipandang sesuai dengan identitas Indonesia setidaknya sampai saat ini.
"Bukankah mayoritas orang Indonesia memang kalangan menengah bawah? Itu cocok dengan massa dangdut."

Dangdut dan blues

Weintraub kini mengajarkan dangdut sebagai bagian dari mata kuliah musik Indonesia, yang mulai diajarkan di sejumlah universitas AS.
Image caption Dangdut Cowboys manggung bersama Ikke Nurjanah dan membawakan hitsnya, Terlena.
Ini bukan pertama kalinya jenis musik asal Indonesia dipelajari sebagai kajian akademik serius di negara Paman Sam itu. Program Studi gamelan misalnya menurut Weintraub dibuka di sekitar seratusan universitas di sana.
"Amerika terobses dengan gamelan. (Tapi) sekarang juga mulai banyak yang suka dengan dangdut," tambahnya bangga.
Beberapa mahasiswa di Pittsburgh pernah punya grup dangdut sendiri meski kemudian bubar sehingga mungkin kini Dangdut Cowoys satu-satunya yang masih tersisa di sana.
"Saya berharap nanti akan ada program studi dangdut juga di Amerika," tambahnya sambil tergelak.
Apakah dia sendiri merasa dirinya terosesi dengan kesukaannya pada dangdut?
“Mungkin untuk menulis buku Anda harus menggeluti tiap sisinya dan tidak akan bisa kalau tidak terobsesi."
Tetapi ayah satu anak yang sudah remaja ini merasa upaya mendekatkan masyarakat Amerika atau asing mana pun pada dangdut agak terhambat pada soal bahasa pengantar. Tanpa tahu maksud lirik, dangdut akan sulit diresapi sepenuhnya.
Karena itu kemudian ia mencoba mengintepretasi ulang beberapa lagu karya Rhoma Irama, misalnya Gelandangan menjadi senuah lagu dangdut bernuansa blues.
Liriknya yang melarat-larat dan sarat kesengsaraan menurutnya sangat mirip dengan isi pesan protes ala blues.
"Dengan begitu, saya kira membawa publik Amerika atau Eropa pada dangdut akan lebih mudah daripada harus memaksa mereka memahami bahasa Indonesia."
Info Musika adalah program BBC Indonesia yang mengupas berbagai sisi tentang musik dan disiarkan tiap Jumat petang Wib.

Nissa Sabyan, Gadis Pesantren yang Melejit Lewat Tembang Shalawat, Ya Habibal Qalbi ditoton lebih dari 100 jutax

Nissa Sabyan, Gadis Pesantren yang Melejit Lewat Tembang Shalawat, Ya Habibal Qalbi
Youtube
Nissa Sabyan 
SERAMBINEWS.COM – Ramadhan adalah bulan penuh berkah bagi kaum muslim.
Tak terkecuali bagi kalangan artis, musisi, youtubers, hingga selebgram.
Seperti biasanya, setiap kali Ramadhan datang, blantika musik Indonesia akan diramaikan dengan lagu-lagu bertema Islam (religi), khususnya Shalawat.
Namun tidak biasanya, pada Ramadhan kali ini sangat sedikit artis yang mengeluarkan album religi.
Hal ini ditengarai karena dunia musik dengan sistem rekaman CD/DVD dan sejenisnya dianggap sudah tidak mampu bersaing di tengah semakin mudahnya akses internet.
Para penikmat musik dan video pun ramai-ramai pindah menikmati musik dan videonya melalui fasilitas internet, tanpa perlu direpotkan untuk menyimpan piring VCD/DVD.
Paling-paling, mengunduh tembang yang diinginkan, lalu disimpan di flasdisk untuk kemudian didengarkan di dalam mobil maupun di rumah.
Makanya tidak mengherankan jika kemudian ada orang-orang atau grup musik yang sebelumnya tidak pernah terkenal, mendadak populer, karena mendapatkan momentnya di Youtube, Instagram, maupun Facebook.
Momentum seperti inilah yang didapatkan oleh Grup Gambus Sabyan, pada bulan Ramadhan tahun ini.
Keberadaan mereka menyita banyak perhatian. Lagu-lagu mereka yang kebanyakan bertema shalawat, menjadi trending di youtube.
Salah satunya berjudul “Ya Habibal Qalbi” yang hingga sudah ditonton lebih dari 92 juta kali.

Itu belum termasuk lagu-lagu lainnya semisal Ya Asyiqol Mustafa,  Rohman Ya Rohman, Qomarun, Roqqots ‘Aina, dan Ahmad Ya Habibi.
Selain alunan musik yang asyik dan suara merdu, salah satu yang menyita perhatian di grup musik ini adalah wajah cantik vokalisnya.
Khoirunnisa, atau biasa disapa Nissa adalah wanita muda di balik kesuksesan Sabyan.
Tak bisa dipungkiri, keberadaan gadis berparas ayu dengan suara yang sangat lembut ini, menjadi magnet utama yang melejitkan nama Grup Gambus Sabyan.
Lihat saja, akun Instagram gadis bernama lengkap Khoirunnisa ini memiliki 721 ribu pengikut.

nissa_sabyan
instagram.com/nissa_sabyan
Dikutip dari Tribunjogja.com, Khoirunnisa yang terkenal dengan nama Nissa Sabyan, merupakan gadis pesantren yang juga sering menjadi penyanyi gambus.
Dia tergabung dalam grup musik bernama Sabyan.
Grup musik ini merupakan grup musik gambus atau musik Timur Tengah.
Nissa beserta grup musiknya menetap di Jakarta.
Salah satunya berjudul “Ya Habibal Qalbi” yang hingga sudah ditonton lebih dari 92 juta kali.

Itu belum termasuk lagu-lagu lainnya semisal Ya Asyiqol Mustafa,  Rohman Ya Rohman, Qomarun, Roqqots ‘Aina, dan Ahmad Ya Habibi.
Selain alunan musik yang asyik dan suara merdu, salah satu yang menyita perhatian di grup musik ini adalah wajah cantik vokalisnya.
Khoirunnisa, atau biasa disapa Nissa adalah wanita muda di balik kesuksesan Sabyan.
Tak bisa dipungkiri, keberadaan gadis berparas ayu dengan suara yang sangat lembut ini, menjadi magnet utama yang melejitkan nama Grup Gambus Sabyan.
Lihat saja, akun Instagram gadis bernama lengkap Khoirunnisa ini memiliki 721 ribu pengikut.

nissa_sabyan
instagram.com/nissa_sabyan
Dikutip dari Tribunjogja.com, Khoirunnisa yang terkenal dengan nama Nissa Sabyan, merupakan gadis pesantren yang juga sering menjadi penyanyi gambus.
Dia tergabung dalam grup musik bernama Sabyan.
Grup musik ini merupakan grup musik gambus atau musik Timur Tengah.
Nissa beserta grup musiknya menetap di Jakarta.
Nissa dan grup musiknya sering mendapat panggilan manggung di berbagai acara.
Dalam akun Instagram-nya, Nissa sering mengunggah videonya saat bernyanyi bersama grup musiknya.

Suaranya tentu tak diragukan lagi.
Nissa memiliki suara merdu dengan cengkok khas penyanyi Timur Tengah.
Tak hanya pandai bernyanyi, Nissa juga memiliki style berhijab yang unik.
Dia sering memakai pakaian syar’i. Namun, dia sangat pandai memadukan antara baju dan jilbabnya.
Dengan pakaian yang tertutup rapat, Nissa tetap memiliki style tersendiri yang kekinian.
Seperti style yang dia perlihatkan di akun Instagram-nya.

nissa_sabyan
instagram.com/nissa_sabyan
Dia mengenakan pakaian mirip dress hingga ke bawah lututnya.
Kemudian dia padukan dengan celana panjang kain yang menutupi seluruh kakinya.
Pada jilbabnya, dia gunakan jilbab berbentuk pashmina yang simple berwarna biru gelap.
Untuk lebih menutupi kakinya, dia kenakan sepasang kaus kaki warna krem dengan sepatu datar berwarna cokelat.
Dengan kepiawaiannya dalam memadukan baju, dia sering menerima endorse dari berbagai macam toko pakaian online.
Selain di Instagram, Nissa beserta band-nya juga memiliki akun YouTube yang aktif mengupdate kesehariannnya ataupun saat mereka manggung.
Tentu saja, penggemarnya juga tak kalah banyak dari akun Instagram-nya.

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Nissa Sabyan, Gadis Pesantren yang Melejit Lewat Tembang Shalawat, Ya Habibal Qalbi, http://aceh.tribunnews.com/2018/05/18/nissa-sabyan-gadis-pesantren-yang-melejit-lewat-tembang-shalawat-ya-habibal-qalbi.
Penulis: Zainal Arifin M Nur
Editor: Zaenal

Kiprah Musisi Johny Sang Pencipta Lagu "2019 Ganti Presiden"

Seleb  MINGGU, 20 MEI 2018 , 17:22:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD IQBAL
Kiprah Musisi Johny Sang Pencipta Lagu
Johny Sang Alang / Net
RMOLLampung. Johny Alang atau Sang Alang adalah pencipta lagu yang sedang viral berjudul "2019 Ganti Presiden". Siapakah dia? Ternyata, musisi ini sudah malang-melintang dalam dunia musik.

Warga Kemang Pratama, Kota Bekasi, itu mengawali karier musiknya sebagai penyanyi jalanan. Remaja, tahun 1986, dia berhasil menjadi juara pertama penyanyi jalanan Jakarta Pusat. Tahun 1987, Johny Sang Alang juara pertama DKI.

Pada tahun 1987 itu juga, Johny sukses menjadi pengamen terbaik se-Jabodetabek. Di tingkat nasional, dia berada di peringkat tiga besar.

Pada tahun 1995, Johny Sang Alang merelis album perdananya bertajuk "Sendiri" lewat HL Record dan diedarkan Musica Studio. Debut perdananya, album Johny terjual 80 ribu kopi.

Tahun 1996, Johny kembali mengeluarkan album kedua bertajuk "Mengalir" yang diproduksi Nebula Record, anak perusahaan Musica Studio. Indra Lesmana, jazzer top, ikut menggarap album kedua Johny.

Selain musisi, Johny Sang Alang berkiprah di bidang broadcasting dan advertising pemilik Adcom Indonesia dan Atcom Picture Indonesia (production house).

Johny Sang Alang konsisten di jalur musik folk rock yang terinspirasi dari Bob Dylan, Bon Jovi, The Rolling Stone, Aerosmith, sampai musikus lokal macam Iwan Fals, Sawung Jabo dan Godbless.

Syair lagu-lagunya banyak berbicara tentang masalah keseharian, kritik sosial, dan kisah cinta.

Lewat "2019 Ganti Presiden", dalam tempo sepekan, lagunya sudah viral. Lagu dengan bahasa sederhana dan lugas apa yang dirasakan oleh masyarakat kebanyakan saat ini. [hms]

Lirik Lagu 2019 Ganti Presiden”

Dulu kami hidup tak susah
Mencari kerja sangat mudah
Tetapi kini, pengangguran
Semakin banyak nggak karuan
10 juta lapangan kerja
Tetapi bukan untuk kita

Kerja, kerja, kerja, buruh aslinya kerja
Anak, anak, bangsa tetap nganggur aja
Di sana sini orang menjerit
harga-harga selangit hidupnya yang sulit
Sembako naik, listrik naik
Di malam buta bbm ikut naik

(buset)

Pajak mencekik usaha sulit
Tapi korupsi subur pengusahanya makmur
Rumah rakyat kau gusur, nasib rakyat yang kabur
Awas awas kursimu nanti tergusur
Beban hidup kami sudah nggak sanggup
Penggennya cepat-cepat tahun depan

2019 ganti presiden
Kuingin presiden yang cinta pada rakyatnya
2019 ganti presiden
Kuingin presiden yang tak pandai berbohong
2019 ganti presiden
Kuingin presiden yang cerdas gagah perkasa
2019 ganti presiden
Bukan presiden yang suka memenjarakan ulama dan rakyatnya ye ye.

Beban hidup kami udah nggak kuat
Maunya cepat-cepat tahun depan.

Survei Charta Politika: Elektabilitas Jokowi 51,2 Persen, Prabowo 23,3 Persen

Kompas.com - 21/05/2018, 18:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017).Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika menunjukkan, elektabilitas Joko Widodo lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.
Hal itu tercermin dari survei terbaru Charta Politika yang dirilis pada Senin (21/5/2018).
Sebanyak 2.000 responden ditanya "seandainya Pemilu Presiden hanya diikuti oleh tujuh nama di bawah ini, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai presiden RI?"
"Kalau dilihat dari angka, Jokowi masih dominan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers hasil rilis di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.
Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi 60,6 Persen, Prabowo 29 Persen
Hasilnya, sebanyak 51,2 persen responden memilih Jokowi dan sebanyak 23,3 persen responden memilih Prabowo.
Sementara, Gatot Nurmantyo dipilih 5,5 persen respinden, Anies Rasyid Baswedan dipilih 3,4 persen responden, Agus Harimurti Yudhoyono dipilih 2,7 persen responden, Jusuf Kalla dipilih 2,0 persen responden dan pada urutan terakhir, yakni Muhaimin Iskandar dipilih 0,6 persen responden.
Adapun, sebanyak 11,5 persen responden memilih tidak menjawab.
Sampel survei dipilih secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling).

Margin of error survei ini, yakni 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Yunarto menambahkan, survei ini dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 19 Maret 2018, dua hari setelah Prabowo Subianto menerima mandat dari Partai Gerindra untuk maju dalam pemilihan presiden 2019.
Yunarto mengatakan, elektabilitas Prabowo cenderung naik dibanding sebelum Prabowo menerima mandat dari Gerindra.
Namun, Yunarto membandingkannya dengan survei yang dilaksanakan Litbang Kompas.

Survei yang dilaksanakan Litbang Kompas diketahui dilaksanakan sebelum Prabowo menerima mandat dari Gerindra.
"Dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi 55,9 persen dan Prabowo 14,1 persen. Apakah signifikan bagi Jokowi? Menurut saya tidak. Tapi apakah ini signifikan bagi Prabowo? Menurut saya sedikit signifikan," ujar Yunarto.
"Namun yang pasti, ada pengaruh dari deklarasi Prabowo mengenai mandat itu, kemudian membuat elektabilitasnya naik apabila dibandingkan survei dari Litbang Kompas dengan Charta Politika," lanjut dia.

Beda Nasib Wiranto dan Prabowo Usai Soeharto Tumbang

Feri Agus, CNN Indonesia | Senin, 21/05/2018 17:27 WIB
Beda Nasib Wiranto dan Prabowo Usai Soeharto Tumbang Wiranto (kiri) dipertahankan oleh Presiden BJ Habibie, sementara Prabowo (kanan) dipecat sebagai Pangkostrad. (REUTERS)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sehari pascapenembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Rabu pada 13 Mei 1998, Jakarta mulai membara. Penjarahan dan pembakaran toko-toko meluas di sudut-sudut kota.

Masuk ke Jakarta adalah hal yang sukar. Sebab, kerumunan massa tumpah ke jalan dan tentara memblokade jalan-jalan utama ibu kota.

Dewan Pakar The Habibie Center Indria Samego mengatakan pagi itu ia bersama sejumlah rekannya memenuhi undangan diskusi di Mabes ABRI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (14/5/1998). Kabar meletusnya kerusuhan di Jakarta didapat Indria saat diskusi tersebut tengah berlangsung.

Hadir dalam diskusi di Mabes TNI Cilangkap itu sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, dan sejumlah jenderal. Yakni, Salim Said, Nurcholis Madjid, Ryaas Rasyid, Eep Saifullah, Letnan Jenderal Hari Sabarno, dan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Diskusi kami di Cilangkap itu berhenti, Jakarta membara. Saya enggak jadi ke tempatnya Fadli Zon di Jalan Suwiryo, karena Jakarta tertutup oleh massa. Tentara juga menutup," kenang Indriya, saat ditemui CNNIndonesia.com, pada Maret.

Salah satu pembicaraan yang ia ingat dalam diskusi itu adalah pernyataan SBY yang menyatakan bahwa Presiden Soeharto mempercayakan kewenangan tertentu kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal Wiranto sesuai prosedur yang ada.

"Jadi ada kompromi tentara tidak mengambil tindakan represif kalau gerakan mahasiswa tidak menuju istana, kalau di DPR saja enggak apa-apa, Kalau masuk [jalan] Sudirman-Thamrin akan bahaya," kata dia.

Kerusuhan kala itu sudah tak terbendung. Di saat yang bersamaan, Soeharto sedang berada di Kairo, Mesir, untuk pertemuan KTT G-15, 13-14 Mei. Tak diketahui secara pasti keberadaan Jenderal Wiranto kala itu.
Kerusuhan yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 memakan korban jiwa. Potongan koran nasional yang menunjukkan berita pemakaman korban kerusuhan yang terjadi pada 13-15 Mei 1998.  (Dok. CNN Indonesia)

Sore harinya, sejumlah tokoh menyambangi Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad), Gambir, Jakarta Pusat.

Para tokoh yang hadir di antaranya (almarhum) Adnan Buyung Nasution, (almarhum) WS Rendra, Setiawan Djodi, Bambang Widjojanto yang saat itu menjabat Direktur YLBHI, dan tokoh lainnya. Kehadiran mereka untuk menanyakan situasi Ibu Kota yang dilanda kerusuhan.

"Ternyata di Makostrad itu sudah ada tokoh-tokoh, berkumpul di situ mau mendiskusikan bagaimana keadaan. Nah saya hadir di dalam pertemuan sore hari itu," ungkap Fadli Zon. Ketika itu, ia merupakan Direktur Eksekutif Center for Policy and Development Studies (CPDS).

Fadli mengatakan pada hari itu dirinya berencana membuat diskusi yang membahas agenda reformasi. Ia mengaku mengundang Indria. Namun, diskusi batal digelar lantaran kerusuhan terus meluas. Menurut Fadli, tokoh Reformasi Amien Rais saat itu sempat datang ke kantornya.

Beda Nasib Wiranto dan Prabowo Usai Soeharto Tumbang (EBG)Fadli Zon menyatakan dirinya sempat hadir dalam pertemuan di Makostrad sebelum kejatuhan Soeharto pada Mei 1998. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Fadli memutuskan berangkat ke Makostrad menemui Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad. Ia mengaku bahkan harus menumpang panser lantaran kendaraan yang dirinya tumpangi turut terkena imbas kerusuhan di Cawang. Prabowo sendiri datang belakangan ke Makostrad.

Menurut dia, Prabowo saat itu tengah bersama Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin dan Fahmi Idris serta Mari Elgadri tengah berkeliling Jakarta meninjau titik kerusuhan. Fadli menyebut pertemuan baru digelar selepas Magrib.

Tak ada hasil dalam pertemuan itu. Menurut Fadli, pertemuan itu hanya ingin mengonfirmasi soal kerusuhan yang pecah di Jakarta kepada Prabawo, yang dianggap para tokoh sebagai figur sentral di militer.

"Mereka yang datang itu enggak ada janjian, tidak diundang. Mereka mau nanya ini keadaan gimana. Enggak ada hasil, itu kayak nerima tamu aja, ngobrol biasa. Itu bukan pertemuan yang diagendakan, yang menginisasi ini bang Buyung," ujarnya.

Bambang Widjojanto membenarkan adanya pertemuan dengan Prabowo di Makostrad saat kerusuhan ketika itu. Pria yang disapa BW itu mengatakan pertemuan dengan Prabowo untuk menanyakan kerusuhan yang melanda Ibu Kota dan menyampaikan harus ada yang bertanggung jawab.

"Salah satunya masyarakat sipil minta supaya ini situasi kaos ini tidak bisa terlalu lama terjadi. Kedua harus ada orang pimpinan siapa pun yang mulai memimpin, memberi arah. Jadi itu saja sebenarnya," katanya, kepada CNNIndonesia.com akhir April.

BW mengaku saat itu diminta mendampingi mendiang Adnan Buyung. Apalagi, posisinya saat itu adalah pimpinan YLBHI yang menjadi salah satu kantong pergerakan mahasiswa.

"Saya diminta ngawal bang Buyung karena posisi saya kan ketua dewan pengurus YLBHI. Pada saat itu gerakan mahasiswa bertumpu di situ. Jadi saya ingin tahu dong situasi mutakhir saat itu," ujarnya.

Jumat (15/5/1998), Soeharto baru kembali dari Mesir.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyampaikan kepada pers bahwa sedikitnya 4.939 bangunan rusak dibakar, 1.119 mobil pribadi hangus terbakar, 66 unit angkutan umum dan 821 sepeda motor hangus, serta 1.026 rumah penduduk ikut terlalap api.

Tak ketinggalan, 64 kantor bank dirusak, di antaranya 313 kantor cabang, 179 kantor cabang pembantu, dan 26 kantor kas. Total kerugian fisik dari kerusuhan Mei 1998 diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

Puncaknya terjadi pada Senin (18/5/1998). Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Tuntuan mereka satu: Soeharto harus mundur sebagai presiden. Ribuan mahasiswa itu pun bermalam di gedung dewan Senayan.

Soeharto bergeming. Ia memilih bertahan dengan sisa-sisa kekuatannya. Di sisi lain, 14 menterinya telah menyatakan mengundurkan diri dan menolak bergabung dalam Kabinet Reformasi yang rencananya dibentuk untuk mengatasi krisis ekonomi, politik, sosial yang melanda Indonesia.

Kerusuhan dan penjarahan bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi juga ke kota-kota sekitar. Hal ini terlihat dari potongan koran nasional. Kerusuhan dan penjarahan bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi juga ke kota-kota sekitar. Hal ini terlihat dari berita di sebuah koran nasional. (Dok. CNN Indonesia)

Malam Krusial

Keadaan semakin genting. Pada Rabu (20/5/1998), Wiranto menggelar rapat di Gedung Urip Sumahardjio kompleks Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Hadir sejumlah ahli hukum tata negara di antaranya, tim dari Universitas Indonesia (UI) Harun Al Rasyid, Zen Umar Purba, Ryaas Rasyid, Letjen Hari Sabarno, SBY, dan Salim Said.

Salim ketika itu hadir atas undangan SBY. Ia menggambarkan bahwa suasana di sekitar Monas "sangat sepi dan jalan-jalan lengang malam itu". Yang bergerak hanya kendaraan-kendaraan militer.

Mereka memasang barikade di semua jalan menuju lapangan Monas dengan cara mengerahkan tank, panser, berbagai kendaraan militer, serta kawat berduri. Ia malam itu hanya bisa menggunakan kendaraannya sampai kawasan Tugu Tani.

Hal ini mengingatkan dirinya pada pengalaman menyeberang dari Berlin Barat ke Berlin Timur pada musim semi 1970. Bukan tanpa alasan pengaman superketat di sekitar Istana Negara itu. Sebab, salah satu tokoh reformasi Amien Rais menyerukan agar rakyat berkumpul di Monas pada 20 Mei.

"Ketika Panglima ABRI itu datang, rapat lantas dimulai. Susilo Bambang Yudhoyono lantas bertindak sebagai pimpinan rapat. Kalau Soeharto mundur, bagaimana sebaiknya cara mundurnya? Itulah agenda rapat," tutur Salim dalam bukunya Dari Gestapu ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian.

Wiranto menjabat jadi Panglima ABRI ketika Soeharto menjabat Presiden RI. Wiranto menjabat jadi Panglima ABRI ketika Soeharto menjabat Presiden RI. (REUTERS)
ABRI, menurutnya, sebagai salah satu kekuatan penyokong Orde Baru ingin memikirkan juga cara sang pemimpin turun secara konstitusional. Terlebih, gelombang penolakan terhadap Soeharto terus meluas.

Pasal 8 UUD 1945 mengemuka dalam pembahasan rapat itu. Di tengah rapat, tiba-tiba Wiranto pergi meninggalkan ruangan. Belakangan Salim baru mengetahui bila Wiranto malam itu dipanggil Soeharto untuk datang ke Cendana, Jakarta.

Saat itu, Wiranto ditemani Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo HS, dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayjen Endiartono Sutarto.

Wiranto mengaku diberitahu ajudan bahwa Wakil Presiden BJ Habibie baru saja bertemu Soeharto. Soeharto, kata Wiranto, menyampaikan dua hal kepadanya.

"Pertama, beliau menyatakan akan mundur besok pagi [21 Mei]. Kedua, menyerahkan dokumen yang juga dikenal Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1998 yang berisi pengangkatan saya menjadi Panglima Komando Kewaspadaan dan Keselamatan," tutur Wiranto dalam wawancara dengan Salim Said, 12 Januari 2012.

"Instruksi ini saya berikan, kamu boleh pakai, boleh tidak," imbuh Wiranto, menirukan Soeharto saat menyerahkan Inpres tersebut.Wiranto lantas kembali ke kantornya. Malam itu juga Wiranto berencana menemui BJ Habibie, namun ditolak. Habibie, yang malam itu menerima kabar tentang rencana pengunduran diri Soeharto lewat Menteri Sekretaris Negera Saadilah Mursyid, ingin merenung mengenai kondisi negara.

Pada Kamis (21/5/1998) pagi, Habibie menerima Wiranto dan langsung menyampaikan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Kepada Habibie, Wiranto, yang kini menjabat Menkopolhukam, mengaku mendapat Inpres dari Soeharto untuk bertindak demi keamanan dan stabilitas negara. Wiranto kemudian meminta pendapat Habibie soal Inpers itu.

"Saya menjawab pertanyaan Pangab [Wiranto] dengan singkat, 'simpanlah Inpers tersebut, mungkin Jenderal akan butuhkan'," tutur Habibie dalam bukunya Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi.

Hari itu proses penyerahan jabatan dari Soeharto ke Habibie berjalan lancar. Habibie resmi menjadi presiden ke-3 RI menggantikan 'gurunya' yang sudah berkuasa tiga dekade lebih. Pada periode ketujuh itu, Soeharto hanya memimpin sekitar dua bulan saat dipilih kembali pada 11 Maret 1998.

Soeharto ketika menyatakan berhenti sebagai Presiden RI dan membubarkan Kabinet Pembangunan VII. Soeharto ketika menyatakan berhenti sebagai Presiden RI dan membubarkan Kabinet Pembangunan VII. (REUTERS)

Nasib Wiranto dan Prabowo

Setelah resmi menjabat, Habibie langsung bergerak menyusun Kabinet Reformasi Pembangungan untuk merespons tuntutan massa. Nama-nama lama tetap dipertahankan Habibie.

Salah satunya, Wiranto, yang tetap menjabat sebagai Menhankam/Pangab. Hal itu diberitahukan Habibie kepada Wiranto pada Jumat (22/5/1998) pagi.

Saat bertemu Habibie di ruang kerja Presiden itu, Wiranto menyampaikan laporan di lapangan. Bahwa, pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta. Selain itu, ada konsentrasi pasukan di kediaman Habibie di Kuningan, Jakarta, dan Istana Merdeka.

Wiranto kemudian memohon petunjuk kepada Habibie. Nama terakhir memerintahkan Wiranto untuk mengganti Prabowo selaku Pangkostrad sebelum matahari terbenam.

"Saya tegaskan kepada Pangab, sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus segera diganti, dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus segera kembali ke basis kesatuan masing-masing," ujar Habibie.
Wiranto mengusullkan nama Pangdam Siliwangi Mayor Jenderal Djamari Chaniago sebagai pengganti Prabowo. Namun, karena masalah teknis pelantikan, untuk sementara posisi Pangkostrad diisi Letnan Jenderal Johny Lumintang, yang saat itu menjabat Asisten Operasi Pangab.

Tak beberapa lama setelah itu, Habibie mendapat informasi dari ajudannya bahwa Prabowo ingin bertemu. Habibie tak langsung mengiyakan permintaan itu. Ia sempat berpikir beberapa saat sebelum mempersilakan ajudannya mengatur pertemuan dengan Prabowo selepas makan siang dengan keluarga.

Prabowo kala itu baru menjabat sebagai Pangkostrad selama dua bulan. Ia diangkat menjadi Pangkostrad pada 20 Maret 1998, beberapa hari setelah mertuanya, Soeharto, terpilih kembali menjadi Presiden.

Prabowo kemudian berdebat dengan Habibie terkait pencopoton dirinya itu. "Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," kata Prabowo.

"Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti," timpal Habibie.

BJ Habibie di hadapan MPR setelah menjabat 17 bulan sebagai Presiden RI.  BJ Habibie di hadapan MPR setelah menjabat 17 bulan sebagai Presiden RI. (AFP PHOTO / OKA BUDHI)
Prabowo menanyakan alasan pemecatan dirinya. Habibie lalu menyampaikan apa yang dilaporkan Wiranto, bahwa ada pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta. Prabowo beralasan pergerakan pasukan itu untuk mengamankan presiden. Namun, hal itu langsung disanggah Habibie.

"Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Pangab," cetus Habibie.

Prabowo meminta tenggat waktu tiga bulan untuk tetap menjabat Pangkostrad. Habibie berkukuh. Prabowo, yang kini menjabat Ketua Umum Gerindra ini, tetap ngotot dan kali ini meminta waktu sampai tiga minggu atau tiga hari untuk tetap bisa menguasai pasukannya.

"Yang saya kehendaki adalah pasukan saya," kata Prabowo. Habibie tetap tak menuruti permintaan putra Prof. Soemitro Djojohadikusumo itu.
Sintong Panjaitan, Penasihat Bidang Militer untuk Habibie, lantas meminta Prabowo meninggalkan ruangan. Namun, Habibie masih ingin bicara dengan Prabowo.

Kemudian Prabowo meminta kepada Habibie untuk bisa berbicara dengan Pangab. Namun, ketika itu Wiranto tak bisa dihubungi. Untuk kedua kalinya, Sintong mempersilakan Prabowo keluar.

"Saya masih sempat memeluk Prabowo dan menyampaikan salam hormat saya untuk ayah kandung dan ayah mertua Prabowo," kata Habibie.

Kini, Wiranto dan Prabowo masih sama-sama berada di panggung politik nasional. Kedua pensiunan jenderal itu juga membidani lahirnya partai politik, Wiranto mendirikan Hanura, sementara Prabowo mendirikan Gerindra. Namun, keduanya berada di dua kubu berbeda. Wiranto berada di jantung kekuasaan, sementara Prabowo jadi 'oposisi'. (arh/asa)